Probolinggo, Mediaistana.com
Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Operator SIKS-NG serta pengisi data desa/kelurahan se-Kecamatan Kraksaan di Pendopo Kecamatan Kraksaan. Kegiatan ini merespons regulasi terbaru tentang pengelolaan data kemiskinan nasional.
Pelaksanaan dilakukan secara hybrid: tatap muka untuk operator Kecamatan Kraksaan dan daring via Zoom untuk 23 kecamatan lainnya. Agenda ini merujuk pada Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, serta Kepmensos Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga.
Hadir sebagai narasumber perwakilan Pusat Data dan Informasi Kemensos RI, BPS Kabupaten Probolinggo, Dinsos Kabupaten Probolinggo, Ketua Tim PKH Kecamatan Kraksaan, dan TKSK Kraksaan.
Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto menekankan peran penting operator desa dalam menjaga akurasi data. Menurutnya, DTSEN kini menjadi satu-satunya basis data resmi nasional yang mencakup 100 persen penduduk untuk menyalurkan bantuan sosial secara objektif.
DTSEN memuat kondisi sosial ekonomi yang sangat komprehensif, mulai dari pendidikan, aset, hingga kondisi rumah. Akurasi input di tingkat desa jadi kunci agar program kemiskinan tidak lagi berdasarkan opini, tapi berbasis kebijakan sosial yang berbasis bukti, ujarnya.
Rachmad menyebut pemutakhiran data setiap bulan sangat krusial karena kondisi di lapangan cepat berubah. Operator memiliki kewenangan penuh melalui aplikasi SIKS-NG untuk memperbarui data seperti status kepala keluarga baru, warga meninggal, kehamilan, disabilitas, hingga memproses usulan bansos baru.
Ia juga meminta operator melakukan penyisiran terhadap warga yang tidak layak menerima bantuan.
Pastikan tidak ada penerima yang terlibat perjudian, berstatus ASN, TNI, Polri, atau eksekutif perusahaan. Bantuan sosial harus benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan, tegasnya.
Dengan bimtek ini, kapasitas pengisi data diharapkan meningkat tajam. Pemerintah daerah menargetkan basis data DTSEN yang lebih valid agar penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Probolinggo berjalan lebih efektif.
Harapannya, data yang kita kelola bisa jadi dasar pengambilan kebijakan yang akurat dan cepat, pungkasnya.
