Editorial Redaksi
Ada sesuatu yang patut dipertanyakan secara serius di Desa Widit, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru. Ketika akses jalan menuju lokasi puluhan tong pengolahan emas yang diduga beroperasi secara ilegal dipalang, sementara wartawan yang hendak melakukan investigasi justru dihadang, publik berhak bertanya: siapa sesungguhnya yang sedang dilindungi? Kepentingan adat atau kepentingan bisnis tambang ilegal?
Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Terlebih ketika larangan memasuki kawasan tersebut disebut-sebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kepala soa.
Sejak kapan kepala soa memiliki kewenangan untuk menjadikan wilayah adat sebagai kawasan tertutup dari pengawasan publik dan kerja jurnalistik?
Kepala soa adalah pemangku kehormatan dalam struktur adat. Mereka memiliki tanggung jawab moral menjaga tatanan sosial, melindungi masyarakat, merawat warisan leluhur, serta memastikan nilai-nilai adat tetap dihormati.
Namun, kehormatan itu justru akan kehilangan maknanya apabila jabatan adat digunakan untuk membatasi keterbukaan, menghalangi kerja pers, atau bahkan diduga menjadi pelindung bagi aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan hukum.
Adat tidak pernah mengajarkan manusia untuk melindungi kesalahan. Adat tidak pernah mewariskan kewenangan untuk membungkam kebenaran. Dan adat tidak boleh dijadikan perisai bagi siapa pun yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik ilegal.
KEPALA SOA HARUS MENJELASKAN SIKAPNYA
Penghadangan tim investigasi media ini pada Kamis, 19 November 2026, menjadi peristiwa yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.
Enam anggota tim investigasi yang hendak menelusuri lokasi pengolahan emas di belakang Desa Widit justru dihadang. Seseorang bernama Bahar, sebagaimana disampaikan dalam laporan tim, dengan tegas melarang kendaraan wartawan memasuki jalan menuju lokasi tersebut.
Alasannya, setiap orang yang hendak masuk harus mendapatkan izin kepala soa.
Pernyataan ini mengandung persoalan serius yang harus dijawab secara terbuka oleh para kepala soa di Widit.
Apakah pemalangan jalan tersebut merupakan keputusan bersama lembaga adat? Siapa yang memberikan instruksi? Apa dasar hukum pelarangan itu? Dan apakah para kepala soa mengetahui bahwa tindakan tersebut berpotensi menghambat kerja jurnalistik?
Jangan sampai kewenangan adat dipahami sebagai kekuasaan mutlak yang dapat menentukan siapa boleh melihat dan siapa harus menutup mata terhadap aktivitas di wilayahnya.
Kepala soa seharusnya berdiri di barisan terdepan menjaga kepentingan masyarakat, bukan justru menciptakan kesan seolah-olah ada wilayah yang tidak boleh disentuh oleh pengawasan hukum dan publik.
JANGAN SAMPAI ADAT MENJADI BENTENG MAFIA TAMBANG
Persoalan semakin menarik perhatian ketika muncul informasi dari sejumlah sumber mengenai dugaan adanya pemberian setoran oleh pemilik tong pengolahan emas kepada sejumlah kepala soa di Desa Widit.
Informasi ini tentu belum merupakan fakta hukum. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah tanpa pemeriksaan dan pembuktian.
Namun, dugaan tersebut cukup serius untuk menjadi pintu masuk bagi aparat kepolisian melakukan penyelidikan.
Jika benar ada aliran uang dari pemilik tong kepada pihak-pihak tertentu, publik berhak mengetahui untuk kepentingan apa uang itu diberikan. Apakah sekadar hubungan sosial, kepentingan adat, atau justru terdapat dugaan kesepakatan untuk memberikan perlindungan terhadap aktivitas pengolahan emas yang tidak memiliki izin?
Di sinilah integritas para kepala soa diuji.
Jangan sampai masyarakat menghormati lembaga adat, tetapi kehormatan itu justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan ekonomi pribadi.
