JAKARTA, Mediaistana.com — Kedaulatan laut Indonesia tak hanya ditentukan oleh kekuatan armada dan penegakan hukum, tetapi juga oleh ketepatan pertukaran informasi serta pengawasan terhadap mobilitas orang di wilayah perairan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan 2026 bertajuk “Sinergi Pengawasan Terintegrasi Menuju Ekonomi Biru Indonesia Berkelanjutan”, yang digelar Rabu (30/9/2026) di Ruang Serbaguna Lantai 4 Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat.
Forum yang digagas Pemuda Nusantara Berkeadilan (PNB) Majelis Jakarta itu mempertemukan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, akademisi, serta masyarakat sipil untuk membahas pengawasan sumber daya kelautan, kapal asing, ABK, illegal fishing, hingga perlindungan warga negara Indonesia.
Dari perspektif keimigrasian, perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi, Biro Asih Pandia, menegaskan bahwa pertukaran data antarlembaga harus dilakukan secara terukur karena menyangkut informasi pribadi dan data sensitif.
“Data itu ada dua. Ada yang boleh dipublikasikan, ada yang tidak boleh dipublikasikan,” ujarnya.
Menurutnya, data paspor dan informasi keimigrasian tertentu tidak dapat dipertukarkan secara bebas. Untuk data yang berkaitan dengan perkara hukum, kriminalitas, maupun kebutuhan pembuktian, diperlukan permintaan resmi dan dasar hukum sesuai kewenangan masing-masing instansi.
PERTUKARAN DATA TAK BOLEH JADI CELAH
Sinergi informasi juga menjadi penting dalam pengawasan awak kapal atau exchange crew, Mekanisme tersebut memungkinkan awak kapal melakukan perjalanan dari negara asal untuk kemudian bergabung dengan kapal lain di Indonesia.
Dalam proses itu, agen memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar mengenai identitas awak kapal, kapal tujuan, serta pihak yang bertanggung jawab.
Pengawasan menjadi semakin penting karena mobilitas lintas negara berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
IMIGRASI SOROT POTENSI EKSPLOITASI WNI
Selain pengawasan orang asing, Imigrasi turut menaruh perhatian terhadap potensi eksploitasi WNI melalui pola perekrutan atau penempatan kerja yang tidak sesuai ketentuan,
“Jangan memberikan ruang kepada oknum yang memanfaatkan ruang ini untuk menjadi besar,” tegasnya.
Ia menambahkan, Imigrasi akan mengambil tindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan mekanisme keimigrasian, baik WNI maupun WNA.
“Imigrasi sangat concern, sangat keras untuk memberikan tindakan tegas kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bermain-main dengan PPIU,” katanya.
LAUT, DATA, DAN KEDAULATAN DALAM SATU GARIS PENGAWASAN
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., IPU hadir sebagai keynote speech dengan materi “Transformasi Ekonomi Biru Indonesia dan Peran Pengawasan PSDKP sebagai Benteng Ekologi dan Ekonomi.”
Seminar juga menghadirkan Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; H. Firman Soebagyo, S.H., M.H., Komisi IV DPR RI; Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Direktur Jenderal Imigrasi; serta Dr. KH. Romo H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum., Koordinator Presidium MN KAHMI.
Pembahasan mencakup Penangkapan Ikan Terukur (PIT), illegal fishing, pengawasan kapal asing, ABK asing, keamanan wilayah perairan, hingga penguatan Siswasmas dan Pokwasmas sebagai basis informasi masyarakat.
Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) juga menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi lintas instansi. Pertukaran informasi diharapkan berjalan efektif tanpa mengabaikan batas kewenangan dan perlindungan data pribadi.
Seminar tersebut menegaskan satu hal: pengawasan laut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Data, keimigrasian, penegakan hukum, pengawasan sumber daya kelautan, dan partisipasi masyarakat harus terhubung dalam satu sistem untuk mencegah illegal fishing, perdagangan orang, eksploitasi WNI, penyalahgunaan dokumen, serta pelanggaran hukum lintas negara.
Kedaulatan laut bukan hanya soal menjaga wilayah, tetapi juga memastikan setiap orang, kapal, data, dan aktivitas yang bergerak di dalamnya berada dalam pengawasan yang tepat.
