Sebuah insiden kesalahpahaman yang berujung pada pelaporan hukum tengah menjadi perbincangan hangat, di mana seorang Wartawan di Kabupaten Buru dipanggil polisi untuk memberikan klarifikasi.

Kasus ini bermula dari interaksi sosial di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Namlea yang melibatkan seorang wakil rakyat, namun kemudian berkembang menjadi polemik di media sosial.

Pada hari Senin, 12 Januari 2026, jurnalis tersebut memenuhi panggilan untuk menghadap ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Peristiwa ini memicu diskusi mendalam mengenai batasan tanggung jawab profesi pewarta ketika materi peliputan tersebar di luar kendali redaksi resmi.

*Kronologi Kejadian di TPU Namlea*

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula pada Sabtu, 6 Januari 2026, di area TPU Namlea saat para pekerja pembersihan makam sedang beristirahat sore.

Saat itu, seorang anggota DPRD Kabupaten Buru datang berziarah dan berpapasan dengan para pekerja di lokasi tersebut.

Salah satu pengunjung di lokasi para pekerja yang lagi beristirahat memberikan kode isyarat tangan meminta rokok kepada anggota dewan tersebut, yang kemudian direspons dengan kalimat yang dianggap kurang pantas oleh sebagian pihak.

Mendapat informasi tersebut, seorang jurnalis yang berada di lokasi berinisiatif melakukan peliputan karena menilai ada nilai berita dalam interaksi pejabat publik tersebut.

Karena tidak membawa telepon seluler, sang jurnalis meminjam ponsel milik seorang ibu yang juga berada di lokasi untuk merekam wawancara dan memberikan komentar jurnalisme warga.

Ia kemudian mengembalikan ponsel tersebut kepada pemiliknya dan berpesan bahwa berita akan dinaikkan setelah ia melakukan konfirmasi berimbang kepada anggota dewan bersangkutan.

*Video Viral Melalui Akun Pribadi*

Namun, sebelum proses konfirmasi dan penulisan berita selesai dilakukan oleh sang jurnalis, pemilik ponsel tersebut diduga telah mengunggah potongan video ke media sosial Facebook.

Unggahan tersebut disertai narasi yang mempertanyakan etika komunikasi sang anggota dewan, yang kemudian memicu beragam komentar pro dan kontra dari warganet.

Merasa dicemarkan nama baiknya akibat postingan tersebut, anggota DPRD itu melaporkan pemilik akun ke SPKT Polres Buru.

Situasi semakin pelik ketika jurnalis yang merekam video tersebut turut terseret dalam pusaran kasus ini karena dianggap sebagai perekam awal.

Melalui sambungan telepon dengan seorang rekan pengacara, jurnalis tersebut menjelaskan posisi sebenarnya bahwa ia hanya menjalankan tugas jurnalistik untuk mengumpulkan informasi dan memvideokan pengunjung yang berinteraksi dengan anggota dewan tersebut

Ia menekankan bahwa dirinya belum menaikkan berita tersebut karena masih menunggu tahapan konfirmasi agar berita berimbang.

*Panggilan Polisi dan Pembelaan UU Pers*

Jurnalis tersebut mengaku menerima kabar melalui kerabatnya bahwa ada surat panggilan dari Polres Buru terkait laporan pencemaran nama baik.

Dikutip dari keterangan jurnalis tersebut, ia merasa heran karena sebagai insan pers, ia bekerja di bawah perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurutnya, mekanisme penyelesaian sengketa pers seharusnya ditempuh melalui Hak Jawab atau Hak Koreksi jika berita sudah tayang, bukan langsung melalui pelaporan pidana, apalagi berita resminya belum ia terbitkan.

*Berikut adalah poin pembelaan yang disampaikan:*

-Hak Jawab: Wartawan memiliki kewajiban menayangkan hak jawab jika berita dianggap merugikan, namun dalam kasus ini berita belum diterbitkan.

-Viralisasi: Jurnalis tidak menyebarkan atau memviralkan rekaman tersebut, melainkan materi itu diunggah oleh pihak ketiga (pemilik ponsel).

