Oleh: M. Taib Warhangan, SH. MH.

Pemekaran daerah bukan sekadar pemecahan wilayah administratif. Ia adalah ikhtiar menghadirkan keadilan, mendekatkan negara kepada rakyatnya, serta membuka jalan percepatan pembangunan yang selama ini terhambat oleh jarak, bentang geografis, dan keterbatasan rentang kendali pemerintahan. Dalam konteks inilah, aspirasi pemekaran di Provinsi Maluku menemukan relevansi dan urgensinya.

Hingga akhir 2025, tercatat sedikitnya 13 Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) asal Maluku yang masuk dalam mekanisme Forum Komunikasi Nasional (Forkonas). Dari sekian usulan tersebut, Buru Kaiely tampil sebagai salah satu yang paling siap, paling rasional, dan paling strategis untuk segera diwujudkan.

Buru Kaiely: Bukan Sekadar Layak, tetapi Mendesak

Pulau Buru selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan bentang alam luas, sumber daya alam melimpah, serta posisi strategis di Provinsi Maluku. Namun di balik kekayaan tersebut, terdapat tantangan serius berupa jauhnya akses layanan pemerintahan dan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah.

Buru Kaiely hadir sebagai jawaban atas persoalan itu.

Secara administratif, dokumen usulan CDOB Buru Kaiely telah disiapkan secara matang dan resmi diserahkan kepada Senator DPD RI, M. Bisri Latuconsina, menandai kesiapan politik, teknokratis, dan sosial. Dukungan masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, hingga pemerintah desa menunjukkan bahwa pemekaran ini bukan kehendak elit semata, melainkan aspirasi kolektif rakyat Pulau Buru.

Kekayaan Alam yang Tak Terbantahkan

Buru Kaiely memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat—bahkan dapat menjadi salah satu daerah otonom baru paling mandiri di Maluku.

Pertama, sektor pertambangan, khususnya emas, telah lama dikenal sebagai potensi unggulan Pulau Buru. Dengan tata kelola yang baik dan pengawasan negara yang kuat melalui pemerintahan baru, sektor ini dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dan berkelanjutan.

Kedua, potensi energi panas bumi (geothermal) menjadikan Buru Kaiely sebagai wilayah prospektif dalam pengembangan energi baru terbarukan. Di tengah transisi energi nasional, Buru Kaiely memiliki peluang besar menjadi bagian penting dari peta ketahanan energi Indonesia timur.

Ketiga, pertanian. Tak berlebihan jika Pulau Buru dikenal sebagai lumbung padi Maluku. Hamparan sawah yang luas, tanah subur, dan budaya bertani yang mengakar kuat menjadikan Buru Kaiely sebagai penyangga ketahanan pangan regional. Ditopang dengan kehadiran bendungan raksasa yang kini dan terus dikembangkan, sistem irigasi pertanian akan semakin kokoh dan berkelanjutan.

Dengan pemekaran, sektor pertanian tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dari hulu ke hilir: produksi, pengolahan, hingga distribusi.

Pemekaran sebagai Jalan Pemerataan

Dalam wilayah kepulauan seperti Maluku, satuan pemerintahan yang terlalu besar justru melahirkan ketimpangan. Pemekaran Buru Kaiely akan memperpendek rentang kendali, mempercepat pengambilan keputusan, serta menghadirkan layanan publik yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih manusiawi.

Lebih dari itu, Buru Kaiely memiliki modal sosial yang kuat: masyarakat adat yang solid, nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, serta semangat kolektif untuk membangun daerahnya sendiri.

Penutup: Momentum yang Tidak Boleh Terlewat

Di tengah wacana pemekaran daerah yang kerap dipandang skeptis, Buru Kaiely justru menghadirkan contoh ideal tentang bagaimana pemekaran dirancang: berbasis kebutuhan nyata, potensi riil, dan kesiapan menyeluruh.

Kini, bola berada di tangan pemerintah pusat. Jika keadilan pembangunan benar-benar ingin diwujudkan dari pinggiran, maka Buru Kaiely layak ditempatkan di barisan terdepan CDOB Maluku yang segera dimekarkan—bukan hanya demi Pulau Buru, tetapi demi masa depan Maluku dan Indonesia timur yang lebih berimbang.

Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF. (Ketua Tim Pemekeran Buru Kaiely)

Jakarta — Seiring berjalannya proses pemekaran daerah di Tanah Air, aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Maluku terus menguat. Hingga 31 Desember 2025, terdapat 13 usulan CDOB yang diajukan melalui mekanisme Forkonas, di mana beberapa di antaranya kini memasuki tahap pengusulan ke pemerintah pusat.

1. Buru Kaiely

Upaya pemekaran wilayah di Pulau Buru terus berlanjut. Dokumen usulan Buru Kaiely secara resmi diserahkan kepada Senator DPD RI, M. Bisri Latuconsina, oleh tim pemekaran wilayah. Penyerahan tersebut menunjukkan kesiapan administratif dan dukungan politik dari aktor-aktor lokal untuk mendorong CDOB ini maju ke tahapan evaluasi berikutnya di tingkat pusat.

