TANGERANG | MEDIAISTANA.COM — 21 NOVEMBER 2026 .
Penggunaan anggaran negara yang bersumber dari APBN dan APBD kembali menjadi perhatian masyarakat. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga pelayanan publik merupakan uang rakyat yang berasal dari pajak dan kontribusi masyarakat.
Karena itu, masyarakat meminta agar seluruh proyek pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mendapatkan pengawasan dan pemantauan secara serius, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif di atas meja, tetapi juga memastikan pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi teknis, nilai kontrak, volume pekerjaan, kualitas material, ketepatan waktu, serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana pengawasan dilakukan terhadap proyek-proyek pemerintah yang nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Apakah pekerjaan benar-benar sesuai perencanaan? Apakah material yang digunakan memenuhi standar? Apakah volume pekerjaan sesuai kontrak? Dan apakah hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui keterbukaan informasi dan pemeriksaan yang objektif.
Jangan sampai muncul dugaan pengurangan volume pekerjaan, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan tanpa alasan yang jelas, hingga indikasi penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.
KPK,BPK,inpestorat,Kejari dan kejati tidak tutup mata
Masyarakat meminta kepada:
1. BPK RI agar melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran negara sesuai kewenangannya.
2. Inspektorat pusat dan daerah agar memperkuat pengawasan internal serta menindaklanjuti setiap temuan.
3. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi agar menelaah laporan masyarakat yang disertai bukti dan menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar membuka informasi proyek secara transparan sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi.
Pengawasan jangan hanya ramai ketika proyek baru dimulai atau ketika pejabat melakukan kunjungan lapangan. Pengawasan harus berjalan sejak tahap perencanaan, proses tender, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga serah terima hasil pembangunan.
Masyarakat sudah lelah apabila pembangunan yang seharusnya menjadi hak publik justru menimbulkan persoalan. Uang pajak bukan milik pribadi pejabat, bukan milik kontraktor, dan bukan ruang untuk mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum.
Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan bukti. Jika ditemukan pelanggaran administrasi, harus ada perbaikan dan sanksi sesuai ketentuan. Apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Negara harus memastikan bahwa anggaran yang dibelanjakan benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas, fasilitas publik yang layak, serta pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.
Jangan jadikan uang pajak rakyat sebagai ladang kepentingan pribadi atau kelompok. Jangan biarkan proyek pemerintah hanya terlihat bagus di atas laporan, tetapi buruk dalam kenyataan.
Rakyat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Rakyat hanya meminta uang negara dikelola secara jujur, pembangunan dikerjakan sesuai aturan, dan setiap rupiah dapat dipertanggung jawabkan.
RED DAVID E, SE.