-Tugas Jurnalistik: Merekam dan mencari informasi adalah tugas dasar wartawan yang dilindungi undang-undang.

Pihaknya berharap agar aparat penegak hukum dapat melihat kasus ini secara jernih dengan memisahkan antara aktivitas jurnalistik yang sah dengan tindakan penyebaran konten oleh warga sipil.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penanganan di SPKT Polres Buru

Diharapkan penyelesaian sengketa ini dapat mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers.

Editorial Redaksi

Sorotan publik adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Kritik dibutuhkan agar kekuasaan tetap berjalan di rel yang benar. Namun, kritik yang adil menuntut kejujuran, kelengkapan perspektif, dan niat membangun—bukan sekadar menunjuk satu pihak sebagai sasaran empuk.

Dalam konteks pengamanan kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak, sorotan sepihak yang hanya diarahkan kepada Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, SH, S.I.K, MM, patut dipertanyakan. Seperti ditegaskan politisi Gerindra sekaligus anggota DPRD Kabupaten Buru, Rustam Fadly Tukuboya, pengamanan Gunung Botak bukanlah kerja tunggal Polres Buru. Di sana ada kerja kolektif lintas instansi: Polri, TNI, dan Satpol PP bahkan pemuda adat yang bersama-sama menjaga delapan Pos Pengamanan. Fakta ini tidak bisa dihapus begitu saja demi membangun narasi yang menyudutkan satu institusi.

Gunung Botak bukan sekadar lokasi tambang ilegal. Ia adalah simpul persoalan kompleks—ekonomi masyarakat, ketergantungan hidup, potensi konflik sosial, hingga persoalan hukum dan lingkungan. Menyederhanakan kompleksitas sebesar itu dengan menyalahkan satu figur atau satu institusi bukan hanya tidak adil, tetapi juga menyesatkan opini publik.

Lebih dari itu, publik justru perlu melihat sisi lain yang kerap luput dari perhatian: upaya penertiban dan pengosongan kawasan Gunung Botak yang dilakukan secara humanis. Di bawah kepemimpinan AKBP Sulastri Sukidjang, langkah-langkah penegakan hukum tidak dijalankan dengan pendekatan kekerasan, melainkan dengan dialog, pengendalian situasi, dan pertimbangan kemanusiaan. Menghadapi ribuan penambang dengan latar belakang ekonomi yang rentan, pendekatan persuasif adalah pilihan yang tidak mudah—namun itulah yang ditempuh.

Keberhasilan menertibkan hingga mengosongkan Gunung Botak tanpa gejolak besar adalah capaian yang layak diapresiasi, bukan diabaikan. Ini menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan nurani.

Kritik tentu tetap diperlukan. Evaluasi harus terus dilakukan. Namun, kritik yang baik adalah kritik yang berimbang, berbasis fakta, dan menyasar persoalan secara menyeluruh. Bukan kritik yang mencari kambing hitam, apalagi melemahkan aparat yang sedang bekerja di garis depan dengan segala keterbatasan dan risiko.

Sudah saatnya publik bersikap lebih dewasa: adil dalam menilai, jernih dalam melihat persoalan, dan bijak dalam menyampaikan kritik. Karena menjaga keamanan dan ketertiban di Gunung Botak bukan tanggung jawab satu orang, satu jabatan, atau satu institusi—melainkan tanggung jawab kita bersama.(Tim)

Polres Buru kembali menunjukkan ketegasannya dalam menertibkan aktivitas pengolahan emas ilegal di belakang Desa Dava dan Widit, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Rabu (14/1/2026).

Saat razia dilakukan, para pemilik tong tidak berada di lokasi dan diduga sengaja menghindari aparat. Petugas hanya mendapati empat orang pekerja dan satu orang penanggung jawab kegiatan yang kemudian langsung diamankan.

