Saumlaki,mediaistana.com -Lima penumpang KM Pangrango dilaporkan tertinggal di Pelabuhan Banda, Maluku Tengah, Jumat (7/8/2026), setelah kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni itu disebut hanya sekitar 30 menit bersandar sebelum melanjutkan pelayaran menuju Saumlaki.
Peristiwa tersebut menyisakan kekecewaan mendalam bagi para penumpang yang seharusnya melanjutkan perjalanan dari Banda menuju Tanimbar.
Bagi mereka, keberangkatan kapal bukan sekadar soal ketepatan jadwal. Ketika kapal meninggalkan dermaga sementara penumpang belum kembali ke atas kapal, persoalannya menyentuh aspek pelayanan, koordinasi, informasi, hingga tanggung jawab operator terhadap penumpang.
Insiden itu pun memunculkan pertanyaan serius: apakah pengejaran ketepatan waktu pelayaran telah berjalan seimbang dengan kepastian seluruh penumpang terlayani dan terakomodasi?
Bersandar Singkat, Lima Penumpang Tertinggal
Informasi yang dihimpun menyebutkan, KM Pangrango hanya sekitar 30 menit berada di Pelabuhan Banda sebelum bertolak kembali.
Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, lima penumpang dilaporkan belum sempat kembali ke kapal ketika KM Pangrango meninggalkan dermaga.
Situasi semakin pelik karena sebagian barang bawaan para penumpang disebut masih berada di dalam kapal.
Para penumpang yang tertinggal akhirnya harus menghadapi persoalan baru: mencari alternatif perjalanan, menanggung biaya tambahan, serta menghadapi ketidakpastian untuk dapat melanjutkan perjalanan menuju wilayah Tanimbar.
Kondisi geografis Maluku yang terdiri atas gugusan pulau membuat persoalan tersebut tidak sederhana. Ketika sebuah kapal meninggalkan pelabuhan, kesempatan untuk memperoleh moda transportasi pengganti tidak selalu tersedia dalam waktu singkat.
Keterangan Waktu Sandar Dipersoalkan
Persoalan semakin mencuat ketika muncul perbedaan informasi mengenai durasi KM Pangrango bersandar di Pelabuhan Banda.
Saat dikonfirmasi awak media, petugas di loket informasi disebut menyampaikan bahwa kapal telah bersandar selama sekitar satu jam.
Keterangan tersebut dipersoalkan karena terdapat kesaksian di lapangan yang menyebut waktu sandar kapal hanya sekitar 30 menit.
Perbedaan informasi tersebut penting untuk diklarifikasi karena menyangkut kronologi utama mengapa lima penumpang dapat tertinggal.
Dalam situasi seperti ini, publik membutuhkan penjelasan berdasarkan data dan catatan operasional, bukan sekadar klaim sepihak.
Penumpang Jangan Langsung Dibebani Kesalahan
Persoalan lainnya adalah cara petugas memberikan penjelasan kepada penumpang maupun awak media.
Alih-alih memperoleh solusi yang segera dan penjelasan komprehensif, penumpang yang tertinggal disebut justru mendapatkan respons yang dinilai menyudutkan.
Jika benar demikian, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi Pelni, sebab pelayanan transportasi publik tidak hanya menyangkut keberangkatan dan kedatangan kapal, tetapi juga bagaimana petugas menangani penumpang ketika terjadi persoalan.
Penumpang yang tertinggal tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan dirinya kembali ke kapal sesuai ketentuan. Namun, operator juga memiliki tanggung jawab memastikan proses embarkasi dan debarkasi berlangsung dengan informasi yang jelas, koordinasi yang baik, serta prosedur yang dapat mencegah penumpang tertinggal.
Karena itu, investigasi terhadap insiden Banda seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang terlambat naik, tetapi juga menelusuri bagaimana sistem pengawasan penumpang dijalankan sebelum kapal meninggalkan dermaga.
Pelni Perlu Buka Data Operasional
Insiden ini semestinya menjadi momentum bagi PT Pelni untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai prosedur keberangkatan KM Pangrango dari Pelabuhan Banda.
Beberapa hal penting perlu dijelaskan, antara lain waktu kapal tiba, waktu mulai dan selesai proses debarkasi serta embarkasi, waktu kapal meninggalkan dermaga, mekanisme pengecekan penumpang sebelum keberangkatan, hingga bagaimana prosedur penanganan ketika terdapat penumpang yang belum kembali ke kapal.
Jika terdapat standar operasional prosedur (SOP) tertentu mengenai waktu sandar dan pemeriksaan penumpang, publik berhak mengetahui bagaimana SOP tersebut diterapkan dalam kasus ini.
Apalagi KM Pangrango merupakan salah satu moda transportasi penting bagi masyarakat kepulauan di Maluku, termasuk warga yang bepergian dari Ambon menuju Banda dan selanjutnya ke wilayah Tanimbar.
Bukan Sekadar Persoalan Lima Penumpang
Kasus lima penumpang yang tertinggal di Banda tidak semestinya dipandang sebagai persoalan kecil.
Di wilayah kepulauan seperti Maluku, kapal penumpang merupakan bagian penting dari konektivitas masyarakat. Keterlambatan atau tertinggalnya seseorang dari sebuah kapal dapat berdampak panjang karena pilihan transportasi pengganti sangat terbatas.
Karena itu, insiden tersebut layak menjadi bahan evaluasi manajemen PT Pelni, khususnya terhadap pola pelayanan, komunikasi petugas, koordinasi di pelabuhan, serta mekanisme memastikan seluruh penumpang telah berada di atas kapal sebelum keberangkatan.
Seorang keluarga penumpang meminta agar persoalan tersebut tidak ditutup-tutupi.
“Jangan sampai ambisi mengejar ketepatan waktu dilakukan dengan cara menumbalkan penumpang di dermaga, lalu ditutup-tutupi dengan kebohongan petugas di loket informasi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan tudingan dari pihak keluarga penumpang yang masih perlu dikonfirmasi kepada manajemen PT Pelni.
Menunggu Jawaban PT Pelni
Kini publik menunggu penjelasan resmi PT Pelni mengenai insiden lima penumpang yang tertinggal di Banda.
Apakah keberangkatan KM Pangrango telah sesuai dengan SOP? Berapa sebenarnya durasi kapal bersandar? Bagaimana proses pengecekan penumpang sebelum kapal bertolak? Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Bagi masyarakat Maluku, KM Pangrango bukan sekadar kapal penumpang. Ia merupakan salah satu penghubung penting antarpulau dan bagian dari denyut kehidupan masyarakat kepulauan.
Karena itu, ketepatan waktu memang penting. Namun, ketepatan waktu tidak boleh mengorbankan kepastian pelayanan, keselamatan, dan hak penumpang.
Insiden di Banda harus menjadi alarm bagi PT Pelni untuk memastikan bahwa efisiensi operasional tetap berjalan beriringan dengan pelayanan publik yang profesional, manusiawi, transparan, dan bertanggung jawab.
(Petu)
