Editorial Redaksi

Fenomena unggah paspor Warga Negara Asing (WNA) di media sosial kian marak dan dilakukan secara terbuka. Mulai dari unggahan untuk sensasi, perundungan, hingga konten “viral”, dokumen negara yang bersifat sangat pribadi itu kini seolah kehilangan perlindungan hukum di ruang digital.

Padahal, paspor bukan sekadar kartu identitas biasa. Paspor merupakan dokumen resmi negara yang memuat data pribadi sensitif, seperti nama lengkap, kewarganegaraan, nomor paspor, tanggal lahir, dan foto pemiliknya. Penyebaran paspor tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat diproses pidana.

Ancaman Pidana dalam UU Keimigrasian

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penyalahgunaan dokumen perjalanan diatur secara tegas.

Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyalahgunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Meskipun pasal ini menyebut dokumen keimigrasian, praktik penyebaran paspor WNA tanpa hak tetap dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan dokumen keimigrasian.

Ancaman Pidana dalam UU ITE

Selain itu, tindakan mengunggah paspor WNA ke media sosial juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 32 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau memindahkan informasi elektronik milik orang lain.

Pasal 48 ayat (1) UU ITE mengatur ancaman pidana atas pelanggaran tersebut, yakni:

Pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, dan/atau

Denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Paspor yang diunggah dalam bentuk foto atau gambar jelas merupakan informasi elektronik yang memuat data pribadi.

Ancaman Tambahan dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Lebih lanjut, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penyebaran paspor tanpa persetujuan pemiliknya juga berpotensi dikenakan sanksi pidana.

Pasal 65 UU PDP melarang setiap orang mengungkapkan data pribadi milik orang lain tanpa hak.

Pasal 67 ayat (1) UU PDP mengatur ancaman:

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan/atau

Denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Tidak Ada Alasan Pembenar

Ironisnya, di tengah ketentuan hukum yang jelas, praktik pelanggaran justru kerap dibenarkan dengan dalih “kepentingan publik”, “kritik”, atau “edukasi”. Padahal, tidak ada satu pun undang-undang yang membenarkan penyebaran data pribadi tanpa izin, apa pun motifnya.

Pakar hukum menilai lemahnya penegakan hukum di ruang digital berpotensi menciptakan preseden berbahaya. Jika dibiarkan, pelanggaran serupa dapat meluas dan mengancam perlindungan data pribadi warga negara Indonesia sendiri.

Masyarakat diimbau lebih bijak dalam bermedia sosial dan memahami bahwa kebebasan berekspresi dibatasi oleh hukum. Aparat penegak hukum pun didesak untuk bertindak tegas terhadap pelaku penyebaran paspor WNA maupun dokumen pribadi lainnya, demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak privasi di era digital.

Tanpa penegakan hukum yang konsisten, media sosial berisiko berubah menjadi ruang bebas pelanggaran privasi—di mana hukum hanya tertulis, tetapi tak pernah benar-benar ditegakkan.

Mamuju – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mengoptimalkan layanan wisata pustaka dengan membuka dan mengaktifkan berbagai layanan perpustakaan pada hari libur, khususnya Sabtu dan Minggu. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan minat kunjungan masyarakat serta memperkuat budaya literasi di Sulbar.

Kepala Dinas Perpusip Sulbar, Mustari Mula, menegaskan bahwa perpustakaan harus melakukan inovasi berkelanjutan agar mampu menarik minat masyarakat, terutama pada hari libur.

Perpustakaan harus terus berinovasi untuk menarik minat kunjungan, khususnya pada hari libur Sabtu dan Minggu. Ini menjadi momentum yang tepat bagi siswa dan mahasiswa untuk memanfaatkan hari libur dengan kegiatan yang produktif dan edukatif di perpustakaan,” kata Mustari Mula, Rabu 7 Januari 2026.

Menurutnya, optimalisasi layanan wisata pustaka ini juga sejalan dengan program unggulan Gerakan Sulbar Mandarras, yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, bertujuan memperluas akses literasi, meningkatkan minat baca, serta menjadikan perpustakaan sebagai ruang publik yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat.

“Melalui Gerakan Sulbar Mandarras, kami mendorong perpustakaan hadir lebih dekat dengan masyarakat. Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi juga ruang belajar, ruang interaksi, dan ruang tumbuhnya kreativitas,” jelasnya.

Selain itu, Perpusip Sulbar juga mengintegrasikan layanan akhir pekan dengan berbagai agenda dalam Festival Literasi, yang dirancang sebagai kegiatan edukatif dan rekreatif. Festival ini melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas literasi, hingga keluarga, dengan berbagai kegiatan seperti membaca bersama, diskusi buku, lomba literasi, dan aktivitas kreatif anak.

Mustari Mula menambahkan, optimalisasi layanan di akhir pekan juga diharapkan mendorong peran keluarga dalam membangun budaya literasi sejak dini.

“Kami ingin perpustakaan menjadi destinasi wisata edukatif keluarga. Orang tua dapat mengajak anak-anaknya berkunjung ke perpustakaan, membaca buku, mengikuti kegiatan literasi, dan mengisi waktu libur dengan aktivitas yang bermanfaat,” tambahnya.

Berbagai layanan yang dioptimalkan meliputi layanan baca di tempat, koleksi anak dan remaja, ruang diskusi, pojok literasi, serta kegiatan tematik berbasis budaya dan kearifan lokal Sulbar, termasuk layanan dan ruang-ruang publik serta spot wisata, misalnya di kawasan Pantai Pelabuhan Feri Simboro Mamuju setiap hari Sabtu dan Minggu sore.

