Media Istana Com

Minggu,16 Agustus 2026

Labuan Bajo – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, dan sejumlah pejabat lainnya meninjau langsung Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) malam.

Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan pascagempa bumi yang melanda sejumlah daerah di Provinsi NTT. Mendagri memastikan berbagai dukungan dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mempercepat pemulihan wilayah.

Guna merealisasikan percepatan tersebut, Mendagri menyebut bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) terus berkoordinasi untuk memastikan kesiapan dukungan anggaran daerah dalam menangani kebutuhan akibat bencana. Dalam hal ini, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada seluruh daerah, termasuk pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di NTT.

“Kemarin kan baru terima. Anggaran tanggal 5 Agustus itu ada tambahan TKD seluruh 546 daerah, sebanyak Rp18,9 triliun dan saya tahu bahwa di NTT juga ada tambahan baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten dan kota, se-NTT,” ujar Mendagri kepada awak media usai mendarat di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Untuk memastikan dukungan anggaran tersebut digunakan secara tepat, Mendagri menyampaikan bahwa dirinya turut melibatkan jajaran terkait di bidang keuangan daerah. Dukungan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan arahan Presiden secara terpadu. Penanganan gempa tidak hanya dilakukan melalui dukungan fiskal daerah, tetapi juga dengan pengerahan bantuan lintas kementerian/lembaga, mencakup kebutuhan logistik, kesehatan, energi, hingga pemulihan infrastruktur.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mempercepat pemulihan akses yang terdampak agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat segera kembali berjalan. Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan atau terputus menjadi perhatian untuk segera ditangani.

“Mulai tadi pagi sebenarnya kita sudah mulai melakukan pembersihan jalan nasional dari material longsor. Sementara untuk jembatan yang putus, penanganannya akan mulai dikerjakan besok pagi,” tandasnya.

Langkah percepatan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera memperoleh bantuan dan layanan yang dibutuhkan. Koordinasi antara pemerintah pusat, Pemda, dan kementerian/lembaga terus diperkuat agar penanganan di lapangan berlangsung cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Puspen Kemendagri

• Aristono