Jakarta, Mediaistana.com– Agenda pertemuan terkait pemekaran daerah yang sedianya mempertemukan para wakil rakyat hari ini berakhir tanpa kejelasan. Pasalnya, pihak Komisi 2 DPR RI dilaporkan tidak hadir dalam agenda penting tersebut, sehingga menyisakan tanda tanya besar bagi para anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Menyikapi kebuntuan ini, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Manokwari dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yahya Mimifes, mendesak Pemerintah Pusat dan Presiden RI untuk segera membuka moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya bagi wilayah yang telah memiliki kesiapan matang.

“Kami selaku anggota DPR menyampaikan dan berharap kepada pemerintah pusat, terutama Bapak Presiden, untuk segera membuka moratorium ini. Kebijakan ini sangat penting dan menjadi kepentingan strategis bagi pusat maupun daerah,” ujar Yahya Mimifes saat memberikan keterangan kepada media.

Menurut Yahya, ketidakjelasan yang terjadi saat ini semata-mata karena kebijakan moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut oleh pemerintah pusat. Padahal, secara dasar hukum dan kelengkapan administrasi, sudah ada daerah yang dinilai sangat siap untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru.

Tercatat ada 4 calon DOB di wilayah Papua Barat yang kini telah mengantongi Amanat Presiden (Ampres), yaitu:

1. Kabupaten Ibu Kota Manokwari
2. Manokwari Barat
3. Kokas
4. Moskona

“Secara dasar hukum dan administrasi, empat daerah ini sudah lengkap karena sudah punya Ampres. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda,” tegas Yahya.

Lebih lanjut, Yahya menambahkan bahwa berdasarkan arahan dan penyampaian langsung dari pimpinan terkait, proses pemekaran ini ditargetkan dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2026. Ia berharap pemerintah pusat dapat bergerak cepat agar aspirasi masyarakat di empat wilayah tersebut bisa segera terwujud demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua Barat.(Red)