Jakarta – Kantor advokat dan konsultan hukum Jagalihong Law Office memberikan pembelaan terhadap terdakwa Insinyur (Ir.) Nurhandayanto dalam perkara dugaan korupsi proyek fiktif di lingkungan anak usaha PT Telkom Indonesia. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menuntut terdakwa dengan hukuman 13 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 246 miliar.

Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (23/2/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pembiayaan proyek fiktif yang melibatkan sejumlah anak perusahaan Telkom.

Dalam dakwaan jaksa, kasus tersebut disebut merugikan negara hingga Rp 464,93 miliar dan menyeret sejumlah pihak, termasuk mantan General Manager Enterprise Divisi Enterprise Service (DES) Telkom periode 2017–2020, August Hoth Mercyon Purba, bersama sepuluh terdakwa lainnya.

Jaksa penuntut umum menilai para terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. Salah satunya dengan memperkaya Nurhandayanto selaku Direktur Utama PT Ata Energi sebesar Rp 113.186.104.600.

Nurhandayanto diduga terlibat dalam skema pengadaan proyek fiktif yang melibatkan empat anak usaha Telkom, yakni PT Infomedia Nusantara, PT Telkom Infrastruktur Indonesia, PT PINS Indonesia, dan PT Graha Sarana Duta, bersama sejumlah vendor pada periode 2016 hingga 2018. Dugaan praktik tersebut pertama kali terungkap melalui audit internal Telkom sebelum dilaporkan ke Kejati DKI Jakarta.

Namun, melalui tim penasihat hukumnya dari Jagalihong Law Office, Nurhandayanto membantah tuduhan memperkaya diri sebagaimana yang didakwakan jaksa.

Penasihat hukum terdakwa, Amus Besan, SH, MH, CPM, CPArb, menyatakan kliennya justru telah menyetorkan dana sebesar Rp 92 miliar yang menurutnya berkaitan dengan proyek tersebut.

“Klien kami bingung dengan dakwaan kerugian negara Rp 113 miliar. Faktanya, ia telah menyetor Rp 92 miliar yang dibuktikan dengan bukti transfer, invoice, serta pengadaan barang dan jasa seperti baterai dan BTS di sejumlah titik di Indonesia. Menurut klien kami, kewajiban itu pada dasarnya sudah lunas,” ujar Amus dalam persidangan.

Menurutnya, terdakwa tidak memiliki niat jahat dalam pelaksanaan proyek yang dipersoalkan. Tim hukum, kata Amus, akan menyampaikan secara rinci bukti-bukti tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi di hadapan majelis hakim.

Amus juga menegaskan bahwa kliennya tetap bersikap kooperatif selama proses persidangan berlangsung. Bahkan, Nurhandayanto menyatakan siap apabila pihak Telkom masih menagih kekurangan pembayaran yang dianggap belum terpenuhi.

“Kami percaya majelis hakim akan memutus perkara ini secara objektif dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, aspek hak asasi manusia, serta hati nurani hakim,” kata Amus.

Sidang perkara dugaan korupsi proyek fiktif di lingkungan anak usaha Telkom ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Mediaistana.com

BANYUWANGI – Ridho, warga Desa Setail, Kecamatan Genteng, Banyuwangi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan inisial SOA. Korban mengaku dirugikan hampir Rp 12 juta setelah mempercaya kepada pelaku untuk mengurus pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perijinan Bangunan Gedung (PBG).

Sebelumnya, pelaku datang dengan menawarkan bantuan pengurusan izin tersebut. Ridho yang merasa terbantu kemudian mentransfer dana secara bertahap, salah satunya sebesar Rp 9 juta pada tanggal 16 Oktober 2025 ke rekening atas nama Sepdi Orwan Adha dengan nomor 1802019518, dengan keterangan “imb, pbg mas sebdi” dan referensi 119093632.

Namun setelah beberapa minggu hingga bulan berlalu, tidak ada informasi atau komunikasi sama sekali dari pelaku terkait proses pengurusan izin. Bahkan Ridho mengaku telah memberikan kebaikan lebih dari sekadar biaya pengurusan, termasuk memberikan makan kepada pelaku.

