Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah segera memberikan solusi terhadap persoalan kelangkaan BBM dan LPG yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Kebijakan energi harus tetap mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, khususnya petani yang saat ini menghadapi tekanan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan bakar dan ketidakpastian geopolitik global. Jakarta (18/07/26).
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga pada Kamis (16/7). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti fenomena penggunaan gas LPG bersubsidi yang ditemukan di Kabupaten Subang oleh kelompok petani.
Para petani beralih menggunakan LPG untuk mengoperasikan pompa air sawah karena biaya penggunaan BBM semakin tinggi. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh kenaikan harga BBM non-subsidi dan meningkatnya ketidakpastian pasokan energi akibat dinamika geopolitik internasional.
“Di lapangan kami menemukan petani menggunakan gas untuk mengoperasikan pompa air. Ini bukan karena ingin menyalahgunakan subsidi, tetapi karena mereka menghadapi pilihan yang sulit, sementara sawah tetap harus diairi agar tidak gagal panen,” ujarnya.
Menurutnya, para petani sebelumnya menggunakan BBM sebagai bahan bakar pompa pengairan. Namun, meningkatnya biaya operasional membuat sebagian dari mereka beralih ke LPG agar aktivitas pertanian tetap berjalan. Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan pemberian dispensasi atau kebijakan khusus bagi petani yang sedang memasuki masa tanam maupun menjelang panen.
“Masa panen tinggal sekitar dua bulan lagi. Jangan sampai petani gagal panen hanya karena kesulitan memperoleh energi untuk mengairi sawahnya,” katanya.
Ia juga menyoroti kelangkaan BBM bersubsidi yang menyebabkan terjadi antrian panjang di sejumlah wilayah Jawa Barat. Di Majalengka, ia mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya adalah semakin banyak kendaraan yang sebenarnya layak menggunakan BBM non-subsidi justru beralih ke BBM bersubsidi, sehingga memperbesar tekanan terhadap distribusi energi bersubsidi.
Baca Juga Ateng Sutisna Dorong Transisi Energi Listrik yang Terintegrasi dan Terukur
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius. Kelangkaan BBM tidak hanya terjadi di Majalengka, tetapi saya lihat juga dirasakan di beberapa daerah lain seperti Dramaga, Bogor dan dan juga saya mendapat laporan di Bandung sejak Juni – Juli ini,” ungkapnya.
Ia berharap BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi, sekaligus menyiapkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor pertanian. Menurutnya, pengawasan yang ketat harus diiringi dengan solusi yang memberikan kepastian bagi petani agar aktivitas produksi pangan nasional tidak terganggu.
“Karena itu, saya berharap bapak – ibu bisa memberikan dispensasi khusus untuk para petani di Subang. Jangan sampai persoalan distribusi energi pada akhirnya berdampak pada produksi pangan nasional,” pungkasnya.
