Warga Tak Pernah Dilibatkan, Kantor Desa Terbengkalai Tanpa Penghuni, Sekdes Tak Bisa Jelaskan Penggunaan Dana Desa*
>
> *LANGKAT, SUMATERA UTARA l MEDIAISTANA.Com –* Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) mengungkap temuan yang sangat memprihatinkan terkait dugaan penyelewengan penggunaan Dana Desa di Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
>
> Temuan ini berawal dari laporan warga Desa Telaga Said kepada LKGSAI Langkat tentang dugaan penyelewengan Dana Desa sejak tahun 2020 sampai dengan 2025.
>
> Warga mengeluhkan bahwa selama kurun waktu tersebut, mereka *tidak pernah dilibatkan* tentang penggunaan Dana Desa. Tidak ada musyawarah, tidak ada transparansi, tidak ada keterbukaan.
>
> Menanggapi laporan warga tersebut, Tim Investigasi LKGSAI Langkat serta Sekjen DPP LKGSAI langsung turun ke Desa Telaga Said guna memastikan kebenaran laporan warga terhadap dugaan penyelewengan penggunaan Dana Desa.
>
> Langkah ini sesuai dengan penugasan Ketua Umum LKGSAI yang telah menugaskan kepada seluruh Tim Investigasi baik tingkat DPD sampai DPC untuk menjalankan fungsi sebagaimana fungsi lembaga, yang salah satunya adalah *pengawas aset negara sesuai peraturan perundang-undangan.*
>
> *HASIL TIM INVESTIGASI DI LAPANGAN – SANGAT MEMPRIHATINKAN:*
>
> *1. KANTOR DESA IBARAT BANGUNAN TERBENGKALAI TANPA PENGHUNI*
>
> Saat Tim Investigasi datang ke Kantor Desa Telaga Said, tim tidak bertemu dengan satu pun Perangkat Desa. Kantor Desa ibarat bangunan terbengkalai tanpa penghuni.
>
> *2. TIDAK ADA PAPAN PLANG PENGUMUMAN DANA DESA*
>
> Tim Investigasi menemukan tidak ada papan plang pengumuman-pengumuman Dana Desa di Kantor Desa. Padahal sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang penggunaan Dana Desa, pemerintah desa wajib memasang papan pengumuman / baliho transparansi APBDes dan penggunaan Dana Desa agar dapat diketahui warga.
>
> *3. SEKDES DATANG SETELAH DIHUBUNGI VIA TELEPON, TAPI TAK BISA JELASKAN DANA DESA*
>
> Setelah dikonfirmasi melalui telepon, barulah datang Sekretaris Desa (Sekdes). Setelah dikonfirmasi kepada Sekdes menanyakan tentang penggunaan Dana Desa, Sekdes *tidak bisa menerangkan secara detail* tentang penggunaan Dana Desa sesuai laporan warga dan data temuan tim sejak tahun 2020 sampai 2025.
>
> Hal ini semakin menguatkan dugaan telah terjadi salah guna atas dugaan penyelewengan Dana Desa tersebut.
>
> Dengan dalih kurang memahami, Sekdes berucap: _”Itu Kades yang lebih tahu tentang itu.”_
>
> *4. PELAYANAN DESA SANGAT MINIM, WARGA KESULITAN*
>
> Lebih miris lagi, menurut keterangan warga, mereka sudah lama mengeluhkan tentang pelayanan desa. Di saat mereka warga membutuhkan pelayanan desa, pelayanan sangat sulit didapatkan diakibatkan minimnya Perangkat Desa.
>
> Kantor Desa nya buka, tapi Perangkat Desanya tidak ada. Terkadang masih jam kerja, tapi perangkatnya sudah tidak ada di kantor.
>
> Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah dan Undang-Undang tentang Perangkat Desa. Kades dan Perangkat Desa *digaji dengan uang rakyat dan sebagai pelayan masyarakat.*
>
> Dapat diduga dengan adanya temuan ini, diduga kuat telah terjadi penyelewengan Dana Desa, serta para Perangkat Desa nya hanya terima gaji dari uang rakyat tapi pelayanan sangat minim, bahkan warga sangat kesulitan saat membutuhkan pelayanan dari desa.
>
> *TUNTUTAN LKGSAI:*
>
> 1. *AUDIT DANA DESA TELAGA SAID TAHUN 2020 – 2025* secara menyeluruh oleh Inspektorat Kabupaten Langkat, BPKP, dan BPK RI.
> 2. *PERIKSA KADES, SEKDES, DAN SELURUH PERANGKAT DESA TELAGA SAID* terkait penggunaan Dana Desa 2020 – 2025.
> 3. *PERIKSA KEMANA MENGALIRNYA DANA DESA* yang selama 5 tahun tidak pernah melibatkan warga dan tidak ada papan pengumuman.
> 4. *BUPATI LANGKAT DAN CAMAT SEI LEPAN SEGERA BERTINDAK* – Evaluasi dan berikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran.
> 5. *KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DAN POLRES LANGKAT* agar turut melakukan penyelidikan jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi.
> 6. *KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA / KEUANGAN DESA* jika terbukti ada penyelewengan.
> 7. *BENAHI PELAYANAN DESA* – Kantor Desa wajib buka dan melayani warga di jam kerja, sesuai aturan.
>
> _”Kades dan Perangkat Desa digaji dengan uang rakyat, tugasnya melayani rakyat. Tapi di Telaga Said, kantornya buka tapi orangnya tidak ada. Dana Desa 5 tahun tidak jelas, warga tidak pernah dilibatkan, papan pengumuman tidak ada, Sekdes tidak bisa menjelaskan. Ini sudah tidak wajar. Ini diduga kuat penyelewengan. Kami minta Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum segera turun,”_ ujar Sekjen DPP LKGSAI, SYAMPURNA, S.H.,C.PL.
>
> LKGSAI menegaskan, temuan ini masih dugaan awal berdasarkan laporan warga dan hasil investigasi lapangan. LKGSAI menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan kepada pihak Desa Telaga Said untuk memberikan klarifikasi.
>
> Namun tidak ada klarifikasi dan tindak lanjut, LKGSAI akan melaporkan temuan ini secara resmi kepada Inspektorat Kabupaten Langkat, Bupati Langkat, Kejaksaan Negeri Langkat, Polres Langkat, dan Kejati Sumatera Utara.**