Politisi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Buru, Rustam Fadly Tukuboya, SH, angkat bicara menanggapi maraknya “pengamat dadakan” yang belakangan ramai menyerang pemerintahan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

Menurut Tukuboya, kelompok ini tidak lebih dari barisan sakit hati (BSH)—barisan orang-orang yang secara politik sudah kalah, tetapi secara batin belum selesai menerima kenyataan.

“Mereka ini bukan pengamat, tapi barisan sakit hati yang belum sembuh. Kekalahan politik mereka masih membusuk di dalam kepala, berubah jadi najis batin. Akibatnya, mereka tidak lagi mampu membedakan mana kebenaran dan mana kebencian,” tegas Tukuboya, Senin, (19/1)

Ia menilai, klaim sebagai pengamat hanyalah kamuflase untuk melampiaskan dendam politik. Setiap kebijakan gubernur selalu dicari-cari celahnya, bukan untuk diperbaiki, tetapi untuk dihancurkan lewat opini dangkal dan tuduhan tanpa dasar.

“Kalau memang pengamat, mana data? Mana kajian? Mana solusi? Yang saya lihat hanya ocehan emosional, asumsi liar, dan kesimpulan yang lahir dari sakit hati, bukan dari nalar,” lanjutnya.

Tukuboya juga dengan keras membantah narasi yang menyebut Gubernur Hendrik Lewerissa sebagai sosok memimpin Maluku yang gagal dan terburuk dalam sejarah.

“Gubernur Hendrik Lewerissa itu bukan sosok bodoh seperti yang mereka bayangkan. Justru mereka sendiri—gagal memahami demokrasi, gagal memahami peran oposisi yang sehat, dan gagal memahami bahwa kekuasaan hari ini diraih secara sah,” ujarnya lugas.

Ia menegaskan bahwa kritik adalah bagian penting dalam demokrasi, tetapi kritik harus berdiri di atas kejujuran intelektual, bukan dendam politik.

“Demokrasi tidak memberi ruang bagi kritik yang lahir dari najis batin. Kalau kritik tidak berbasis data dan niat baik, itu bukan kritik—itu agitasi murahan,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Tukuboya mengingatkan bahwa masyarakat Maluku tidak sebodoh yang dibayangkan oleh para pengamat dadakan tersebut.

“Rakyat Maluku bisa menilai mana kritik yang tulus dan mana kebencian yang disamarkan. Gubernur boleh dikritik, tapi jangan hina akal sehat publik dengan analisis palsu. Luka politik kalian bukan urusan pemerintahan hari ini,” pungkasnya.

Mediaistana.com
BANYUWANGI, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi kubu Sultan, yang berada dalam garis Pro Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar dan Sekjen PBNU KH Saifullah Yusuf, menggelar pertemuan khusus dengan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa. Pertemuan berlangsung tertutup di salah satu ruangan Warung Sate Bagong, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Minggu sore (18/1/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu hanya dihadiri tiga perwakilan PCNU Banyuwangi, yakni KH Ainur Rofiq, KH Saiful Waton, dan Abdul Aziz. Sementara belasan pengurus lainnya menunggu di luar ruangan.

KH Saiful Waton menjelaskan, pertemuan tersebut telah direncanakan sebelumnya, bertepatan dengan agenda KH Zulfa Mustofa yang mengisi pengajian di halaman Kantor MWC NU Cluring.
“Kami memang sudah berjanji bertemu beliau sejak dalam perjalanan dari Surabaya,” ujarnya.

Ra Waton, sapaan akrab KH Saiful Waton, menyebut dalam pertemuan tertutup itu pihaknya menyampaikan berbagai hal terkait dinamika internal yang terjadi di tubuh PCNU Banyuwangi. Di sisi lain, KH Zulfa Mustofa juga memaparkan perkembangan dan dinamika di tingkat PBNU serta PWNU di sejumlah daerah.

“Kami saling bertukar informasi. Bahkan sambil berseloroh, Kiai Zulfa sempat bertanya, ‘Kubu sebelah sudah konferensi, tinggal yang Sultan ini kapan?’,” tutur Ra Waton.

