MAMUJU — Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat mendesak Kapolda Sulbar untuk melakukan evaluasi terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulbar. Desakan tersebut disampaikan menyusul lambannya penanganan laporan kasus pengeroyokan yang dinilai telah memiliki bukti awal yang memadai, namun hingga kini belum menunjukkan kejelasan hukum.

GEBRAK Sulbar menilai proses penanganan perkara tersebut belum mencerminkan prinsip cepat, profesional, dan transparan sebagaimana yang selama ini ditekankan Kapolri dalam kebijakan pelayanan prima dan respons cepat kepada masyarakat.

Menurut GEBRAK, keterangan saksi dan sejumlah alat bukti telah disampaikan sejak awal pelaporan. Namun, setelah hampir dua bulan berjalan, perkara tersebut belum juga disertai kepastian hukum berupa penetapan tersangka, sehingga menimbulkan pertanyaan serius di tengah publik.

“Jika laporan pengeroyokan saja penanganannya berlarut-larut, publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana komitmen penegakan hukum dijalankan secara konsisten,” ujar Idham

GEBRAK juga mengingatkan agar tidak muncul persepsi di masyarakat seolah-olah pelaku pengeroyokan mendapat perlindungan hukum. Menurut mereka, kesan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya di Sulawesi Barat.

Ketua GEBRAK Sulbar, Idham, menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda Sulbar. Namun, ia menekankan bahwa penghormatan terhadap proses hukum harus sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas.

“Sudah hampir dua bulan laporan ini berjalan tanpa kejelasan. Jika tidak ada kepastian hukum, tim advokat GEBRAK Sulbar akan mengajukan praperadilan sesuai KUHAP, sebagaimana diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, serta melaporkan dugaan pelanggaran prosedur ke Propam Polda Sulbar,” kata Idham.

Menurut Idham, langkah tersebut merupakan hak hukum pelapor sekaligus bentuk pengawasan publik yang sah dan konstitusional. Ia menegaskan, upaya tersebut tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses penyidikan, melainkan untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima dan respons cepat.

Atas dasar itu, GEBRAK Sulbar meminta Kapolda Sulbar segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Ditreskrimum Polda Sulbar guna memastikan kepastian hukum bagi korban serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri di Sulawesi Barat.

Tudingan bahwa Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersikap tebang pilih dalam menangani konflik sosial di Maluku dinilai sebagai narasi menyesatkan, tidak berdasar fakta, serta berpotensi memperkeruh situasi keamanan daerah. Tuduhan tersebut bahkan dianggap mengabaikan kerja nyata pemerintah provinsi bersama aparat keamanan dalam menjaga stabilitas Maluku.

Fakta di lapangan menunjukkan, sejak awal kepemimpinannya, Hendrik Lewerissa justru menerapkan pola penanganan konflik yang tegas, terukur, dan terkoordinasi dengan melibatkan Kapolda Maluku, Pangdam XV/Pattimura, serta seluruh unsur Forkopimda Maluku. Setiap konflik yang muncul tidak pernah ditangani secara serampangan, apalagi berdasarkan sentimen wilayah atau kelompok tertentu.

Pengamat kebijakan publik Maluku menilai tuduhan tebang pilih lahir dari ketidakpahaman atau bahkan kesengajaan dalam memelintir peran dan kewenangan gubernur. “Gubernur bukan aparat penegak hukum yang harus hadir di setiap TKP. Ada mekanisme komando yang jelas. Ketika aparat sudah bergerak, kehadiran gubernur justru bisa memicu politisasi konflik,” tegasnya.

Perbandingan antara penanganan konflik di Negeri Liang dan di kawasan STAIN Ambon juga dinilai sebagai logika sesat. Situasi di Liang saat itu membutuhkan kehadiran langsung kepala daerah untuk mencegah konflik meluas antar negeri, sementara konflik di STAIN Ambon berada dalam kendali aparat keamanan dan telah ditangani sesuai prosedur.

Ironisnya, pihak-pihak yang kini paling lantang menuding gubernur justru tidak pernah menawarkan solusi konkret, selain membangun opini publik yang menyudutkan pemerintah. Narasi sepihak tersebut dinilai berbahaya karena dapat memantik emosi kolektif dan memperbesar potensi konflik horizontal.

