Akademisi dan pakar lingkungan, Dr. Ir. Abraham H. Tulalessy, M.Si, Kepala Pusat Studi Lingkungam Unpatti, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, atas kerja keras dan komitmennya dalam menata aktivitas pertambangan rakyat di Kabupaten Buru.
Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah daerah hingga memungkinkan 10 koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mulai beraktivitas pada 9 Juni merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekaligus upaya menghadirkan tata kelola pertambangan yang legal, tertib, dan berkelanjutan.
Dr. Abraham menilai kebijakan yang ditempuh Gubernur Hendrik Lewerissa bukanlah keputusan yang mudah. Di satu sisi pemerintah harus menegakkan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal, namun di sisi lain juga dituntut menghadirkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan. Karena itu, percepatan legalisasi tambang rakyat melalui koperasi merupakan jalan tengah yang bijaksana dan berkeadilan.
“Yang dilakukan Gubernur Hendrik Lewerissa harus dilihat sebagai ikhtiar besar untuk menghadirkan kemaslahatan umat. Masyarakat memperoleh kepastian hukum untuk bekerja, sementara pemerintah dapat memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan dan memperhatikan aspek lingkungan,” ujar Dr. Abraham, Senin, (8/6/2026)
Menurutnya, selama bertahun-tahun persoalan pertambangan di Pulau Buru tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga menyisakan tantangan serius terhadap lingkungan. Karena itu, hadirnya koperasi pemegang IPR menjadi momentum penting untuk mengakhiri praktik-praktik yang tidak terkendali dan menggantinya dengan sistem yang lebih bertanggung jawab.
Dr. Abraham menegaskan bahwa keberhasilan penataan tambang rakyat tidak boleh hanya diukur dari meningkatnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
Ia menilai komitmen Pemerintah Provinsi Maluku yang menekankan legalitas, pengawasan, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan fondasi penting menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Anak cucu Maluku berhak mewarisi lingkungan yang sehat. Karena itu, pemulihan kawasan yang terdampak aktivitas tambang harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya melihat pemerintah provinsi sedang berupaya mengarahkan proses itu,” katanya.
Lebih lanjut, Dr. Abraham mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat penambang, koperasi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kalangan akademisi untuk mendukung kebijakan penataan pertambangan rakyat yang sedang dijalankan. Menurutnya, keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagaimana sumber daya alam dapat dikelola secara legal, produktif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Ia berharap dimulainya aktivitas 10 koperasi pemegang IPR menjadi babak baru bagi Pulau Buru, di mana kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. “Ini bukan hanya tentang tambang hari ini, tetapi tentang masa depan Maluku. Ketika ekonomi rakyat tumbuh dan lingkungan dapat dipulihkan, maka itulah wujud nyata pembangunan yang berpihak kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang,” tutup Dr. Abraham.
