MEDIAISTANA.COM — TANGERANG — 5 September 2026 — Dugaan aktivitas pengolahan, pencampuran, pengemasan ulang dan peredaran oli yang diduga tidak sesuai ketentuan di kawasan Narotok, Kota Tangerang, kembali menjadi sorotan. Lokasi tersebut disebut berjarak kurang dari satu kilometer dari Polsek Cipondoh. Kedekatan itu bukan bukti keterlibatan atau pembiaran aparat, tetapi menjadi alasan kuat bagi publik untuk meminta verifikasi dan penjelasan resmi.
Pertanyaannya sederhana: sudahkah lokasi tersebut diperiksa? Jika sudah, apa hasilnya? Jika belum, mengapa? Jika kegiatan itu legal, apa dasar legalitasnya? Jika ditemukan pelanggaran, mengapa belum ada tindakan?
Media tidak sedang menjatuhkan vonis. Sebutan “pabrik oli palsu” harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi, termasuk pengecekan lokasi, dokumen usaha, asal produk, merek, proses pengemasan, standar mutu dan jalur distribusi. Namun justru karena itu aparat harus turun langsung. Periksa lokasinya, periksa produknya, periksa dokumennya dan telusuri rantai distribusinya.
Jika dugaan tersebut terbukti, penanganan tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan. Aparat harus menelusuri pemilik modal, pengelola, pemasok bahan, penyedia kemasan, sumber label, distributor dan pihak yang memperoleh keuntungan. Jangan hanya mengejar pelaku paling depan jika terdapat dugaan jaringan yang lebih besar.
NEGARA HUKUM TIDAK BOLEH KALAH DARI PREMANISME
Semangat pemberantasan premanisme yang kerap ditekankan Presiden Prabowo Subianto harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Tidak boleh ada kelompok yang merasa memiliki wilayah sendiri, mengatur usaha masyarakat, melakukan intimidasi, menarik pungutan ilegal atau merasa kebal karena memiliki koneksi.
Indonesia adalah negara hukum. Bukan negara preman, bukan negara kelompok, bukan negara oknum, dan bukan negara yang boleh dikendalikan jaringan atau sindikat.
Jika ada dugaan oknum TNI atau Polri terlibat, jangan langsung menghakimi institusinya. Periksa individu yang bersangkutan berdasarkan bukti. Jika terbukti, tindak sesuai hukum. Jika tidak terbukti, berikan klarifikasi. Institusi yang kuat bukan institusi yang menutupi kesalahan, melainkan institusi yang berani membersihkan dirinya sendiri.
POLISI DITANTANG MEMBUKA FAKTA
Sorotan terhadap Polsek Cipondoh bukan berarti media menyatakan adanya pembiaran. Itu harus dibuktikan. Namun publik berhak bertanya: apakah aparat mengetahui lokasi tersebut? Apakah pernah dilakukan pemeriksaan? Apakah ada laporan masyarakat? Apakah ditemukan aktivitas produksi atau pengemasan? Apakah legalitas dan produk sudah diverifikasi?
Jika memang sudah diperiksa, publik tidak meminta seluruh informasi penyelidikan dibuka. Cukup jelaskan hasilnya secara proporsional.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, katakan tidak ada pelanggaran.
Jika ditemukan dugaan tindak pidana, proses sesuai hukum.
Jika belum diperiksa, jelaskan mengapa.
Diam terlalu lama justru membuka ruang spekulasi.
JANGAN SAMPAI HUKUM HANYA TAJAM KE BAWAH
Masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Tidak boleh muncul kesan bahwa hukum cepat bergerak ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi lambat ketika menyentuh pihak yang memiliki modal, kekuasaan atau jaringan.
Hukum tidak mengenal kasta.
Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab. Siapa pun yang tidak terbukti harus mendapatkan hak untuk membersihkan namanya.
Karena itu, apabila dugaan aktivitas oli ilegal di Narotok benar-benar ada, negara harus bertindak. Jika tidak benar, negara juga harus menjelaskan.
EDITORIAL: BUKTIKAN, JANGAN BIARKAN PUBLIK BERSPEKULASI
Media tidak mengadili. Media mengawasi.
Label “pabrik oli palsu” bukan keputusan media, melainkan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum. Tetapi dugaan yang menyangkut kepentingan publik tidak boleh dibiarkan tanpa verifikasi.
Maka pertanyaan terbesar saat ini tetap sama:
SUDAH DIPERIKSA ATAU BELUM?
Jika sudah, ungkap hasilnya.
Jika belum, segera periksa.
Jika legal, jelaskan.
Jika ilegal, tindak.
Jika ada jaringan, bongkar.
Jika ada oknum yang terbukti terlibat, proses sesuai hukum.
Indonesia adalah negara hukum. Bukan negara oknum, bukan negara preman, dan bukan negara sindikat.
Masyarakat tidak membutuhkan negara yang sekadar terlihat hadir ketika kamera menyala. Masyarakat membutuhkan negara yang hadir ketika hukum benar-benar diuji.
Media akan terus mengawal persoalan ini berdasarkan fakta, melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, serta memberikan ruang hak jawab kepada kepolisian maupun pemilik atau pengelola lokasi.
HUKUM HARUS BEKERJA. NEGARA HARUS HADIR. DAN SIAPA PUN YANG TERBUKTI MELANGGAR HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERBUATANNYA.
Red David E,S.E.