Kelima orang tersebut saat ini masih diamankan di Polres Buru untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut terkait aktivitas pengolahan emas ilegal yang mereka jalankan. Sementara itu, pemilik tong dipastikan akan dipanggil guna mempertanggungjawabkan perannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam operasi tersebut, Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Polres Buru menyita sejumlah barang bukti berbahaya, di antaranya cyanida (CN), karbon, serta sekitar 40 jenis barang bukti (BB) lainnya yang digunakan dalam proses pengolahan emas ilegal. Seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Buru.

Penindakan ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Buru, AKP Deny Indrawan Lubis, SIK, MM. Hingga kini, proses penyelidikan dan penegakan hukum masih terus berjalan dan dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat.

Langkah tegas ini menegaskan komitmen Polres Buru dalam menertibkan aktivitas ilegal di kawasan Gunung Botak yang selama ini merusak lingkungan serta membahayakan keselamatan masyarakat, dengan memastikan penegakan hukum tetap berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.(Tim)

MAJENE – Temuan pelanggaran serius dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, memicu desakan keras dari Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat agar aparat kepolisian segera menetapkan tersangka.

Hasil sidak Dinas Kesehatan Kabupaten Majene mengungkap dapur SPPG yang berhadapan langsung dengan toilet, penyimpanan bahan makanan bercampur tabung gas, hingga wadah makanan yang diletakkan di lantai. Bagi GEBRAK Sulbar, temuan itu adalah pelanggaran fatal standar keamanan pangan yang tidak bisa ditutupi dengan istilah evaluasi atau pembenahan internal.

Ini bukan kesalahan teknis kecil. Ini adalah bentuk kealpaan serius yang berpotensi pidana. Yang dipertaruhkan adalah nyawa anak-anak sekolah,” kata Idham, Ketua GEBRAK Sulbar, Rabu (14/1/2026).
Menurut Idham, dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) sejak 2 Januari 2026, tidak ada lagi ruang tafsir bagi aparat untuk menempatkan kasus ini sebatas pelanggaran administratif.

Dalam KUHP Nasional, Pasal 475 ayat (1) secara tegas mengatur pidana bagi setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain sakit atau luka berat. Jika terdapat korban yang meninggal, maka Pasal 474 KUHP Nasional dapat diterapkan dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun.

Kalau ada anak muntah, diare, dirawat, itu sudah masuk unsur pidana. Polisi tidak boleh menunggu korban bertambah dulu baru bertindak, ujar Idham.

Yayasan Bisa Jadi Tersangka
GEBRAK Sulbar juga menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak berhenti pada petugas dapur. KUHP Nasional secara eksplisit menyebut korporasi atau yayasan sebagai subjek pidana.

Yayasan pelaksana MBG tidak kebal hukum. Pengurus, penanggung jawab SPPG, hingga pihak yang memberi perintah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini diatur jelas dalam Pasal 45 sampai Pasal 47 KUHP Nasional,” kata Idham.
Ia menilai pendekatan pemerintah daerah yang menekankan agar publik tidak berspekulasi justru berpotensi melemahkan transparansi dan menunda keadilan bagi korban.

Kalau negara lambat, publik wajar curiga. Cara mematikan spekulasi bukan dengan imbauan, tapi dengan proses hukum yang terbuka dan tegas, ujarnya.

GEBRAK Sulbar mendesak Polres Majene untuk segera: menaikkan status perkara ke penyidikan pidana, mengamankan seluruh barang bukti makanan dan peralatan dapur,
melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan dan sampel biologis korban, serta menetapkan tersangka, baik perorangan maupun yayasan pelaksana.
Jika Polres Majene tidak segera bertindak, GEBRAK Sulbar memastikan akan membawa kasus ini ke Polda Sulawesi Barat, serta membuka ruang pengaduan ke lembaga pengawas eksternal.

Program MBG adalah program strategis nasional. Kalau dikelola sembrono dan dibiarkan tanpa sanksi pidana, maka negara sedang gagal melindungi generasi masa depan,tegas Idham.

GEBRAK Sulbar menilai kasus MBG Tubo Sendana harus menjadi uji keberanian penegakan hukum di daerah. Tanpa penetapan tersangka, peristiwa ini dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai laporan internal, sementara risiko terhadap keselamatan publik terus berulang.