2. Maluku Barat Daya (MBD)

Kabupaten ini menjadi salah satu daerah yang diajukan untuk dimekarkan ulang. Wacana pemekaran wilayah ini bahkan membuka peluang terbentuknya Calon Kabupaten Kepulauan Terselatan, yang mencakup beberapa kecamatan di bagian selatan wilayah MBD.

3. Tanimbar Utara

Sebagai bagian dari gugusan Kepulauan Tanimbar, aspirasi pemekaran Tanimbar Utara bertujuan untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat di bagian utara kepulauan, yang selama ini mengalami tantangan geografis karena tersebar di laut. Upaya ini termasuk dalam daftar CDOB yang diusulkan dalam desain grand design penataan wilayah CDOB di Maluku.

4. Huamual

Usulan pembentukan CDOB Kota Kepulauan Huamual tercatat sebagai bagian dari upaya pemekaran yang sama, dengan tujuan memberikan otonomi lebih besar di kawasan kepulauan yang memiliki karakteristik budaya dan kebutuhan administratif tersendiri.

5. Talabatai

Calon kabupaten Talabatai semakin menarik perhatian. Beberapa kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat telah diusulkan untuk bergabung dalam wilayah Talabatai jika pemekaran disetujui, memperkuat desakan lokal agar layanan publik dan pembangunan dapat dipercepat.

6. Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR)

Wacana pembentukan provinsi baru di timur Provinsi Maluku, dengan nama Maluku Tenggara Raya (MTR), masih menjadi sorotan utama. Konsep MTR mencakup beberapa kabupaten dan kota di kawasan Maluku tenggara (termasuk Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, MBD, dan Kota Tual), yang selama ini memiliki tantangan jarak dan layanan dari ibu kota provinsi di Ambon. Beberapa pihak bahkan melihat wilayah ini sebagai kawasan strategis nasional karena letaknya di jalur laut utama Indonesia.

Mengapa Pemekaran Ini Penting?

Para pengusul menjelaskan bahwa banyak wilayah di Maluku memiliki ciri geografis kepulauan yang luas dan terpisah-pisah, sehingga pemekaran dianggap solusi strategis untuk:

Memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik,

Meningkatkan pemerataan pembangunan,

Mengatasi tantangan jarak dan aksesibilitas antar pulau di wilayah tersebut.

Oleh: Dr. M.J. Latuconsina,S.IP,MASfat Dosen Fisipol Universitas Pattimura

Sampai dengan saat ini Gubernur Provinsi Maluku tidak pernah mengklaim bantuan dari Pemerintah pusat sebagai suatu pencapaiannya dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku. Sehingga jika ada pandangan pribadi-pribadi tertentu yang mengatakan bahwa, Gubernur Provinsi Maluku mengklaim bantuan Pemerintah pusat sebagai suatu keberhasilannya dalam pembangunan, tentu merupakan suatu pandangan yang tidak sesuai fakta.

Bantuan Pemerintah pusat berupa dana transfer kepada Provinsi Maluku tetap harus diterima, karena bantuan tersebut terintegrasi menjadi sumber Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana komponen dari ABPD tersebut diantaranya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK), disamping pajak dan retribusai serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah seperti hibah dan hasil penjualan aset, yang semuanya bertujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan operasional Pemerintah Daerah.

Secara global bantuan Pemerintah pusat berupa dana transfer kepada Provinsi Maluku normanya tertuang secara rill dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga merupakan hak daripada Pemerintah Provinsi Maluku untuk menerima bantuan Pemerintah pusat berupa dana transfer tersebut, dan digunakan sebagaimana mestinya, untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku.

Pemerintah Provinsi Maluku tetap memiliki komitmen menyangkut dengan dinamika kemandirian fiskal daerah. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, yang dibarengi dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun pengembangan sektor-sektor unggulan dalam bidang pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sektor-sektor strategis lainya.

Bukti rill dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku menyangkut kemandirian fiskal daerah, dapat dilihat dari peningkatan PAD tahun 2025 sebesar Rp 726 miliar, dimana mengalami peningkatan dibandingkan PAD tahun 2024 yang hanya mencapai Rp 652,24 miliar. Sementara pengelolaan BUMD maupun pengembangan sektor-sktor unggulan dalam bidang pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sektor-sektor strategis lainya, dalam upaya penataan yang juga memiliki kontribusi rill bagi PAD maupun Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Pengelolaan sektor unggulan dalam bidang pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sektor-sektor strategis lainya, tentu kewenangan perizinannya tidak berada pada Pemerintsah Provinsi Maluku, melainkan berada di Pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian terkait. Sehingga butuh sinergitas yang efektif dan efesian agar memiliki kontribusi yang signifikan bagi PAD dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Oleh karena itu, kewenangan perizinannya tidak berada pada Pemerintah Provinsi Maluku, melainkan berada di Pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian terkait, yang sudah diatur dalam berbagai udang-undang terkait, maka tentunya Pemerintah Provinsi Maluku memiliki hak untuk menerima dana transfer berupaka DAK, DAU maupun DBH berbagai sektor startegis tersebut, sebagai hasil dari ekspoitasinya di wilayah Provinsi Maluku. Sehinga sangat tidak benar Gubernur Provinsi Maluku mengklaim bantuan Pemerintah pusat sebagai suatu pencapaiannya. Pasalnya tidak pernah Gubernur Provinsi Maluku mengklaim bantuan Pemerintah pusat sebagai suatu keberhasilannya.