“Dengan sangat terpukul dan sakit hati, kebaikanku yang diberikan merasa dikhianati,” ujar Ridho dalam wawancara dengan awak media.

Saat ini Ridho sedang mempertimbangkan untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib untuk mendapatkan keadilan.

narasumber: ridho

Mamuju— Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi barat Bahtiar Baharuddin, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada tahun anggaran 2024.

Penetapan tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan setelah penyidik menemukan dugaan kuat terjadinya penyimpangan dalam proyek tersebut.Selain Bahtiar, penyidik juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka terdiri dari dua aparatur sipil negara berinisial RE (35) dan UN (49), Direktur Utama PT AAN berinisial RM (55), serta seorang karyawan swasta berinisial RE (40).

Pada Senin malam, 9 Maret 2026, empat tersangka lebih dulu terlihat turun ke lobi kantor Kejati Sulsel dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan masker.

Mereka kemudian digiring menuju mobil tahanan yang telah disiapkan di depan gedung.

Sementara itu, Bahtiar masih menjalani pemeriksaan di ruang Pidana Khusus lantai lima hingga sekitar pukul 21.10 Wita. Seorang pegawai Kejati di lokasi mengatakan proses administrasi masih berlangsung sebelum yang bersangkutan dibawa turun.

“Saat ini masih proses administrasi di atas. Kemungkinan tidak lama lagi akan turun,” ujar seorang pegawai Kejati Sulsel kepada wartawan.

Para tersangka rencananya akan ditahan secara terpisah di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Makassar. Namun, satu tersangka berinisial UN belum dieksekusi penahanannya karena alasan sakit.

Sebelumnya, Didik Farkhan Alisyahdi selaku Kepala Kejati Sulsel telah mengajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap enam orang yang diduga terkait dalam perkara ini.

“Permohonan pencegahan ke luar negeri telah diajukan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen terhadap enam orang yang dinilai berkaitan erat dengan perkara pengadaan bibit nanas yang berpotensi merugikan keuangan negara,” kata Didik dalam keterangannya.

Dalam proses penyidikan sebelumnya, penyidik Kejati Sulsel juga menyita uang tunai sebesar Rp1,25 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Sulsel dijadwalkan memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyidikan kasus tersebut.

Mediaistana.com

Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh – Pekerjaan pembangunan jembatan di wilayah Desa Sumberbaru mengalami kemacetan dan kini dalam kondisi mangkrak. Hal ini disebabkan pihak pemborong merasa dirugikan akibat kurangnya kejelasan dan komitmen dari pemilik tanah yang menjadi pihak terkait dalam proyek ini.

Menurut keterangan dari Bapak Aspirin (pihak pemborong), awalnya ada kesepakatan bahwa pemilik tanah akan memberikan uang muka (DP) setelah material pembangunan didatangkan ke lokasi. Namun, hingga pekerjaan mencapai tahapan hampir 40%, janji tersebut tidak terealisasi.

Pemilik tanah yang dikonfirmasi memiliki inisial IDA, bertempat tinggal di Desa Kembiritan, Dusun Pandan, Kecamatan Genteng. Meski telah dilakukan komunikasi melalui pesan WhatsApp, jawaban yang diberikan selalu berubah dan tidak menunjukkan itikad baik yang jelas.

“Saya merasa sangat dirugikan dan bahkan seperti dibohongi dengan janji-janji yang tidak ditepati,” ujar Bapak Aspirin dengan nada kesal.

Sampai saat ini, belum ada upaya klarifikasi atau langkah konkret dari pihak pemilik tanah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga pekerjaan pembangunan tetap terhenti dan berpotensi menimbulkan kerugian lebih lanjut serta mengganggu akses yang seharusnya dipermudah dengan adanya jembatan tersebut.

narasumber: Aspirin

Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Dalam praktik jurnalistik yang sehat, hak jawab merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan informasi serta melindungi kehormatan seseorang atau pihak yang dirugikan oleh pemberitaan media. Namun sering muncul pertanyaan di masyarakat: apakah hak jawab atas suatu pemberitaan media harus dimuat di media yang sama, atau boleh dipublikasikan di media lain?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta pedoman yang dikembangkan oleh Dewan Pers.

