MEDIAISTANA.COM AEK KANOPAN ||— Kasus dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam (sajam) terhadap seorang wartawan di Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, membuka kotak pandora atas dugaan praktik penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Insiden ini memicu desakan keras agar PT Pertamina (Persero) segera menjatuhkan sanksi administratif berat, termasuk pencabutan izin operasional atau penutupan terhadap SPBU 14.214.234 yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Aek Kanopan.
Desakan tersebut disuarakan langsung oleh korban, Munawir Hasibuan, seorang jurnalis yang nyaris menjadi korban kekerasan fisik saat menjalankan fungsi kontrol sosial di lapangan pada Rabu (12/11/2026). Peristiwa kriminal tersebut kini telah resmi dilaporkan ke Polsek Kualuh Hulu dengan nomor registrasi laporan LP/B/261/XI/2026.
Kasus ini bermula ketika Munawir melakukan investigasi mandiri dan menemukan indikasi kuat praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite di sebuah lokasi di Jalan Kamaruddin Munthe, Aek Kanopan Timur, yang terletak persis di samping kompleks SPBU 14.214.234.
Berdasarkan dokumentasi visual dan rekaman video yang diambil pada Rabu (12/11/2026) pukul 13.50 WIB, terungkap fakta lapangan yang mengindikasikan adanya pelanggaran serius:
1. Penimbunan Skala Masif: Ditemukan puluhan jerigen berisi BBM bersubsidi jenis Pertalite tertumpuk di dekat SPBU.
2. Modifikasi Kendaraan (Modifikasi Tangki): Ditemukan satu unit sepeda motor dengan kapasitas tangki yang diduga telah dimodifikasi secara ilegal guna melakukan aksi suling (pindahkan BBM secara berulang dari kendaraan ke jerigen).
3. Pengakuan Transaksi Berulang: Berdasarkan keterangan lisan dari pihak di lokasi penimbunan, suplai BBM tersebut diklaim diperoleh secara kontinu dengan cara bolak-balik mengisi bahan bakar di SPBU 14.214.234.
”Secara logika distribusi, jika tidak ada praktik pelayanan berulang yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) di SPBU, mustahil akumulasi jerigen sebanyak itu dapat terpenuhi setiap hari tepat di samping SPBU,” tegas Munawir, Sabtu (14/11/2026).
Secara normatif, tindakan memborong dan menimbun BBM bersubsidi merupakan pelanggaran telak terhadap regulasi nasional. Distribusi Pertalite diatur ketat melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, di mana komoditas bersubsidi ini secara eksklusif diperuntukkan bagi masyarakat golongan berhak dan mutlak dilarang diperjualbelikan kembali, ditimbun, atau dialihkan peruntukannya.
Dari sudut pandang hukum positif, praktik lancung ini berpotensi menjerat pihak-pihak terlibat ke dalam ranah pidana berat. Tindakan tersebut diduga melanggar Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dimutakhirkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun serta denda finansial hingga Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).
Sementara itu, dalam kerangka hubungan korporasi, SPBU 14.214.234 terikat oleh Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Pertamina. PKS tersebut secara eksplisit mewajibkan SPBU menyalurkan energi secara akuntabel, menerapkan sistem digitalisasi (barcode atau QR Code), serta melarang keras pelayanan transaksi berulang yang mengindikasikan akumulasi penimbunan. Jika terbukti lalai atau sengaja berkolusi, Pertamina memiliki instrumen sanksi berjenjang—mulai dari skorsing pasokan, pembinaan, hingga pemutusan hubungan usaha (PHU) atau penutupan permanen.
Melihat kompleksitas dan dampak merugikan yang ditimbulkan terhadap hak-hak masyarakat kurang mampu atas subsidi energi negara, Munawir melayangkan tiga tuntutan fundamental:
1. Audit Komprehensif: Meminta PT Pertamina Patra Niaga melakukan audit forensik menyeluruh terhadap sistem pencatatan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU 14.214.234.
2. Investigasi Data dan Digital: Memeriksa secara forensik rekaman Closed-Circuit Television (CCTV) serta log data transaksi digital (pindai QR Code) pada periode yang bersangkutan.
3. Sanksi Administratif Maksimal: Menjatuhkan sanksi pencabutan izin operasional (penutupan SPBU) apabila terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi fasilitator penimbunan.
Selain itu, aparat penegak hukum (APH) didorong untuk bekerja secara profesional dan independen guna membongkar jaringan penimbunan ini hingga tuntas—termasuk memetakan keterlibatan oknum internal SPBU maupun pemilik tempat penimbunan ilegal.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen SPBU 14.214.234 maupun otoritas korporasi PT Pertamina belum memberikan tanggapan resmi atau berhasil dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Publik kini menanti langkah nyata korporasi dan kepolisian untuk menguji kebenaran indikasi “SPBU nakal” ini demi menjaga marwah supremasi hukum di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
By ; Dariter Ritonga