Melalui optimalisasi layanan wisata pustaka di akhir pekan, Dinas Perpusip Sulbar berharap perpustakaan semakin berperan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, penggerak literasi daerah, serta destinasi wisata literasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulbar.

Naskah : Dinas Perpusip Sulbar

Oleh: Muz Latuconsina

Dualisme Raja Kaiely tidak bisa terus dibiarkan berlarut di ruang abu-abu kebijaksanaan tanpa ujung keputusan. Di tengah seruan damai dan ajakan musyawarah, publik dan pemerintah kini menanti satu hal yang lebih mendasar: ketegasan sikap dari Imam Adat Petuanan Negeri Kaiely, Onyong Wael.

Sebagai imam adat, Onyong Wael tidak hanya memikul peran moral dan simbolik, tetapi juga tanggung jawab historis untuk memastikan adat berjalan pada relnya. Ketika persoalan telah berulang kali dibingkai sebagai urusan internal matarumah, maka justru di situlah diperlukan kepemimpinan adat yang berani mengunci proses, memandu arah, dan menentukan batas—bukan sekadar menenangkan wacana.

Editorial ini tidak bermaksud menafikan pentingnya musyawarah dan kebesaran hati para tua adat. Namun, musyawarah tanpa tenggat dan arah yang jelas hanya akan memperpanjang ketidakpastian. Dalam kondisi dualisme raja, ketidakpastian adalah ancaman serius bagi wibawa adat, persatuan soa, dan legitimasi kepemimpinan negeri.

Bahkan, sinyal ketegasan dari pemerintah daerah sudah pernah disampaikan secara terbuka. Beberapa waktu lalu, Bupati Buru Ikram Umasugi secara tegas meminta agar persoalan dualisme Raja Kaiely segera diselesaikan. Bupati bahkan mengingatkan bahwa apabila dualisme tersebut terus dibiarkan tanpa penyelesaian adat yang sah, maka kedua pihak tidak akan diundang dalam kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan adat yang tidak tuntas telah berdampak langsung pada relasi pemerintahan dan representasi negeri di ruang publik.

Imam adat memiliki kewenangan moral untuk:

Memanggil secara resmi seluruh pihak matarumah yang berkepentingan

Menetapkan forum adat yang sah dan mengikat

Menentukan mekanisme penyelesaian yang final, berbasis adat dan sejarah

Menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat Kaiely

Ketegasan bukan berarti memihak, melainkan memastikan adat tidak dikalahkan oleh tarik-menarik kepentingan. Sejarah Kaiely mencatat bahwa adat besar justru lahir dari keberanian para pemangkunya mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama.

Kini, masyarakat adat Kaiely dan publik tidak hanya membutuhkan narasi kebijaksanaan, tetapi tindakan nyata. Onyong Wael berada pada posisi strategis untuk menutup bab dualisme ini dengan satu keputusan adat yang bermartabat, tegas, dan menyatukan.

Jika tidak sekarang, maka kapan lagi adat Kaiely menunjukkan bahwa ia bukan sekadar warisan kata-kata, tetapi kekuatan hidup yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.(CS/AS)

Oleh: Muhamad Daniel Rigan

Segala urusan besar selalu berawal dari kesetiaan pada perkara-perkara kecil. Dari sanalah manusia ditempa—belajar, jatuh, bangkit, lalu bertumbuh. Sebab kepercayaan dalam perkara besar tidak pernah lahir dari ambisi, melainkan dari kesetiaan yang sunyi dan konsisten. Kami percaya, siapa yang setia dalam hal kecil, akan layak dipercaya dalam hal yang lebih besar.

Berbagi, bagi kami, bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ia telah menjadi bagian dari napas kehidupan. Namun justru karena terlalu biasa, sering kali maknanya tidak dipahami. Ketika berbagi hanya dilakukan karena kebiasaan, ia bisa kehilangan kesadarannya—bahkan berubah menjadi kebodohan yang tidak lagi melahirkan pengenalan diri.

Padahal memberi dan berbagi bukan sekadar soal jumlah, bukan pula tentang siapa yang melihat. Memberi adalah cara Tuhan mengejar manusia-Nya agar kembali mengenal siapa dirinya yang sejati. Di sanalah rahasia itu bekerja. Jika memberi hanya menjadi rutinitas, maka manusia gagal bercermin; gagal mengenali hati dan niatnya sendiri.

Inilah yang tampak dalam langkah-langkah Kebaikan yang kami lakukan tidak berisik, tidak sibuk menghitung, dan tidak mencari pembenaran. Ada kesadaran bahwa memberi bukan untuk dicatat manusia, melainkan untuk membentuk batin. Bukan untuk dipuji, melainkan untuk diuji—apakah hati masih jujur, apakah niat masih lurus.

Sebab ketika manusia kembali kepada-Nya, tidak ada pertanyaan tentang berapa banyak yang telah dibagikan, atau kepada siapa harta itu diberikan. Yang akan ditanyakan adalah kebenaran di balik rahasia itu:
Apakah engkau memberi karena mengenal Aku, atau karena ingin dikenal?

Di titik inilah berbagi menemukan maknanya yang paling murni—sebagai jalan pulang. Jalan untuk mengenal Tuhan, sekaligus mengenal diri sendiri. (Cs/As)