Pencemaran Kali Anahony di Kabupaten Buru kini tidak lagi sekadar persoalan sungai, tetapi telah berkembang menjadi ancaman serius bagi biota laut di Teluk Kaiely, wilayah pesisir yang berhubungan langsung dengan Kota Namlea, ibu kota Kabupaten Buru.

Pakar pencemaran lingkungan dari universitas Pattimura, Dr. Abraham H. Tulalessy M.Si. mengungkapkan bahwa aliran limbah dan sedimen tercemar dari Kali Anahony bermuara langsung ke Teluk Kaiely, sehingga berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam sumber pangan masyarakat.

“Ini bukan isu kecil. Ketika sungai tercemar dan bermuara ke teluk, maka rantai pencemaran berpindah ke laut, merusak terumbu, biota dasar, hingga ikan yang setiap hari dikonsumsi manusia,” tegas Tulalessy, Senin, (12/1)

Menurutnya, pencemaran tersebut berpotensi membawa logam berat, lumpur berlebih, dan zat berbahaya lainnya yang dapat terakumulasi dalam tubuh ikan dan biota laut. Ikan-ikan yang hidup di perairan Teluk Kaiely dikhawatirkan mengalami bioakumulasi racun, yang secara langsung membahayakan kesehatan masyarakat Namlea sebagai konsumen utama hasil laut.

“Jika ikan tercemar terus dikonsumsi, risikonya bukan hanya pada ekosistem, tetapi juga pada kesehatan manusia, mulai dari gangguan organ, penurunan kualitas kesehatan jangka panjang, hingga penyakit kronis,” jelasnya.

Tulalessy menilai pemerintah tidak boleh menutup mata. Ia mendesak agar normalisasi Sungai Anahony segera dilakukan oleh pihak ketiga yang profesional, dengan pengawasan ketat dan persetujuan Gubernur, guna menghentikan aliran pencemar ke Teluk Kaiely.

Ia juga mendorong dilakukannya uji kualitas air sungai dan laut serta uji kandungan ikan konsumsi, agar masyarakat mengetahui tingkat keamanan pangan laut yang mereka konsumsi setiap hari.

“Jika dibiarkan, Namlea bisa menghadapi krisis lingkungan dan kesehatan publik secara bersamaan. Ini soal keselamatan manusia, bukan sekadar proyek infrastruktur,” tutup Tulalessy.(Ahmad)

Mamuju, Senin, 12 Januari 2025 — Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di depan Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mamuju berakhir dengan tindakan represif yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi. Padahal, sejak awal mahasiswa menegaskan bahwa demonstrasi tersebut digelar secara damai dan bertujuan untuk menuntut keadilan serta penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

Kami hadir sebagai bagian dari kontrol sosial yang dijamin secara konstitusional. Hak menyampaikan pendapat di muka umum diatur secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang mewajibkan negara dan aparat keamanan memberikan perlindungan, bukan melakukan kekerasan terhadap warga negara yang menyampaikan aspirasi. Tegas wardian

Aksi yang berlangsung di halaman Polresta Mamuju tersebut awalnya berjalan tertib dan kondusif. Kami menyampaikan orasi dan tuntutan tanpa tindakan anarkis. Namun, situasi mulai memanas setelah aparat kepolisian melakukan tindakan yang dinilai provokatif dan represif, termasuk dorong-mendorong serta upaya pembubaran paksa.

Wardian menegaskan bahwa tindakan anarkis tidak mungkin terjadi apabila aparat tidak melakukan provokasi dan pendekatan represif. Tuduhan anarkisme terhadap mahasiswa dinilai sebagai upaya pembenaran atas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat di lapangan.

Kami datang untuk meminta keadilan, bukan untuk membuat kerusuhan. Mahasiswa tidak pernah berniat anarkis. Jika tidak ada provokasi dan tindakan represif dari aparat, aksi ini akan tetap damai, ucap wardian

Peristiwa ini dinilai mencederai prinsip negara hukum serta bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa pengamanan aksi demonstrasi harus mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan dialogis.

Kami menegaskan akan terus mengawal isu penegakan hukum dan keadilan di Kabupaten Mamuju. Membungkam aspirasi dengan kekerasan adalah ancaman serius bagi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Menuntut keadilan bukan kejahatan. Kekerasan terhadap suara kritis adalah kemunduran demokrasi. Tutup wardian ketua PERMAHI Mamuju.