Sementara itu, KH Ainur Rofiq mengaku bersyukur mendapat kesempatan bertemu langsung dan khusus dengan Pj Ketua Umum PBNU tersebut. Selain menerima banyak informasi strategis, ia juga menyampaikan sejumlah hal penting kepada tokoh yang selama ini menjadi panutannya.

“Tentu ada informasi yang bisa dikonsumsi publik, ada pula yang sifatnya internal. Alhamdulillah, semuanya bisa kami sampaikan, sekaligus beliau memberikan sejumlah masukan,” kata KH Ainur Rofiq.

Hal senada disampaikan Abdul Aziz. Ia mengaku bersyukur bisa ikut dalam pertemuan tersebut, sekaligus menjalankan amanah Sekjen PBNU KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk menyampaikan salam dan arahan kepada KH Zulfa Mustofa.

“Gus Sekjen menyarankan agar saya dan teman-teman menemui KH Zulfa Mustofa yang kebetulan sedang memiliki agenda di Banyuwangi,” ujarnya.

Aziz menambahkan, setelah menerima arahan dari Gus Ipul, pengurus PCNU Banyuwangi kubu Pro Rais Aam dan Sekjen PBNU kemudian berbagi tugas.

“Kiai Muhdhor Atim, Ustadz Shodiq, dan teman-teman mendampingi Kiai Zulfa saat pengajian. Sebagian lainnya mengikuti pertemuan ramah tamah di Warung Sate Bagong,” pungkasnya.

Editorial Redaksi

Di ruang publik kita hari ini, ada fenomena yang menggelitik sekaligus memprihatinkan: segelintir orang yang tiba-tiba menjelma menjadi “pengamat.” Ada pengamat politik, pengamat kebijakan publik, bahkan pengamat segala hal—lahir bukan dari proses keilmuan, melainkan dari kekecewaan yang tak kunjung sembuh.

Akar persoalannya sederhana: jagoan politik mereka tumbang di gelanggang pilkada. Kekalahan yang seharusnya diterima dengan kedewasaan justru diolah menjadi amarah, lalu disalurkan lewat narasi kebencian kepada pemerintahan yang sah, khususnya kepada gubernur Hendrik Lewerissa. Sejak itu, setiap kebijakan dibaca dengan kacamata dendam, setiap langkah dimaknai sebagai kesalahan, dan setiap keberhasilan diabaikan seolah tak pernah ada.

Yang lebih ironis, mereka datang membawa klaim besar: atas nama masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku yang mana? Apakah masyarakat Maluku adalah satu suara, satu pikiran, satu rasa? Ataukah nama besar itu sekadar tameng untuk melegitimasi opini pribadi yang rapuh?

Kritik, dalam demokrasi, adalah kebutuhan. Namun kritik menuntut prasyarat: data, nalar, dan itikad baik. Tanpa itu, kritik berubah rupa menjadi cercaan; tanpa metodologi, analisis menjadi asumsi; tanpa kejujuran intelektual, pengamatan menjelma agitasi. Mengaku sebagai pengamat tanpa landasan keilmuan yang jelas bukanlah keberanian, melainkan kemalasan berpikir yang dibungkus retorika.

Mereka berbicara lantang, tetapi miskin rujukan. Menuding keras, namun absen angka. Menggugat kebijakan, tetapi tak pernah menunjukkan alternatif. Yang tersisa hanyalah kalimat-kalimat emosional, berulang, dan penuh prasangka—kebencian yang disulap menjadi “kritik.”

Masyarakat Maluku tidak membutuhkan pengamat dadakan yang berteriak paling keras. Yang dibutuhkan adalah suara jernih, kritik berkelas, dan keberanian untuk adil: mengakui yang salah tanpa menutup mata pada yang benar. Demokrasi bukan panggung pelampiasan luka politik, melainkan ruang adu gagasan yang bertanggung jawab.

Jika kritik tak sanggup berdiri di atas data, maka ia bukan lagi kritik. Ia hanyalah gema kekalahan yang enggan mengaku kalah.