Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru, Taher Fua, secara resmi melaporkan Sugeng S., warga Unit 5 Kecamatan Lolongguba, ke Polres Buru atas dugaan kuat menyewakan alat berat berupa excavator untuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang beroperasi di tengah pemukiman warga.
Laporan tersebut disampaikan langsung di SPKT Polres Buru pada Jumat (16/1/2026).

Dalam laporannya, Taher menegaskan bahwa tindakan terlapor bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan serius yang mengancam keselamatan warga serta merusak lingkungan hidup.

“Ini bukan isu sepele. Excavator disewakan dan digunakan untuk tambang ilegal di pemukiman warga Dusun Wamsait Desa Dava dan Wapsalit. Kami mendesak Polres Buru segera menangkap Sugeng dan menyita alat beratnya,” tegas Taher saat jumpa pers usai melapor.

Menurut KNPI Buru, aktivitas tambang ilegal tersebut berlangsung tanpa izin usaha pertambangan, berada di jalur pemukiman warga, serta menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Selain berpotensi merusak lingkungan, aktivitas tersebut juga dinilai dapat memicu konflik sosial dan membahayakan keselamatan warga sekitar.

Taher menegaskan bahwa penyewaan excavator untuk tambang ilegal merupakan bentuk fasilitasi kejahatan pertambangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158 dan Pasal 161, yang mengancam pelaku dengan pidana berat.

“Tidak ada alasan pembenaran. Siapa pun yang menyediakan alat berat untuk tambang ilegal harus diproses hukum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

KNPI Buru juga mendesak Polres Buru untuk segera:

-Melakukan penyelidikan menyeluruh

-Memasang garis polisi (police line) di lokasi tambang

-Menyita excavator

-Menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang terlibat

Di sisi lain, Taher juga mengapresiasi langkah tegas Polres Buru yang sebelumnya telah melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI dengan sistem tong, mengamankan puluhan orang, serta menyita puluhan barang bukti.

“Kami mengapresiasi Polres Buru yang sudah berani menindak PETI tong-tong, mengamankan puluhan pelaku dan menyita banyak barang bukti. Itu membuktikan bahwa Polres mampu dan tegas dalam penegakan hukum,” kata Taher.

Ia menegaskan, jika terhadap pelaku PETI skala kecil saja Polres bisa bertindak tegas, maka seharusnya terhadap pihak yang menyewakan alat berat untuk tambang ilegal, aparat penegak hukum bisa mengambil langkah yang lebih tegas lagi.

“Hal-hal seperti itu Polres bisa bertindak tegas, apalagi ini menyangkut penyewaan alat berat untuk melakukan PETI. Dampaknya jauh lebih besar dan merusak,” tambahnya.

Taher menutup dengan menegaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral KNPI sebagai organisasi kepemudaan dalam menjaga supremasi hukum, kelestarian lingkungan, serta ketertiban sosial di Kabupaten Buru.

“Kalau aparat lambat bertindak, ini akan menjadi preseden buruk. Tambang ilegal akan terus menjamur. KNPI Buru akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkas Taher.

Oleh : Djunaidi Raupele

Pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Gerindra, Rustam Fadly Tukuboya, SH, patut diapresiasi sebagai bentuk kepekaan dan keberanian moral wakil rakyat dalam merespons dinamika opini publik yang berkembang.

Intensitas respons yang disampaikan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak bersikap pasif atau seremonial, melainkan hadir secara nyata sebagai penyambung hati nurani dan suara masyarakat. Sikap ini menjadi penting, terutama dalam isu Gunung Botak yang menyentuh langsung aspek keamanan, ekonomi rakyat, dan stabilitas sosial di Kabupaten Buru.

Dalam konteks demokrasi lokal, kehadiran anggota DPRD yang berani menyuarakan perspektif berimbang merupakan wujud fungsi representasi yang sesungguhnya. Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk membela individu atau institusi tertentu, melainkan untuk meluruskan narasi yang dinilai tidak objektif, agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan proporsional atas persoalan yang ada.

Lebih jauh, perlu dipahami bahwa Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang bukanlah figur yang hadir secara administratif semata, melainkan telah berurat akar dalam dinamika sosial Kabupaten Buru.

Dalam perjalanan tugasnya, berbagai langkah dan kebijakan pengamanan yang dilakukan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan meredam potensi konflik di wilayah yang memiliki kompleksitas sosial dan ekonomi tinggi seperti Gunung Botak.

Pesan yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan bahwa kinerja aparat keamanan tidak dapat dilepaskan dari konteks kerja kolektif lintas instansi serta tantangan lapangan yang nyata.

Oleh karena itu, narasi yang menyederhanakan persoalan dengan menunjuk satu pihak sebagai pihak yang paling bertanggung jawab berpotensi mengaburkan fakta dan menyesatkan opini publik.
Penegasan Makna Politik dan Moral

Sikap yang disampaikan Anggota DPRD tersebut dapat dipahami sebagai:
Ekspresi fungsi kontrol DPRD terhadap wacana publik dan arah kebijakan,
Penyambung aspirasi masyarakat akar rumput yang sering kali terpinggirkan dalam narasi besar,
Bentuk tanggung jawab moral wakil rakyat untuk menjaga keseimbangan antara kritik dan keadilan.

Dengan demikian, pernyataan tersebut justru memperkuat iklim demokrasi lokal yang sehat, karena mengajak publik untuk berpikir jernih, adil, dan tidak terjebak pada penghakiman sepihak, sekaligus menghargai kerja-kerja aparat yang dijalankan dalam situasi yang tidak sederhana.

Penutup
Kritik tetap diperlukan dalam negara demokratis, namun harus disampaikan secara konstruktif, proporsional, dan berbasis fakta. Di titik inilah peran wakil rakyat menjadi penting: menghubungkan suara masyarakat dengan realitas kebijakan, serta mencegah opini publik terseret ke arah yang menyesatkan dan kontraproduktif.

Narasi yang adil dan menyeluruh bukan untuk meniadakan kritik, melainkan untuk memastikan bahwa kritik tersebut benar-benar menjadi jalan perbaikan bersama, bukan sekadar penghakiman.