Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF
Di atas kertas, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia adalah jembatan antara daerah dan pusat. Ia dibentuk untuk memastikan suara dari Maluku, Papua, hingga Nusa Tenggara dan seluruh provinsi di Indonesia tidak sekadar menjadi catatan kaki dalam kebijakan nasional.
Tetapi di lapangan, jembatan itu kerap terasa seperti jalan satu arah—ramai saat kampanye, sepi saat rakyat menunggu.
Di Maluku, terutama di Kabupaten Buru, harapan masyarakat bukan sesuatu yang rumit.
Mereka tidak menuntut janji besar yang membumbung tinggi. Yang mereka minta sederhana: kehadiran. Wajah yang bisa ditemui saat masa reses tiba, telinga yang mau mendengar keluhan tanpa harus melalui rantai birokrasi yang melelahkan, dan tangan yang benar-benar mendorong persoalan daerah seperti pengelolaan Gunung Botak agar tidak terus menjadi isu yang menggantung.
Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Masa reses yang semestinya menjadi momen paling dekat antara wakil daerah dan konstituen, berubah menjadi ruang kosong yang terasa dingin. Warga menunggu, tetapi kursi-kursi itu tak terisi di tempat yang seharusnya paling penting: di tengah masyarakat yang telah memberi mandat.
Kekecewaan ini bukan sekadar soal kehadiran fisik. Ia menyentuh hal yang lebih dalam: rasa ditinggalkan. Ketika wakil daerah lebih mudah dijumpai di gedung parlemen ketimbang di kampung yang mengirim mereka ke sana, maka yang retak bukan hanya komunikasi, tetapi juga kepercayaan.
Tentu, tidak adil jika semua beban ditimpakan hanya pada individu tanpa melihat kompleksitas kerja politik di Senayan. Tetapi justru karena itu pula, standar minimal seorang senator daerah seharusnya jelas: ia harus lebih sering terlihat di daerah yang diwakilinya daripada sekadar terdengar di ruang sidang.
Masyarakat Buru dan Maluku pada umumnya tidak sedang meminta mukjizat. Mereka hanya ingin memastikan bahwa suara yang mereka kirim ke Senayan tidak hilang di balik gedung tinggi dan agenda yang tak pernah kembali ke akar.
Jika reses hanya menjadi formalitas, maka yang rugi bukan hanya rakyat di kampung-kampung yang menunggu, tetapi juga lembaga perwakilan itu sendiri—yang perlahan berubah dari jembatan aspirasi menjadi simbol jarak yang makin lebar antara rakyat dan wakilnya.
Dan di titik itu, pertanyaan paling sederhana akan terus bergema: siapa sebenarnya yang sedang diwakili, ketika yang mewakili justru tak lagi hadir di tengah yang diwakili?