Hak Jawab dalam UU Pers

Hak jawab secara hukum telah diatur dalam UU Pers.

Pasal 1 angka 11 UU Pers menyatakan:

“Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.”

Selain itu, kewajiban media terhadap hak jawab ditegaskan dalam:

Pasal 5 ayat (2) UU Pers:

“Pers wajib melayani Hak Jawab.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa media yang memberitakan suatu informasi memiliki kewajiban hukum untuk melayani hak jawab dari pihak yang merasa dirugikan.

Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka terdapat konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam:

Pasal 18 ayat (2) UU Pers:

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp 500.000.000.”

Dengan demikian, secara prinsip hak jawab seharusnya dilayani oleh media yang memuat berita tersebut.

Apakah Hak Jawab Bisa Dimuat di Media Lain?

Secara hukum, UU Pers tidak mengatur bahwa hak jawab harus atau boleh dimuat di media lain sebagai kewajiban hukum. Kewajiban yang diatur undang-undang hanya berlaku bagi media yang pertama kali memuat pemberitaan.

Pandangan praktik yang berkembang di kalangan pers juga menunjukkan bahwa:

Hak jawab pada dasarnya ditujukan kepada media yang memberitakan.

Memuat klarifikasi atau bantahan di media lain bukan kewajiban hukum, melainkan pilihan atau strategi komunikasi.

Pandangan ini juga pernah disampaikan dalam kajian Dewan Pers, bahwa tuntutan agar permintaan maaf atau klarifikasi dimuat di banyak media lain tidak lazim dalam praktik jurnalistik, karena tanggung jawab utama tetap berada pada media yang memberitakan.

Ketika Media Tidak Responsif

Dalam praktik, sering terjadi media yang diberi hak jawab tidak merespons, menunda, atau mempersulit proses publikasi. Dalam kondisi seperti ini, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Mengirimkan hak jawab secara resmi kepada redaksi (melalui email atau surat tercatat).
2. Mengajukan pengaduan ke Dewan Pers untuk proses mediasi sengketa pemberitaan.
3. Mempublikasikan klarifikasi atau hak jawab di media lain sebagai bentuk hak menyampaikan pendapat kepada publik.

Langkah ketiga ini bukanlah kewajiban hukum, tetapi diperbolehkan sebagai hak komunikasi publik, terutama jika media pertama tidak memberikan ruang yang semestinya.

Dengan kata lain:

Secara hukum: hak jawab harus dilayani oleh media yang memberitakan.

Secara praktik komunikasi: hak jawab atau klarifikasi boleh dipublikasikan di media lain, terutama bila media pertama tidak responsif atau mengabaikan permintaan tersebut.

Menjaga Etika dan Keseimbangan Informasi

Hak jawab pada dasarnya bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bagian dari prinsip dasar jurnalisme: cover both sides atau keseimbangan informasi.

Media yang profesional seharusnya:

membuka ruang bagi pihak yang dirugikan,

memuat hak jawab secara proporsional,

dan tidak mempersulit proses klarifikasi.

Ketika media menutup ruang tersebut, publik berhak mengetahui fakta yang sebenarnya melalui berbagai saluran komunikasi lainnya.

Penutup

Hak jawab adalah instrumen demokrasi dalam dunia pers. Undang-Undang Pers mewajibkan media yang memberitakan untuk melayani hak jawab, namun tidak melarang pihak yang dirugikan mempublikasikan klarifikasi di media lain.

Karena itu, bila sebuah media tidak responsif atau berputar-putar dalam menanggapi hak jawab, publikasi klarifikasi di media lain dapat menjadi langkah etis dan sah secara komunikasi, sekaligus tetap membuka kemungkinan penyelesaian melalui Dewan Pers.

Pers yang sehat bukan hanya bebas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keadilan informasi.

Latar belakan penulis:
1. Eks wartawan lokal “Suara Maluku” Ambon.
2. Eks wartawan Nasional “Jawa Pos”, Surabaya/Jakarta.