JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

KEKUASAAN BUTUH PENGAWAS, MDQ TEGASKAN KRITIK BUKAN MUSUH PEMERINTAHAN

MEDIAISTANA.COM | BANYUWANGI – 17 november 2026,Tidak semua orang yang mencintai daerahnya harus berada di lingkaran kekuasaan. Sebagian memilih jalan berbeda: berdiri di luar pemerintahan, mengawasi kebijakan, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mempertanyakan keputusan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.

 

Sosok tersebut tercermin dalam perjalanan Desnin Qory Timalasari, S.E., yang akrab disapa MDQ. Perempuan kelahiran Banyuwangi, 3 Desember 1990, ini dikenal sebagai aktivis perempuan yang mengambil posisi kritis dalam dinamika kebijakan publik di Kabupaten Banyuwangi.

 

Dengan latar belakang pendidikan S1 Ekonomi dari STIE YAPAN Surabaya, pengalaman sebagai jurnalis radio, serta aktivitas sosial dan kewirausahaan, MDQ membangun karakter sebagai figur yang tidak hanya mengikuti perkembangan daerah, tetapi juga berani menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai persoalan publik.

 

Banyuwangi bukan sekadar tempat kelahirannya. Daerah berjuluk Sunrise of Java tersebut menjadi ruang pengabdian, tempat ia tumbuh, membangun relasi sosial, dan menyaksikan langsung berbagai dinamika kehidupan masyarakat.

 

MEMILIH JALAN OPOSISI, BUKAN SEKADAR MENENTANG

 

Dalam sistem demokrasi, oposisi memiliki fungsi penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Keberadaan kelompok kritis diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

 

MDQ secara terbuka menempatkan dirinya pada posisi oposisi terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sikap tersebut bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah, melainkan menempatkan setiap keputusan publik sebagai sesuatu yang layak diuji, dikaji, dan dipertanyakan.

 

Baginya, kebijakan pemerintah setidaknya harus mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung dampaknya, dan apakah kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat?

 

Prinsip tersebut menjadi dasar MDQ dalam menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan daerah.

 

Ia berpandangan bahwa masyarakat tidak cukup hanya menjadi penerima kebijakan. Rakyat juga memiliki hak untuk mengetahui proses penyusunan kebijakan, penggunaan anggaran, serta dampak nyata dari setiap keputusan pemerintah.

 

KRITIK KEBIJAKAN PBB-P2, KEPENTINGAN MASYARAKAT HARUS DIUTAMAKAN

 

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan MDQ adalah kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

 

Menurut pandangannya, persoalan pajak tidak boleh hanya dilihat sebagai angka penerimaan daerah. Kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan ekonomi keluarga, kondisi rumah tangga, serta aset tanah yang diperoleh masyarakat melalui kerja keras selama bertahun-tahun.

 

Kenaikan PBB-P2 hingga 200 persen pada 2025 sempat menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat.

 

MDQ menilai kebijakan fiskal memang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan prinsip keadilan.

 

Polemik tersebut melibatkan pemerintah daerah dan DPRD hingga akhirnya kenaikan tersebut dibatalkan melalui mekanisme yang berlangsung di tingkat legislatif.

 

Bagi MDQ, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus disusun secara transparan, disertai kajian yang jelas, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.

 

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan kebijakan, metode penghitungan, dan pihak-pihak yang terdampak.

 

KEMACETAN KETAPANG, SOPIR LOGISTIK JUGA BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

 

Persoalan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang juga menjadi salah satu perhatian MDQ.

 

Sebagai jalur penghubung strategis antara Pulau Jawa dan Bali, kawasan Ketapang memiliki peran penting terhadap kelancaran transportasi, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian masyarakat.

 

Ketika kemacetan terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jalan. Para sopir angkutan logistik juga harus menghadapi waktu tunggu panjang, keterlambatan pengiriman, hingga meningkatnya biaya operasional.

 

Dalam rangkaian aksi sopir logistik dan nonlogistik pada Oktober 2026, MDQ turut menyoroti persoalan pelayanan penyeberangan dan kemacetan Pelabuhan Ketapang.

 

Sorotan tersebut semakin mengemuka setelah muncul pernyataan Direktur Utama ASDP yang dinilai menyudutkan pengemudi sebagai provokator kemacetan dan kemudian diminta untuk memberikan permintaan maaf.

 

Bagi MDQ, persoalan tersebut harus dilihat secara lebih luas. Sopir bukan sekadar bagian dari antrean kendaraan, melainkan pekerja yang kehidupannya sangat bergantung pada kelancaran transportasi dan pelayanan penyeberangan.

 

Ia mempertanyakan apakah tepat apabila pihak yang turut merasakan dampak persoalan justru ditempatkan sebagai penyebab utama kemacetan.

 

Menurutnya, evaluasi harus diarahkan pada kualitas pelayanan, pengelolaan antrean, koordinasi antarlembaga, serta tanggung jawab seluruh pihak yang memiliki kewenangan.

 

DANA BOS, TRANSPARANSI PENDIDIKAN JANGAN DIABAIKAN

 

Kepedulian MDQ terhadap persoalan publik juga menyentuh sektor pendidikan.

 

Pada Oktober 2025, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Sekolah Rakyat Nusantara, MDQ hadir dalam rapat dengar pendapat di DPRD Banyuwangi.

 

Dalam forum tersebut, ia mendorong pengawasan dan investigasi terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

 

Dorongan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi pengelolaan anggaran pendidikan yang menyangkut kepentingan luas masyarakat.

 

Namun, penting ditegaskan bahwa desakan investigasi bukanlah vonis adanya pelanggaran. Pembuktian dan penetapan ada atau tidaknya pelanggaran tetap menjadi kewenangan pihak berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.

