Oleh: Chairul Syam (ketua LSM Ekologi Pembangunan)
Desakan pencopotan Kapolres Buru yang kembali mencuat akibat persoalan tambang emas Gunung Botak patut dipertanyakan secara kritis. Bukan karena masalah di lapangan tidak nyata, tetapi karena arah tudingan yang dinilai salah alamat, menyederhanakan persoalan, dan berpotensi menyesatkan publik.
Gunung Botak bukan wilayah tanpa negara. Fakta di lapangan menunjukkan adanya pos pemantau dan penjagaan aktif oleh tiga institusi sekaligus: Polri, TNI, dan Satpol PP. Ketiganya hadir secara fisik, mengenakan seragam negara, dan menjalankan fungsi pengamanan. Maka menjadi janggal ketika setiap persoalan—tambang ilegal, konflik, hingga pembiaran—selalu bermuara pada satu institusi saja: Polri.
Pertanyaannya sederhana namun menggelitik:
ke mana peran dua institusi lainnya ketika persoalan itu terjadi?
Jika aktivitas ilegal terus berlangsung, itu menandakan kegagalan sistem pengamanan terpadu, bukan kegagalan personal seorang Kapolres. TNI memiliki fungsi perbantuan dan pengamanan wilayah, sementara Satpol PP memiliki mandat langsung dalam penegakan peraturan daerah. Mengabaikan fakta ini sama saja dengan menghapus tanggung jawab struktural dan menggiring opini publik ke satu arah.
Narasi yang meminta pencopotan Kapolres Buru terkesan reaktif dan politis, bukan solutif. Ia seolah menjadi jalan pintas untuk menunjukkan sikap tegas, padahal tidak menyentuh akar persoalan. Lebih berbahaya lagi, narasi ini membuka ruang selective accountability—di mana satu pihak dikorbankan agar pihak lain tetap berada di balik bayang-bayang.
Jika memang ada pembiaran, maka pembiaran itu tidak mungkin berdiri sendiri. Dengan keberadaan pos, patroli, dan aparat lintas institusi, mustahil aktivitas besar di Gunung Botak luput dari pengetahuan bersama. Artinya, persoalan ini lebih tepat dibaca sebagai masalah koordinasi, kepemimpinan kolektif, atau bahkan pembiaran sistemik, bukan kesalahan individu semata.
Publik berhak curiga:
Mengapa kritik tidak diarahkan secara proporsional?
Mengapa hanya Polri yang terus diseret ke ruang sidang opini?
Ada apa di balik penyempitan narasi ini?
Evaluasi memang perlu. Tapi evaluasi menyeluruh, bukan pengorbanan simbolik. Negara tidak boleh tampil setengah-setengah—hadir dengan banyak seragam, tetapi bertanggung jawab dengan satu nama saja.
Jika tuntutan publik hanya berhenti pada pencopotan Kapolres, sementara peran TNI dan Satpol PP nyaris tak disentuh, maka yang sedang dibangun bukan keadilan, melainkan ilusi penegakan hukum.
Gunung Botak tidak butuh kambing hitam.
Ia butuh kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab kolektif.
Jika tidak, maka seluruh pos penjagaan di sana hanyalah monumen bisu—berdiri tegak, namun gagal berbicara untuk kebenaran.( Ahmad )
