MEDIAISTANA.COM | SURABAYA — Munculnya dugaan penggunaan dua nomor WhatsApp untuk menyampaikan informasi yang diduga tidak benar kepada sejumlah institusi kepolisian di Jawa Timur mendapat sorotan dari Aliansi Madura Indonesia (AMI).

Dua nomor yang disebut menjadi perhatian yakni 0819 2983 3929 dan 0888 0777 6196. Keduanya dikabarkan pernah digunakan untuk menyampaikan informasi kepada kepolisian, sebelum kemudian tidak lagi aktif.

Informasi tersebut disebut berkaitan dengan Polres Jember, Polres Banyuwangi, dan Polres Kabupaten Malang. Jika informasi yang disampaikan ternyata tidak sesuai fakta dan dilakukan dengan sengaja, AMI menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara serius karena dapat mengganggu konsentrasi dan efektivitas kerja aparat.

Ketua Umum DPP Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, SE., SH., meminta kepolisian tidak hanya mencatat atau memblokir nomor yang digunakan. Menurutnya, yang lebih penting adalah mengungkap pihak yang berada di balik penggunaan nomor tersebut.

«“Kalau memang ada informasi yang sengaja dibuat tidak benar lalu dikirimkan kepada beberapa institusi kepolisian, harus dicari tahu siapa penggunanya, apa motifnya, dan apa tujuannya. Jangan berhenti hanya pada nomor WhatsApp,” tegas Baihaki.»

AMI menilai adanya dugaan penggunaan lebih dari satu nomor dan penyampaian informasi kepada beberapa wilayah kepolisian menjadi alasan penting bagi aparat untuk melihat kemungkinan adanya pola yang sama.

Karena itu, AMI mendorong Polres Jember, Polres Banyuwangi dan Polres Kabupaten Malang melakukan koordinasi apabila ditemukan kesamaan antara informasi yang diterima, termasuk waktu pengiriman, isi pesan, nomor yang digunakan maupun pola komunikasi.

Namun demikian, AMI mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar. Menurut Baihaki, identitas seseorang tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan nomor telepon atau dugaan semata.

«“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Semua harus berdasarkan bukti. Yang kami minta adalah proses penyelidikan dilakukan secara profesional agar persoalan ini menjadi terang,” ujarnya.»

AMI juga meminta aparat menelusuri secara menyeluruh apabila terdapat bukti digital yang dapat membantu mengidentifikasi pengguna kedua nomor tersebut. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan tindakan individual atau memiliki pola tertentu.

Baihaki menegaskan, kepolisian harus tetap menjadi institusi yang dapat bekerja berdasarkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

«“Jangan sampai aparat dibuat sibuk menindaklanjuti informasi yang ternyata tidak benar. Kalau memang ada pihak yang sengaja mempermainkan institusi kepolisian dengan informasi palsu, ungkap secara terang berdasarkan alat bukti yang sah,” tegasnya.»

AMI menyatakan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut. Bagi AMI, pengungkapan kasus ini bukan semata-mata soal mencari pemilik nomor, melainkan memastikan setiap informasi yang masuk kepada institusi kepolisian dapat diuji kebenarannya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Kini, langkah kepolisian dinilai menjadi penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul: siapa pengguna kedua nomor tersebut, apakah keduanya saling berkaitan, serta apa tujuan di balik penyampaian informasi kepada sejumlah Polres tersebut.