Lawan Rasisme Salman, (ASPRI BUPATI), Aliansi Wong Dermayu Siap Demo Gabungan

INDRAMAYU – mediaIstana.com
Aliansi Wong Dermayu Bersatu (AWDB) yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat Indramayu siap turun ke jalan melawan pernyataan rasisme Salman.

Aksi demo gabungan yang terdiri dari LSM, Ormas, aktivis dan masyarakat Indramayu dijadwalkan berlangsung pada Senin lusa, (19/1).

“Kita sudah satu suara, akan turun ke jalan melawan kesombongan Stafsus Bupati Indramayu, Salman yang kami nilai sudah mengarah ke Rasis. Di Indramayu tidak ada tempat untuk manusia Rasis dan tidak beradab,”jelas Kordinator Umum (Kordum) AWDB, Asmawi Day didampingi Korlap demo, Tomi Susanto yang akrab dipanggil Tomsus.

Menurut Tomsus, saat ini AWDB sedang menyiapkan semua pendukung untuk kelancaran aksi Senin lusa, termasuk rapat teknis akhir yang dihadiri sejumlah unsur ketua baik dari LSM, Ormas, aktivis, mahasiswa dan perwakilan masyarakat Indramayu termasuk korban PHK dari pegawai outsorcing Diskominfo, di area Sport Center, Jumat kemarin (16/1).

“Sekarang kita sedang buat surat ijin tertulis atau tembusan demo untuk Polres Indramayu. Intinya, kita lawan kesombongan Salman, dan silahkan Stafsus Bupati Indramayu angkat kaki dari Indramayu,”tegas Tomsus.

Ditegaskan Tomi, dalam aksi nanti, pihaknya juga akan meminta kejelasan pihak vendor dalam hal ini PT BSM (Bintang Service Management) sebagai penyedia tenaga kerja yang dinilai semena-mena dan tidak prosuderal dalam memutus hubungan kerja para karyawannya, seperti yang menimpa pada Wanginah, Komar dan lainnya.

Salah satu korban PHK dari tenaga outsorcing PT BSM yang ditugaskan di Diskominfo, Wanginah (40) akan terus menyuarakan hak-haknya untuk keadilan. Menurutnya, pemutsan kerja sepihak dari penyedia jasa PT BSM dinilai tidak beres, banyak yang janggal dan ada intervensi dari pihak luar, termasuk sudah otoriter. Praktik kotor ini patut diluruskan untuk kebaikan para pekerja outsorcing ke depan.

Sebelumnya diberitakan, Stafsus Bupati Indramayu, Salman, menjadi sorotan publik menyusul pernyataannya yang dinilai rasis.

Kalimat bernada rasis itu Salman lontarkan saat bertemu dengan dua pegawai outsourcing Dinas Kominfo setempat yang dipecat tanpa alasan yang jelas.

Pertemuan berlangsung di pendopo setempat pada malam hari tanggal 10 Januari 2026. Salman tak sendiri, ia didampingi asisten pribadi Bupati Indramayu Lucky Hakim bernama Mansur.

Sedangkan dua tenaga outsourcing yang dipecat itu yakni Wanginah dan Komar.

Kedua mantan tenaga outsourcing itu sengaja datang ke pendopo untuk mengklarifikasi soal pemecatan. Sebab mereka mendengar, pemecatan itu atas pesanan Mansur dan Salman.

“Kami datang untuk meminta penjelasan, sebab kabar yang beredar, Mansur dan Salman menekan pimpinan kami di Diskominfo agar memberhentikan kami,” ungkap Wanginah, Jumat 16 Januari 2026.

Pertemuan berubah memanas ketika Salman dan Mansur membantah tudingan tersebut. Diluar dugaan, Salman malah melontarkan kalimat bernada rasis dihadapan Wanginah dan Komar.

“Saya Salman, berdarah Madura, bertulang putih dan bermata putih tidak akan pernah takut dengan siapapun. Sy tidak akan patuh pada perintah siapapun di Indramayu ini kecuali bupati Indramayu Lucky Hakim. Karena saya orangnya Lucky Hakim bukan orangnya siapapun” jelas Wanginah menirukan pernyataan Salman.