Jangan sampai nama leluhur disebut-sebut untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Apabila ada kepala soa yang terbukti sengaja membantu, memfasilitasi, atau memberikan perlindungan terhadap kegiatan ilegal, maka kedudukan adat tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
KAPOLRES BURU JANGAN TUTUP MATA, PERIKSA PARA KEPALA SOA!
Kapolres Buru AKBP Andi Zulkifli dan Kapolda Maluku harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Polisi jangan hanya sibuk menertibkan pekerja di lokasi pertambangan, sementara dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berada di belakang aktivitas tersebut tidak pernah disentuh.
Periksa siapa yang memerintahkan pemalangan jalan. Mintai keterangan orang yang menghadang wartawan. Panggil para kepala soa untuk menjelaskan dasar pelarangan akses menuju lokasi pengolahan emas tersebut.
Selidiki pula informasi dugaan setoran dari pemilik tong kepada sejumlah kepala soa. Telusuri siapa pemberi, siapa penerima, berapa jumlahnya, dan apa tujuan pemberian tersebut.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Polisi juga perlu mengusut siapa pemilik puluhan tong pengolahan emas, siapa penyandang modal, siapa pengendali operasional, dan siapa saja yang diduga memberikan perlindungan.
Sebab, praktik pertambangan ilegal tidak mungkin tumbuh subur apabila tidak ada mata rantai kepentingan yang menopangnya.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga harus menjadi perhatian. Pasal 4 dan Pasal 18 memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers serta mengatur sanksi terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan tersebut.
Karena itu, tindakan penghadangan wartawan harus diperiksa secara objektif berdasarkan fakta, unsur pidana, dan alat bukti yang ditemukan.
ADAT HARUS MENJAGA KEHORMATAN, BUKAN MELINDUNGI KEPENTINGAN
Kita tidak sedang mempertentangkan adat dengan hukum. Keduanya justru harus berjalan beriringan.
Adat adalah kehormatan masyarakat. Hukum adalah instrumen negara untuk memastikan keadilan ditegakkan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, apalagi diperalat untuk membenarkan kepentingan segelintir orang.
Para kepala soa di Widit harus memahami bahwa kehormatan jabatan adat bukan terletak pada kemampuan memalang jalan dan melarang orang masuk, melainkan pada keberanian menjaga masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan kehidupan bersama.
Apabila aktivitas pengolahan emas di kawasan itu memang tidak memiliki izin, maka tidak ada alasan bagi siapa pun untuk memberikan perlindungan. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, biarkan aparat melakukan pemeriksaan. Jika tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka.
Jangan menciptakan ruang gelap yang membuat masyarakat semakin curiga.
Kepala soa bukan pemilik hukum. Jabatan adat bukan kekebalan hukum. Dan wilayah adat bukan wilayah yang bebas dari pengawasan negara.
PESAN EDITORIAL: JANGAN BUNGKUS KEPENTINGAN ILEGAL DENGAN KEMULIAAN ADAT!
Kami menghormati adat dan para pemangku adat yang benar-benar menjaga kehormatan masyarakat. Tetapi penghormatan itu tidak berarti pers harus diam ketika muncul dugaan penyimpangan.
Kepada para kepala soa di Desa Widit, tunjukkan bahwa adat masih memiliki martabat. Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya apakah palang jalan itu dipasang demi menjaga kehormatan adat atau justru demi melindungi kepentingan pihak tertentu.
Kepada Kapolres Buru dan Kapolda Maluku, jangan biarkan persoalan ini menguap. Periksa, selidiki, dan ungkap siapa saja yang bertanggung jawab.
Sebab, jika benar ada pihak yang menggunakan nama adat untuk menghalangi kerja jurnalistik dan melindungi aktivitas tambang ilegal, maka persoalannya bukan sekadar pelanggaran terhadap keterbukaan informasi. Ini menyangkut wibawa hukum, kehormatan adat, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Ingat, adat adalah warisan leluhur, bukan tempat persembunyian kejahatan. Jangan sampai nama besar adat tercoreng hanya karena ulah segelintir orang yang diduga lebih mengutamakan kepentingan tambang daripada kehormatan masyarakatnya sendiri.
Hukum harus berdiri tegak. Pers harus tetap merdeka. Dan adat harus tetap terhormat.