Prabowo juga menaruh perhatian pada pembukaan jalur utara. Akses tersebut dipandang strategis untuk memperlancar distribusi bantuan sekaligus membuka konektivitas bagi produksi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah utara.
Nusa Tenggara Timur,Mediaistana — Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah dan pemimpin daerah tidak sekadar fokus pada penanganan darurat pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Masa pemulihan, menurut dia, harus menjadi momentum membangun kembali daerah dengan visi yang lebih besar, produktif, dan berpihak kepada rakyat.
Pesan itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana pascagempa NTT, Rabu (26/8/26) Lapangan Bedikari Nagekeo, NTT Yonif TP 834 NTT. Ia menekankan pentingnya keberanian gubernur, bupati, serta jajaran TNI-Polri dalam mengambil langkah konkret untuk mempercepat pemulihan sekaligus mengembangkan potensi daerah.
Prabowo menilai Indonesia Timur memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang besar. Ia mencontohkan cendana yang sejak lama menjadi komoditas bernilai tinggi dan dikenal dunia.
Karena itu, pemimpin daerah didorong tidak berpikir kecil. Lahan yang selama ini tidak produktif harus diubah menjadi lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.
Menurut Prabowo, keberhasilan sebuah daerah sangat ditentukan oleh keberanian pemimpinnya untuk belajar, berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak. Ia juga mengapresiasi pemimpin daerah yang memiliki tekad menjadikan wilayahnya sebagai lumbung pangan sekaligus provinsi hijau.
Penghargaan Jangan Sekadar Ucapan
Dalam pengarahan tersebut, Prabowo juga menyoroti pentingnya penghargaan terhadap aparatur dan masyarakat yang bekerja keras dalam penanganan bencana.
Ia meminta kontribusi orang-orang yang berada di lapangan dicatat dan diberikan penghargaan nyata. Menurutnya, kerja keras dan pengorbanan tidak cukup dibalas dengan ucapan terima kasih.
Prabowo mengingatkan pemimpin agar turun melihat persoalan masyarakat dan memastikan setiap kunjungan menghasilkan tindakan konkret.
“Dalam keadaan sulit, pemimpin harus berpihak kepada rakyat,” demikian garis besar pesan Prabowo dalam pengarahan tersebut.
Ia menekankan, ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan banyaknya kunjungan atau pernyataan, melainkan seberapa cepat kebutuhan masyarakat dipenuhi dan persoalan mereka diselesaikan.
Tenda Sekolah hingga Kapal Angkut
Rapat koordinasi juga menginventarisasi kebutuhan lapangan. Gubernur, bupati, Pangdam, dan Kapolda diminta menyampaikan secara spesifik kebutuhan tambahan, antara lain tenda untuk sekolah terdampak, kapal angkut LCM yang dapat menjangkau wilayah pantai, serta kendaraan operasional seperti double cabin.
Kebutuhan pendidikan anak-anak korban bencana juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta memastikan anak-anak tetap memperoleh akses belajar, termasuk dukungan terhadap biaya pendidikan dan kuliah selama masa pemulihan.
Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak psikologis bencana sekaligus mencegah anak-anak kehilangan kesempatan pendidikan.
Prabowo juga menaruh perhatian pada pembukaan jalur utara. Akses tersebut dipandang strategis untuk memperlancar distribusi bantuan sekaligus membuka konektivitas bagi produksi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah utara.
Korban Bencana Jangan Ditekan
Persoalan lain yang mencuat adalah tekanan ekonomi terhadap korban bencana akibat pinjaman koperasi harian. Masyarakat yang kehilangan rumah, pekerjaan, maupun sumber penghasilan dinilai membutuhkan perlindungan agar tidak semakin terbebani.
Dalam rapat tersebut, Prabowo mengarahkan agar persoalan penagihan yang menekan korban diselesaikan melalui pimpinan daerah. Para penagih diminta berhadapan langsung dengan pejabat berwenang, sehingga masyarakat terdampak tidak menghadapi tekanan secara sepihak.
Pendekatan ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga melindungi daya tahan sosial dan ekonomi warga.
Bagi Prabowo, bencana harus dihadapi dengan kepemimpinan yang berani, koordinasi yang cepat, dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Pemulihan NTT diharapkan tidak berhenti pada mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi menjadi titik awal untuk membangun daerah yang lebih produktif, mandiri, hijau, dan tangguh menghadapi krisis. (Ris1)
