Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Buru, Ruslan Arif Soamole, mengecam keras pembuat video di platform TikTok yang menuduh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memperlakukan umat beragama secara berbeda. Menurut Ruslan, konten tersebut tidak hanya sarat fitnah, tetapi juga berpotensi memecah-belah masyarakat yang selama ini hidup rukun dalam keberagaman.

“Video yang beredar itu tidak berdasar, penuh hasutan, dan jelas dibuat oleh provokator yang ingin menciptakan perselisihan antarumat beragama di Maluku,” tegas Ruslan dalam pernyataannya, Kamis (12/3/2026).

Ruslan menjelaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Gubernur Hendrik Lewerissa yang seolah-olah membeda-bedakan perlakuan terhadap umat Islam dan Kristen adalah bohong besar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia menilai narasi provokatif itu telah secara eksplisit menyasar keharmonisan lintas agama yang telah lama menjadi kekuatan sosial di Maluku.

Lebih jauh Ruslan menyatakan, masyarakat Maluku dikenal dengan nilai toleransi tinggi dan saling menghormati antaragama. Ruslan menegaskan bahwa mereka yang memanfaatkan identitas keagamaan untuk menyebarkan kebencian bukanlah bagian dari masyarakat yang menginginkan kedamaian.

“Saya memandang tindakan pembuat video ini sangat berbahaya, karena bukan hanya mencederai nama baik seorang pemimpin daerah, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik sosial yang lebih luas,” ujar Ruslan.

Dalam pernyataannya, Ruslan juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Maluku, untuk segera mengambil langkah tegas terhadap para pihak yang membuat konten provokatif tersebut, karena ia menilai narasi fitnah seperti ini jelas melanggar ketentuan hukum terkait ujaran kebencian dan penyebaran konten yang mengancam harmoni sosial.

“Saya berharap Polda Maluku segera menyelidiki kasus ini, mengungkap pelaku secara terang‑terangan, dan menegakkan hukum tanpa tebang pilih agar ada efek jera bagi mereka yang mencoba memperkeruh situasi,” kata Ruslan.

Pernyataan Ruslan ini sekaligus mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam menanggapi informasi di media sosial. Ia menekankan bahwa tidak semua yang beredar di ruang digital merefleksikan kenyataan, dan masyarakat harus mampu memfilter informasi sebelum mempercayainya.

Kerukunan antarumat beragama di Maluku selama ini telah terjaga dengan baik berkat kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat yang menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi merusak tatanan sosial. Ruslan pun menyerukan agar semua elemen masyarakat bersatu dalam menolak penyebaran fitnah dan memperkuat semangat persaudaraan yang telah menjadi ciri khas provinsi ini.

Editorial Redaksi
Kamis, (12/3/2026)

Media sosial kembali menjadi ladang subur bagi kebencian yang dibungkus agama. Video yang beredar di TikTok beberapa waktu terakhir mencoba menampilkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, seolah memperlakukan umat Islam dan Kristen secara berbeda. Padahal, narasi ini jelas-jelas palsu dan berbahaya. Ini bukan sekadar kritik terhadap seorang pemimpin—ini fitnah keji yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Orang-orang yang membuat konten semacam ini biasanya digerakkan oleh kebencian pribadi, bukan kepedulian terhadap kepentingan umum. Dalam hati mereka, seringkali hanya ada dendam atau niat menjatuhkan orang lain. Agama dijadikan bungkus untuk menyebarkan rasa curiga dan permusuhan, padahal yang mereka sebarkan sesungguhnya adalah kebencian. Gubernur Hendrik Lewerissa bukanlah tipe pemimpin yang memperlakukan warganya berbeda berdasarkan identitas agama. Tuduhan yang disebarkan video itu adalah fitnah yang mengancam harmoni sosial di Maluku.

Kita perlu menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan tameng untuk menyebarkan kebohongan. Penyebaran narasi provokatif semacam ini bisa memicu persepsi negatif yang luas, memperkeruh suasana, dan bahkan menimbulkan konflik yang nyata. Konten yang memojokkan seorang pemimpin daerah dengan tuduhan tak berdasar bukan hanya merugikan pihak yang dituduh, tetapi juga seluruh masyarakat Maluku yang selama ini menjaga kerukunan antarumat beragama.

Masyarakat harus semakin cerdas dan kritis. Tidak semua yang beredar di media sosial adalah fakta; banyak informasi sengaja dipelintir untuk membangun opini yang merugikan orang lain. Aparat hukum pun perlu bersikap tegas terhadap penyebar fitnah dan konten yang berpotensi memecah belah masyarakat. Penegakan hukum yang jelas akan memberi efek jera dan melindungi ruang digital dari penyebaran kebencian.

Gubernur Hendrik Lewerissa selama ini dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan persatuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku, bukan sebagai sosok yang membeda-bedakan warganya. Dukungan publik terhadapnya adalah dukungan terhadap stabilitas dan kedamaian daerah ini. Sebaliknya, mereka yang memanfaatkan agama untuk menyebarkan kebencian harus disadarkan bahwa tindakan mereka sangat berbahaya.

Menjaga kedamaian Maluku bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Ruang digital seharusnya menjadi sarana mempererat persaudaraan, bukan tempat untuk menebar fitnah dan memperuncing perbedaan. Mari bersama-sama menolak provokasi yang berbahaya ini dan memperkuat persatuan yang telah lama menjadi ciri khas Maluku.

Politisi Partai Gerindra sekaligus anggota DPRD Buru, Rustam Fadly Tukuboya, SH, mendesak Kepolisian Daerah Maluku agar serius menindaklanjuti laporan masyarakat terkait beredarnya video di TikTok yang menyinggung aktivitas Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

Menurut Tukuboya, narasi dalam video tersebut dinilai berbahaya karena membandingkan intensitas kegiatan gubernur di kelompok Islam dan Kristen. Konten itu, kata dia, berpotensi memicu kesalahpahaman serta memperkeruh hubungan antarumat beragama di Maluku.

“Konten seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Narasi yang membandingkan kegiatan di kelompok agama tertentu sangat sensitif dan berpotensi memecah belah masyarakat,” ujar Tukuboya dalam keterangannya, Kamis, (12/3/2026).

Ia menegaskan bahwa sejumlah laporan masyarakat termasuk video tersebut telah masuk ke Polda Maluku. Bahkan, menurutnya, laporan terbaru muncul setelah adanya pernyataan seorang pengguna TikTok yang kembali menyinggung isu serupa.

Tukuboya meminta Polda Maluku segera melakukan penyelidikan secara serius dan transparan agar polemik yang berkembang di ruang digital tidak merembet menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.

Kata Tukuboya, jika ditemukan ada unsur pelanggaran pidana atau UU ITE maka wajib kasus ini ditingkatkan ke penyidikan hingga ada penetapan tersangka.

“Maluku memiliki sejarah panjang menjaga kerukunan antarumat beragama. Karena itu, setiap narasi yang berpotensi memecah belah harus ditangani secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah terprovokasi oleh konten yang belum tentu benar.

“Jangan sampai media sosial dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan narasi yang dapat merusak persaudaraan di Maluku,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa Polda Maluku harus bertindak tegas agar pembuat video tidak seenaknya membuat pernyataan di media sosial yang menjurus pada perpecahan di tengah masyarakat.