Iyons74

Pernikahan tak pernah lahir dari ruang hampa. Ia selalu diawali komunikasi, pertemuan, dan relasi yang terbangun secara sadar. Maka ketika data resmi Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mencatat lonjakan pernikahan antara perempuan lokal Tanah Mandar dengan pria warga negara asing, publik berhak bertanya: apa yang sesungguhnya sedang terjadi?

Fenomena ini terkonsentrasi di wilayah Pambusuang, Bala, dan Campa. Angkanya meningkat dari tahun ke tahun. Anehnya, negara seolah tak merasa perlu bersikap waspada. Aparat pengawasan orang asing tampak memperlakukan fakta ini sebagai hal biasa—sekadar urusan pribadi, bukan isu strategis.

Di tengah euforia sebagian masyarakat yang menganggap pernikahan dengan warga asing sebagai simbol prestise sosial, negara justru berpotensi kehilangan kendali atas ruang sosial, budaya, dan keamanan wilayah.

Tanah Mandar bukan kawasan wisata bebas kontrol. Ia adalah wilayah adat dengan sejarah, nilai, dan struktur sosial yang rapuh bila disentuh oleh arus asing tanpa pengawasan ketat. Kehadiran warga negara asing—apalagi dalam jumlah meningkat—tidak bisa dilepaskan dari risiko kejahatan lintas negara.

Pertanyaannya tajam dan tak bisa dihindari:

Siapa mereka?

Apa aktivitas mereka sebelum dan sesudah pernikahan?

Bagaimana status izin tinggal, sumber penghidupan, dan jejaring sosialnya?

Ketika pengawasan longgar, spekulasi publik tumbuh subur. Bukan tanpa alasan. Sejarah kejahatan narkotika di berbagai daerah menunjukkan pola serupa: wilayah sunyi, pengawasan lemah, masyarakat lengah.

Maka wajar jika publik mempertanyakan: apakah mungkin wilayah Tanah Mandar disusupi aktivitas ilegal seperti penanaman ganja, produksi narkotika sintetis (inex dan ekstasi), atau distribusi lintas wilayah?

Sekali lagi, ini bukan tudingan, melainkan alarm dini atas potensi kejahatan yang kerap luput dari deteksi negara.

Lebih mengkhawatirkan, erosi budaya Mandar kini berjalan beriringan dengan derasnya pengaruh digital global. Tanpa kontrol, generasi muda berisiko kehilangan pijakan nilai, sementara negara terlambat membaca ancaman yang tumbuh perlahan namun sistematis.

Atas dasar itu, Kapolda Sulawesi Barat melalui jajaran Satuan Pengawasan Orang Asing perlu segera:

melakukan pendataan ulang seluruh pernikahan beda negara,

membuka audit administratif dan izin tinggal, serta

menjalankan penyelidikan tertutup berbasis intelijen.

Negara tidak boleh kalah oleh kelengahan sendiri.

Cinta boleh lintas batas. Namun keamanan, budaya, dan kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan. Tanah Mandar bukan ruang abu-abu.

Ia bagian sah Republik Indonesia yang wajib dijaga—sebelum terlambat.

OPINI; KETUA GEBRAK SULBAR

Oleh: Chairul Syam

Pembangunan Rumah Sakit Daerah Lala di Kecamatan Namlea bukan sekadar proyek fisik. Ia adalah simbol harapan ribuan masyarakat Buru akan pelayanan kesehatan yang lebih layak, manusiawi, dan bermartabat. Dengan dukungan anggaran APBN yang nilainya lebih dari seratus miliar rupiah, negara sesungguhnya telah menunjukkan keberpihakannya: kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh ditunda.

Peletakan batu pertama oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, didampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Bupati Buru Ikram Umasugi, menjadi penanda kuat bahwa proyek ini berada dalam sorotan nasional. Momentum itu mengandung pesan jelas: pembangunan ini harus selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna.

Namun harapan besar sering kali diuji oleh kenyataan di lapangan. Dalam perjalanan proyek, publik dikejutkan oleh fakta bahwa pada masa ketika progres seharusnya telah menyentuh angka 50 persen, realisasi pekerjaan justru baru mencapai 16,24 persen. Angka ini bukan sekadar statistik teknis, melainkan alarm bagi akuntabilitas dan keseriusan semua pihak yang terlibat.

Masyarakat tentu berhak bertanya: bagaimana mungkin proyek strategis dengan pengawasan berlapis dan dana besar bisa tertinggal sejauh itu? Pertanyaan ini penting, bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan agar kesalahan tidak diwariskan, dan kegagalan tidak diulang.

