NAMLEA – Kuasa hukum AP dari Kantor Hukum Irwan Abdul Hamid, S.H., M.H. and Partners menyampaikan hak jawab dan klarifikasi resmi atas pemberitaan Mediaistana.com berjudul “Perkara No. 13/Pdt.G/2026/PN Nml Masuk Agenda Saksi Tergugat, Semua Pemberian Atas Inisiatif Penggugat” yang diterbitkan pada 29 Oktober 2026 dan ditulis oleh Chairul Syam.
Melalui klarifikasi tertulis tertanggal 15 November 2026, kuasa hukum AP menyatakan keberatan terhadap sejumlah narasi dalam pemberitaan tersebut. Mereka menilai berita itu belum mencerminkan prinsip keberimbangan, akurasi, dan independensi jurnalistik karena dinilai lebih banyak mengakomodasi keterangan pihak Tergugat tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada Penggugat.
Kuasa hukum menegaskan, perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2026/PN Nml yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Namlea masih berada dalam proses pemeriksaan. Karena itu, setiap keterangan dan pernyataan para pihak semestinya ditempatkan sebagai bagian dari materi persidangan yang masih harus diuji berdasarkan alat bukti.
Bantah Narasi Tidak Mendapat Restu Orang Tua
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah pemberitaan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang disebut berakhir karena sejak awal tidak mendapatkan restu orang tua Tergugat.
Kuasa hukum AP membantah narasi tersebut. Mereka menyebut kliennya memiliki bukti berupa pengakuan Tergugat yang menunjukkan bahwa hubungan keduanya pernah mendapatkan restu dari orang tua Tergugat.
Menurut kuasa hukum, informasi mengenai tidak adanya restu sejak awal tidak seharusnya disajikan sebagai fakta yang sudah terbukti tanpa mempertimbangkan bukti lain yang dimiliki Penggugat.
Persoalkan Tuduhan Terkait Penginapan
Selain itu, kuasa hukum juga membantah pernyataan dalam pemberitaan yang menyebut Penggugat sering membawa Tergugat ke penginapan tanpa sepengetahuan orang tua Tergugat.
Mereka menilai pernyataan tersebut merupakan tuduhan serius karena menyangkut moralitas dan kehormatan pribadi seseorang. Oleh sebab itu, media seharusnya melakukan verifikasi secara menyeluruh sebelum memublikasikannya.
Kuasa hukum juga mempertanyakan apakah narasi tersebut benar-benar bersumber dari keterangan saksi dalam persidangan atau merupakan interpretasi pihak tertentu.
Dalam klarifikasinya, mereka menyebut terdapat rekaman yang diajukan sebagai bukti tambahan. Rekaman tersebut, menurut kuasa hukum, memuat keterangan orang tua Tergugat mengenai alasan ketidaksetujuan yang berkaitan dengan persoalan adat, yakni arah rumah antara desa.
Bukti tersebut dinilai penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan yang sedang disengketakan.
Pemberian Uang, Belanja Online hingga Hadiah Masih Menjadi Materi Sengketa
Mengenai pemberitaan yang menyebut seluruh pemberian berupa uang, belanja online, arisan, dan hadiah merupakan inisiatif Penggugat sendiri, kuasa hukum AP menilai persoalan tersebut tidak dapat disederhanakan hanya berdasarkan pernyataan sepihak.
Menurut mereka, pokok perkara tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang berinisiatif memberikan sesuatu, tetapi juga menyangkut rangkaian peristiwa, hubungan para pihak, tujuan pemberian, serta bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan.
Karena itu, penilaian terhadap persoalan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim.
Hal serupa juga disampaikan terkait persoalan uang pembelian sepeda motor dan emas seberat tiga gram. Kuasa hukum menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari materi sengketa yang harus dinilai berdasarkan bukti-bukti di persidangan, bukan melalui kesimpulan sepihak.
Minta Redaksi Jelaskan Sumber Pernyataan
Kuasa hukum juga mempersoalkan narasi mengenai tidak adanya rencana pernikahan serta tudingan bahwa setiap pertemuan Penggugat dan Tergugat selalu berlangsung di penginapan.
Mereka meminta redaksi Mediaistana.com menjelaskan apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar-benar berasal dari keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan kuasa hukum, atau merupakan interpretasi penulis berita.
Menurut mereka, perbedaan antara fakta persidangan, pendapat narasumber, dan interpretasi jurnalistik harus dijelaskan secara terang agar masyarakat tidak menerima informasi yang berpotensi membentuk persepsi keliru terhadap salah satu pihak.
Ingatkan Media tentang Prinsip Keberimbangan dan Praduga Tak Bersalah
Dalam surat hak jawab tersebut, kuasa hukum AP turut mengingatkan kewajiban pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
Mereka juga merujuk Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur prinsip independensi, akurasi, keberimbangan, pengujian informasi, serta larangan mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.
Kuasa hukum meminta Pimpinan Redaksi Mediaistana.com memberikan ruang hak jawab, memuat klarifikasi secara utuh dan proporsional, melakukan verifikasi ulang terhadap pernyataan yang diklaim sebagai keterangan saksi, serta memberikan penjelasan mengenai sumber informasi yang dipersoalkan.
Mereka juga meminta redaksi melakukan koreksi apabila ditemukan bagian pemberitaan yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
Apabila hak jawab tersebut tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, pihak AP menyatakan mempertimbangkan untuk mengadukan pemberitaan itu kepada Dewan Pers sesuai mekanisme yang berlaku serta menempuh langkah hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Kebenaran Perkara Tetap Menjadi Kewenangan Hakim
Menutup klarifikasinya, kuasa hukum menegaskan bahwa perkara Nomor 13/Pdt.G/2026/PN Nml masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Namlea dan belum terdapat putusan akhir yang menentukan benar atau tidaknya seluruh dalil gugatan Penggugat.
Mereka menegaskan tidak meminta media untuk membela kliennya, tetapi mengharapkan agar setiap pemberitaan mengenai perkara tersebut disajikan secara objektif, akurat, berimbang, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
“Kebenaran perkara merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memutuskan, bukan kewenangan media untuk menghakimi melalui pemberitaan,” demikian penegasan dalam substansi hak jawab kuasa hukum AP.
Klarifikasi resmi tersebut ditandatangani di Namlea pada 15 November 2026 oleh AP melalui kuasa hukumnya, Irwan Abdul Hamid, S.H., M.H. and Partners, untuk disampaikan kepada Pimpinan Redaksi Mediaistana.com dengan tembusan kepada Dewan Pers di Jakarta.
