Mediaistana.com Jakarta,(21/06/2026). Sebanyak 64,5 juta PKL – UMKM ditanah air itu bukan ruang hampa, melainkan sebuah kenyataan bahkan jadi pilar utama ekonomi nasional. Namun kenapa hingga saat ini sejak NIB OSS (Nomor Induk Berusaha Online Single Submission)) diluncurkan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Mei 2018 baru 16 juta PKL UMKM Ber-NIB. Hal tersebut dipertanyakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI Iqbal Soffan Sofwan saat menerima Audiensi APKLI-P Kamis 18/6/2026 di Jakarta. Oleh karena itu, data PKL UMKM harus divalidasi, lebih-lebih ada keinginan Presiden Prabowo: Satu Data Tungggal UMKM Indonesia, tegas Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta, Sabtu, 20/6/2026.
Lebih lanjut Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) ini menjelaskan, pamerintah tidak bisa kerja sendirian karena melalui OSS sejak Mei 2018 baru 16 juta PKL UMKM ber-NIB. Oleh karena itu, keberadaan sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan entitas dan organisasi komunitas ekonomi rakyat kecil, PKL UMKM menjadi keniscayaan, kenapa? Karena NIB merupakan sebuah pengakuan negara secara hukum keberadaan PKL UMKM dalam tata kelola ekonomi Indonesia. Lebih dari itu, menjadi syarat atas berbagai legal administrasi dan fasilitas usaha produktif, baik dari pemerintah, BUMN/BUMDA, swasta domestik dan Global. Langkah ini dilakukan agar prasyarat Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030 adanya 100 juta PKL UMKM unggul bisa diwujudkan.
Hingga saat ini, kami tengah dan terus berupaya PKL UMKM diseluruh Indonesia memiliki NIB, PIRT, Sertifikasi Halal, serta legal administrasi usaha lain termasuk izin edar Badan POM. Bagian dari upaya menjawab tantangan yang dihadapi ekonomi rakyat kecil di era digital, serta tatanan baru ekonomi global, regional, nasional dan lokal. Untuk itu, pertama, kami mendorong pemerintah lakukan upaya akselerasi kepemilikan NIB bagi PKL UMKM. Kedua, kami menyambut dengan apresiatif atas keinginan Kemendag RI melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Bapak Iqbal Soffan Sofwan menggandeng APKLI-P bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI untuk akselerasi 64,5 juta PKL UMKM memiliki NIB. Dan ketiga, kami segera tindaklanjuti hal tersebut menjadi sebuah Nota Kesepahaman (MOU) tripartid antara Kemendag RI, Kementerian Investasi dan Hlirisasi/BKPM RI, dan APKLI Perjuangan, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998, sosok dokter ahli kekebalan tubuh yang sudah15 tahun membersamai pelaku ekonomi rakyat kecil Indonesia.(Red)
