Polemik pergantian kepala sekolah kembali mencuat di Kabupaten Buru Selatan. Kali ini, warga memalang pintu gerbang SD Inpres 11 Waesama yang terletak di Desa Waiteba, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, sebagai bentuk protes terhadap pergantian kepala sekolah yang dinilai dilakukan secara sepihak dan tidak transparan.
Aksi pemalangan tersebut berlangsung pada Minggu 9 Agustus 2026. Sejumlah warga menutup akses masuk sekolah menggunakan kayu. Mereka mempersoalkan keputusan pergantian kepala sekolah yang baru diketahui setelah pejabat baru dilantik.
Warga mempertanyakan dasar dan alasan pergantian kepala sekolah yang sebelumnya baru sekitar satu tahun menjalankan tugas.
Salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengatakan, proses pergantian tersebut dinilai tidak melibatkan pihak sekolah dan komite secara memadai.
“Prosesnya tidak transparan. Tidak ada sosialisasi kepada komite, tidak ada musyawarah dengan orang tua. Tiba-tiba sudah ada SK dan terjadi pergantian,” ujarnya, Minggu, (9/8/2026)
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan. Mereka menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan dasar pengambilan keputusan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Ketua Komite SD Inpres 11 Waesama ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pemalangan akses sekolah oleh beberapa warga,
Ia menegaskan, keberatan tersebut muncul karena proses pergantian kepala sekolah dinilai tidak melibatkan komite sekolah maupun unsur terkait.
Menurutnya, pergantian pimpinan sekolah semestinya dilakukan melalui proses komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberlangsungan pendidikan di sekolah.
“Ini menyangkut pendidikan anak-anak. Jangan diputuskan sepihak. Kalau tetap dipaksakan, dia pastikan akan ada lanjutan aksi,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut merupakan lahan hibah dari orang tuanya dan, menurut pengakuannya, diberikan tanpa meminta ganti rugi.
Karena itu, ia merasa memiliki kepentingan moral untuk memastikan keberlangsungan sekolah dan kualitas pelayanan pendidikan di lokasi tersebut tetap berjalan dengan baik.
Yang paling dipersoalkannya adalah masa jabatan kepala sekolah sebelumnya yang menurutnya baru sekitar satu tahun.
“Kenapa kepala sekolah yang baru menjabat satu tahun sudah diganti? Salahnya di mana? Kalau memang ada kesalahan, jelaskan kepada kami. Jangan tiba-tiba diganti tanpa sebab yang jelas,” tegasnya.
Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, pergantian kepala sekolah tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan keputusan administratif yang tidak dipahami oleh pihak sekolah maupun masyarakat.
Dinas Pendidikan: Bukan Seluruh Masyarakat yang Memalang
Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp memberikan tanggapan bahwa aksi pemalangan tersebut tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat.Pihak dinas menyebut hanya beberapa warga yang melakukan aksi tersebut.
Terkait penjelasan lebih lanjut mengenai dasar pergantian kepala sekolah maupun mekanisme yang ditempuh, pihak Dinas Pendidikan mempersilakan untuk datang langsung ke kantor.
Pernyataan tersebut sekaligus menyisakan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka: apa sebenarnya alasan pergantian kepala sekolah SD Waiteba dan apakah seluruh prosedur pengangkatan serta pemberhentian kepala sekolah telah ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku?
Sebab persoalan kepala sekolah bukan hanya menyangkut pergantian seorang pejabat. Di balik jabatan tersebut ada keberlangsungan proses belajar-mengajar, hubungan dengan guru, komite, orang tua murid dan masyarakat.
Jangan Biarkan Konflik Jabatan Mengorbankan Pendidikan
Polemik di SD Inpres 11 Waisama seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah perlu segera turun tangan untuk memperjelas persoalan tersebut.
Jika pergantian kepala sekolah memang telah dilakukan sesuai prosedur, Dinas Pendidikan harus mampu menjelaskan dasar hukumnya kepada masyarakat.
Sebaliknya, jika terdapat kekeliruan administratif atau prosedural, pemerintah juga harus berani melakukan evaluasi.
Masyarakat berhak bertanya Namun akses pendidikan anak-anak juga tidak boleh menjadi korban.Jangan sampai konflik kebijakan pergantian kepala sekolah berujung pada terganggunya proses belajar-mengajar.
Karena itu, penyelesaian tidak cukup dengan meminta warga membuka palang.
Yang dibutuhkan adalah dialog terbuka, penjelasan yang transparan dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.Pemerintah daerah jangan hanya hadir ketika terjadi pemalangan.
Pemerintah harus hadir sejak keputusan itu dibuat.
Sebab ketika sebuah keputusan publik mampu memicu masyarakat sampai menutup pintu sekolah, itu merupakan sinyal bahwa ada komunikasi dan kepercayaan yang harus segera diperbaiki.Kini bola berada di tangan Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.
Jelaskan kepada publik: mengapa kepala sekolah diganti, apa dasar keputusannya, bagaimana prosedurnya, dan mengapa pihak sekolah serta komite mengaku tidak mengetahui proses tersebut.
Publik tidak membutuhkan keputusan yang tiba-tiba.Publik membutuhkan kepastian, transparansi dan alasan yang jelas
