Mediaistana.com Bekasi – Cikarang Jawa Barat Kamis 22 Januari 2026.
Banjir yang kembali melumpuhkan wilayah Bekasi dan Cikarang bukan lagi sekadar musibah musiman.
Ini adalah cermin telanjang kegagalan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan: melindungi rakyatnya. Ketika hujan turun, warga tenggelam; ketika air surut, yang tersisa adalah kemarahan publik dan trauma berkepanjangan.
Sekretaris Jenderal Maung Garuda Nusantara (MGN), Roby Nabia, S.H., secara terbuka dan keras mengecam kinerja Pemkab Bekasi yang dinilai gagal total mengatasi persoalan klasik: saluran air tersumbat, drainase rusak, dan pengelolaan sampah yang amburadul. Masalah ini telah berulang bertahun-tahun, namun tidak pernah benar-benar diselesaikan.
“Ini bukan bencana alam. Ini bencana kelalaian. Pemerintah daerah gagal bekerja, gagal mengantisipasi, dan gagal bertanggung jawab,” tegas Roby Nabia.
Tajuk rencana ini menilai, banjir Bekasi–Cikarang adalah produk dari pembiaran sistematis. Normalisasi sungai dan drainase hanya menjadi jargon di atas kertas. Program penanganan sampah terkesan seremonial, tanpa pengawasan dan tanpa hasil nyata. Aparat birokrasi sibuk dengan laporan administratif, sementara air kotor masuk ke rumah-rumah warga.
Lebih ironis, setiap kali banjir datang, narasi yang sama selalu diulang: curah hujan tinggi, faktor alam, dan cuaca ekstrem. Alasan ini bukan hanya usang, tapi menghina akal sehat publik. Kota-kota lain dengan curah hujan serupa mampu menekan dampak banjir, sementara Bekasi terus terjebak dalam siklus kegagalan.
MGN menilai, ketiadaan kemauan politik menjadi akar masalah.
Tidak ada ketegasan terhadap perusak lingkungan, tidak ada sanksi serius bagi pembuang sampah sembarangan, dan tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap dinas teknis yang jelas-jelas gagal menjalankan tugasnya.
“Kalau setiap tahun banjir dan pejabat tetap aman di kursinya, maka yang bermasalah bukan hujan, tapi sistem pemerintahan daerahnya,” lanjut Roby Nabia S.H.,
Banjir telah melumpuhkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga. Anak-anak gagal sekolah, pedagang merugi, warga sakit akibat air kotor. Namun hingga kini, tidak terlihat langkah darurat yang tegas dan terukur dari Pemkab Bekasi. Yang muncul justru kesan lamban, reaktif, dan minim empati.
Tajuk rencana ini menegaskan: Pemkab Bekasi harus bertanggung jawab penuh. Tidak cukup dengan imbauan atau rapat koordinasi. Dibutuhkan tindakan nyata: pembersihan masif saluran air, pembenahan total drainase, penanganan sampah berbasis wilayah, serta pencopotan pejabat yang gagal bekerja.
MGN juga mendesak agar kepala daerah dan jajaran turun langsung ke lapangan, melihat penderitaan rakyat tanpa sekat protokoler. Pemerintahan yang hanya hadir saat konferensi pers adalah pemerintahan yang gagal memahami mandat rakyat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka banjir Bekasi–Cikarang akan tercatat sebagai monumen kegagalan pemerintahan daerah, dan rakyat berhak mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya pemerintah bekerja?
Roby Memberi peringatan keras: kesabaran publik ada batasnya. Negara tidak boleh kalah oleh sampah, drainase rusak, dan kelalaian birokrasi. Bekasi butuh tindakan, bukan alasan apa lagi pencitraan tapi bukti nyata.