Sejarah telah memberi pelajaran pahit. Rumah Sakit di Tatanggo masih menjadi ingatan kolektif tentang proyek kesehatan yang gagal dan terbengkalai. Banyak pihak meyakini, jika tidak terjadi perubahan arah dan kepemimpinan baru dalam pengelolaan proyek, bukan tidak mungkin Rumah Sakit Lala akan bernasib serupa—terbengkalai, kehilangan makna, dan jauh dari tujuan awalnya.

Di titik inilah publik menaruh harapan pada hadirnya kepemimpinan baru. Penunjukan direktur rumah sakit yang baru dipandang sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh, memperkuat koordinasi, serta memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan standar. Kepemimpinan yang segar diharapkan membawa semangat profesionalisme, keterbukaan, dan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan masyarakat.

Pergantian kepemimpinan rumah sakit pada akhirnya membuka jalan bagi perbaikan. Ini membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya soal beton dan besi, tetapi juga soal integritas, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan. Tanpa itu, sebesar apa pun anggaran, proyek hanya akan menjadi monumen kegagalan.

Dengan kepemimpinan direktur RSUD yang baru, optimisme itu kini menemukan pijakan yang lebih nyata. Progres pembangunan PHTC yang sebelumnya terhenti pada angka 16,23 persen kini diharapkan dapat digenjot secara signifikan hingga mencapai sekitar 90 persen penyelesaian, membuka jalan bagi Rumah Sakit Lala untuk naik kelas menuju rumah sakit tipe C. Jika komitmen, pengawasan, dan tata kelola dijalankan secara konsisten, rumah sakit ini bukan hanya dapat difungsikan untuk melayani masyarakat Kabupaten Buru, tetapi juga menjadi pusat rujukan bagi kabupaten-kabupaten tetangga.

Kini, masyarakat menaruh harapan baru. Rumah Sakit Lala harus menjadi simbol kebangkitan tata kelola pembangunan di daerah: transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Publik tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dan tanggung jawab.

Karena pada akhirnya, rumah sakit ini bukan milik proyek, bukan milik pejabat, dan bukan milik kontraktor. Ia adalah milik rakyat—tempat di mana nyawa diselamatkan, harapan dipulihkan, dan kehadiran negara benar-benar dirasakan.

Semoga kabupaten buru, dengan kepemimpinan baru yang membawa arah dan harapan, kita belajar bahwa pembangunan yang berhasil selalu dimulai dari niat yang lurus dan diakhiri dengan tanggung jawab yang utuh.

Langit Jumat, 16 Januari 2026, menjadi saksi langkah khidmat Bupati Buru, Ikram Umasugi, SE., saat menunaikan Sholat Jumat di Masjid Al-Fatah, Kota Ambon. Di tengah denyut aktivitas kota, rumah ibadah itu menjadi ruang perjumpaan antara pemimpin dan rakyatnya dalam kesetaraan yang suci—bersujud bersama, menundukkan hati, dan memohon keberkahan bagi negeri yang dicintai. Kehadiran Bupati Buru bukan sekadar agenda seremonial, melainkan cermin kepemimpinan yang berakar pada nilai iman, keteladanan, dan kebersamaan.

Usai menunaikan ibadah, langkah kepemimpinan itu berlanjut dalam wujud nyata kepedulian. Melalui aksi berbagi kepada masyarakat yang berhak menerima, Bupati Buru menghadirkan pesan bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada jabatan, melainkan pada kepekaan hati. Bantuan yang disalurkan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang harapan—bahwa pemerintah hadir, melihat, dan merangkul mereka yang membutuhkan. Inilah bahasa kemanusiaan yang paling jujur: berbagi tanpa jarak, memberi tanpa pamrih.

Editorial ini mencatat sebuah teladan: ketika iman dipadukan dengan tindakan, dan kebijakan disemai oleh empati. Komitmen Pemerintah Kabupaten Buru untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial menemukan momentumnya di hari yang penuh berkah itu. Semoga langkah kecil yang sarat makna ini menjadi cahaya yang terus menyala—menghangatkan persaudaraan, menumbuhkan kepercayaan, dan meneguhkan arah pembangunan yang berpihak pada martabat manusia.(Ahmad)