Sikap tegas Gubernur Hendrik Lewerissa saat menerima massa aksi beberapa waktu lalu juga dipelintir seolah-olah sebagai bentuk arogansi. Padahal, gubernur menegaskan bahwa penanganan kasus pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum, bukan intervensi politik. Penegasan tersebut justru menunjukkan komitmen Hendrik Lewerissa dalam menjaga supremasi hukum dan independensi aparat.

“Kalau gubernur ikut campur proses hukum, nanti dituduh intervensi. Tapi ketika menghormati mekanisme hukum, justru dituduh tidak peduli. Ini standar ganda,” ujar seorang tokoh pemuda Maluku.

Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa tidak ada satu pun konflik yang dibiarkan tanpa penanganan. Semua laporan konflik selalu dikawal melalui koordinasi intensif antara Pemprov, Polda Maluku, Kodam XV/Pattimura, dan pemerintah kabupaten/kota terkait.

Menyeret konflik sosial ke ruang opini dengan tuduhan sepihak dinilai sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan mencederai upaya perdamaian yang selama ini dibangun. Maluku memiliki sejarah konflik panjang yang seharusnya menjadi pelajaran, bukan alat untuk mencari panggung atau kepentingan tertentu.

Gubernur Hendrik Lewerissa berulang kali menegaskan bahwa keamanan rakyat adalah prioritas utama, dan tidak ada ruang bagi praktik tebang pilih dalam kepemimpinannya. Upaya adu domba dan pembentukan opini sesat justru akan dilawan dengan kerja nyata dan penegakan hukum yang tegas.

Masyarakat Maluku diimbau tidak terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan dan memecah belah. Pemerintah Provinsi Maluku memastikan tetap berdiri di atas semua golongan, menjaga persatuan, serta menuntaskan setiap konflik secara adil dan bermartabat.(CS)

Mamuju — Penanganan laporan pengeroyokan di Polda Sulawesi Barat menuai sorotan. Hampir dua bulan sejak peristiwa kekerasan tersebut dilaporkan, penyidikan belum menunjukkan perkembangan berarti. Hingga kini, belum satu pun terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, meski korban menyebut telah menyerahkan bukti video dan menghadirkan saksi.

Korban mengaku telah beberapa kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan tambahan. Namun pemanggilan tersebut tidak diikuti kepastian hukum. Dalam salah satu pertemuan, penyidik disebut menyampaikan bahwa proses penanganan perkara berjalan lambat dengan alasan penerapan KUHP baru.

Kasus ini disebut lambat karena KUHP baru, padahal kejadiannya sudah hampir dua bulan,” ujar korban. Selain itu, rekaman video yang merekam langsung peristiwa pengeroyokan belum dijadikan dasar penetapan tersangka. Penyidik menyampaikan bahwa video tersebut harus melalui pemeriksaan forensik untuk memastikan keasliannya.

Sebagai bagian dari proses tersebut, penyidik meminta agar ponsel milik korban yang digunakan untuk merekam kejadian disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik di Makassar. Korban menyatakan tidak menolak proses hukum, namun mempertanyakan urgensi penyitaan perangkat pribadinya.

Saya kooperatif, tapi ponsel itu privasi saya. Bukti video sebenarnya bisa dipindahkan ke media penyimpanan lain untuk kepentingan forensik tanpa harus menyita ponsel,” kata korban.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penanganan perkara kekerasan yang telah memiliki bukti awal. Prosedur forensik memang diperlukan dalam pembuktian, namun ketika dijalankan tanpa transparansi dan tenggat waktu yang jelas, proses hukum berisiko berlarut-larut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan atau rencana penetapan tersangka. Media ini membuka ruang hak jawab bagi Polda Sulawesi Barat untuk memberikan klarifikasi atas penanganan perkara tersebut.

Kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik penegakan hukum  jarak antara laporan korban dan kepastian hukum. Publik menanti langkah konkret aparat penegak hukum agar penanganan perkara kekerasan tidak berhenti pada prosedur semata.