 

MDQ menilai sektor pendidikan membutuhkan pengawasan yang serius karena anggaran yang dikelola berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan pendidikan dan masa depan generasi muda.

 

TAMBANG EMAS TUJUH BUKIT DAN RENCANA DANA ABADI DAERAH

 

Isu strategis lainnya yang menjadi perhatian MDQ adalah Tambang Emas Tujuh Bukit, termasuk nilai saham yang terdapat di dalamnya dan rencana pemerintah daerah untuk menjual saham tersebut sebagai sumber modal Dana Abadi Daerah (DAD).

 

MDQ menyampaikan penolakan terhadap rencana tersebut dengan mempertimbangkan kondisi fiskal Kabupaten Banyuwangi.

 

Dalam pandangannya, pembentukan Dana Abadi Daerah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan kemampuan keuangan daerah.

 

Ia menyoroti kondisi APBD Banyuwangi yang menurutnya masih mengalami defisit hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, rencana tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh sebelum dilaksanakan.

 

Baginya, aset dan kepentingan ekonomi daerah harus dikelola dengan kehati-hatian, transparansi, serta perhitungan jangka panjang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi keuangan daerah.

 

SOROTAN TERHADAP DUGAAN DOUBLE FUNDING BEC DAN PERSOALAN SAMPAH

 

Selain persoalan perpajakan, transportasi, pendidikan, dan pengelolaan aset daerah, MDQ juga menyampaikan sejumlah catatan kritis lainnya.

 

Di antaranya dugaan double funding dalam penyelenggaraan Banyuwangi Ethnic Carnival (BEC), persoalan pengelolaan sampah, serta berbagai isu pelayanan publik yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.

 

Catatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah agar terus melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang menggunakan anggaran publik.

 

Dalam menyampaikan pemikirannya, MDQ juga memanfaatkan program Sawang Sinawang yang secara rutin hadir melalui akun media sosialnya.

 

Melalui ruang tersebut, ia berupaya membangun diskusi, menyampaikan argumentasi, dan mengajak masyarakat melihat persoalan daerah dari berbagai sudut pandang.

 

PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK, TAK HARUS MEMEGANG JABATAN UNTUK BERKONTRIBUSI

 

Kehadiran MDQ dalam ruang publik juga memperlihatkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi.

 

Politik bukan hanya tentang menduduki jabatan, menjadi bagian dari pemerintahan, atau terlibat dalam perebutan kekuasaan.

 

Mengawasi kebijakan, menghadiri forum aspirasi, menyampaikan kritik, serta memperjuangkan transparansi anggaran juga merupakan bentuk partisipasi politik yang sah dalam negara demokrasi.

 

MDQ menjalani dua ruang kehidupan sekaligus, yakni keluarga sebagai seorang ibu dan ruang publik sebagai warga yang memiliki kepedulian terhadap masa depan daerahnya.

 

Pilihan tersebut tentu tidak selalu berjalan mudah. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat mengundang perdebatan, perbedaan pandangan, bahkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

 

Namun, perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta.

 

OPOSISI YANG BERMUTU HARUS BERDASARKAN DATA DAN ARGUMENTASI

 

Dalam demokrasi yang sehat, kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, kritik dapat menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

 

Namun, kritik juga harus memiliki landasan yang kuat. Tidak cukup hanya menyampaikan tudingan atau membangun opini tanpa dasar.

 

Oposisi yang bermutu harus mampu menghadirkan argumentasi, data, serta alternatif solusi. Setiap pernyataan publik juga harus terbuka terhadap klarifikasi dan fakta baru.

 

Di sisi lain, pemerintah harus memiliki keberanian untuk menerima masukan dan memberikan jawaban secara terbuka kepada masyarakat.

 

MDQ memilih berada di ruang tersebut: mengawasi, mempertanyakan, dan menyuarakan hal-hal yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian.

 

Sikap politiknya menjadi salah satu gambaran bahwa dinamika demokrasi Banyuwangi tidak hanya berlangsung di dalam pemerintahan, tetapi juga tumbuh melalui partisipasi masyarakat di luar lingkaran kekuasaan.

 

Pada akhirnya, mencintai Banyuwangi tidak harus selalu berarti membenarkan seluruh keputusan pemerintah. Ada kalanya kecintaan terhadap daerah justru diwujudkan dengan keberanian menyampaikan kritik, mengingatkan ketika ada kebijakan yang perlu dievaluasi, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.

 

Sebab, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang bersedia mendengar, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada rakyat.(Pers jatim)

 

ISTANA.COM – Mengawal Informasi, Menyuarakan Kebenaran, dan Menjaga Kepentingan Publik.

Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
Berita Terkait

MOHON DIBACA SEBELUM MENULIS BERITA

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menulis Berita :

- Perhatikan hukum:

Pastikan informasi yang Anda bagikan legal dan tidak mendukung ujaran kebencian, diskriminasi, kekerasan, atau aktivitas berbahaya lainnya.

 

- Hargai privasi:

Jangan bagikan informasi pribadi tentang orang lain tanpa persetujuan mereka. Ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan detail sensitif lainnya.

 

- Pertimbangkan

dampaknya: Pikirkan tentang bagaimana kata-kata Anda dapat memengaruhi orang lain. Meskipun sesuatu secara teknis legal, itu mungkin menyakitkan atau menyinggung.

 

- Verifikasi informasi:

Sebelum membagikan informasi, terutama berita atau rumor, pastikan itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

 

- Bertanggung jawab: Bertanggung jawablah atas informasi yang Anda bagikan. Bersiaplah untuk menjelaskan alasan Anda dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin terjadi.

Ingat, membangun komunitas daring yang aman dan saling menghormati adalah tanggung jawab semua orang. Mari kita gunakan kebebasan berekspresi kita dengan bijak!