Sukabumi, Jawa Barat || Mediaistana.com
Aktivitas pasangan laki-laki dan perempuan yang diduga bukan pasangan suami istri disebut masih mudah ditemukan di sejumlah hotel dan penginapan di wilayah Cicurug Sukabumi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap potensi pelanggaran norma sosial maupun ketertiban umum?. Rabu,12/08/2026.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, aktivitas keluar-masuk hotel oleh pasangan muda maupun mereka yang telah berusia lebih tua menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga menilai fenomena tersebut bukan lagi persoalan privat semata ketika terdapat dugaan penyalahgunaan tempat penginapan untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial dan ketertiban umum.

Namun, perlu ditegaskan, keberadaan seorang laki-laki dan perempuan di dalam satu kamar hotel tidak otomatis membuktikan terjadinya perzinahan. Pembuktian terhadap dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui proses pemeriksaan dan alat bukti sesuai hukum yang berlaku.

Pengawasan Dipertanyakan. Di tengah munculnya keresahan tersebut, sorotan mengarah kepada sejumlah pihak yang memiliki kewenangan dan peran sosial di masyarakat, mulai dari Satpol PP, kepolisian, pemerintah daerah, hingga tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.

Pertanyaannya sederhana: apakah pengawasan terhadap hotel dan penginapan di Sukabumi telah dilakukan secara rutin, atau baru bergerak setelah muncul laporan masyarakat?

Pengawasan terhadap usaha akomodasi semestinya tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan perizinan. Aspek ketertiban umum, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah pemerintah memiliki mekanisme pengawasan terhadap hotel-hotel yang berada di wilayahnya, termasuk bagaimana prosedur pemeriksaan apabila terdapat laporan mengenai dugaan penyalahgunaan tempat penginapan.

Jangan Sampai Pengawasan Hanya Formalitas. Fenomena ini juga menjadi ujian bagi peran organisasi masyarakat dan tokoh agama. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan edukasi mengenai nilai moral dan kehidupan keluarga. Di sisi lain, penanganan persoalan harus tetap dilakukan secara objektif dan tidak berubah menjadi tindakan main hakim sendiri.

Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat dicegah melalui pengawasan justru dibiarkan berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar. Aparat juga perlu berhati-hati. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran harus berdasarkan aturan yang jelas, bukan semata-mata karena tekanan publik atau asumsi mengenai status hubungan seseorang.

Ada Ruang Gelap dalam Pengawasan? Jika benar terdapat hotel atau penginapan yang berulang kali menjadi lokasi dugaan pelanggaran ketertiban umum, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah tempat tersebut pernah mendapat pembinaan, pemeriksaan, atau penindakan dari instansi terkait.

Begitu pula dengan aparat dan pemerintah daerah. Jika laporan masyarakat telah berulang kali muncul tetapi tidak pernah ada evaluasi terbuka, publik wajar mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang berjalan.

Apakah pengawasan memang dilakukan secara serius, atau persoalan ini selama bertahun-tahun hanya menjadi rahasia yang diketahui banyak orang tetapi tidak pernah benar-benar disentuh?

Sementara itu, pemerintah daerah, Satpol PP dan kepolisian di Sukabumi perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai pola pengawasan hotel dan penginapan, jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan, temuan pelanggaran, serta langkah penindakan yang pernah dijalankan.

Sebab jika pengawasan lemah, bukan hanya persoalan moral yang menjadi taruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum juga dipertaruhkan.