Aksi demonstrasi dan tuntutan yang dilakukan oleh salah satu organisasi pada Senin lalu terkait operasional pontong di Sungai Waeyapo menuai tanggapan dari praktisi hukum sekaligus warga Kabupaten Buru, Umar Alkatiri SH. Ia menilai dasar hukum yang digunakan dalam aksi tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menyebut pontong milik salah satu warga di Dataran Waeyapo sebagai angkutan ilegal dan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buru untuk menghentikan kegiatan operasionalnya. Tuntutan itu merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

Namun menurut Umar, Permenhub Nomor 61 Tahun 2021 tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menilai legalitas angkutan tradisional seperti pontong. Ia menjelaskan bahwa ketentuan dalam peraturan tersebut, khususnya Pasal 1 hingga Pasal 57, mengatur jenis angkutan sungai dan danau dalam bentuk kapal, bukan angkutan tradisional.

“Pontong merupakan angkutan tradisional yang sudah lama digunakan masyarakat dan berbeda secara karakteristik dengan kapal sebagaimana dimaksud dalam Permenhub 61 Tahun 2021. Tidak ada satu pasal pun yang secara tegas mengatur pontong sebagai objek perizinan dalam regulasi tersebut,” ujar Umar.

Ia juga mengungkapkan bahwa pontong di Sungai Waeyapo telah beroperasi selama puluhan tahun dan memiliki peran vital dalam menunjang mobilitas masyarakat. Keberadaannya membantu memperpendek waktu tempuh perjalanan dari Desa Air Mendidih menuju Desa Debowae (Unit 18) di Kecamatan Waelata.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hingga saat ini Kabupaten Buru belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur secara khusus tentang perizinan maupun retribusi terhadap usaha angkutan tradisional seperti pontong. Oleh karena itu, penghentian operasional pontong tanpa dasar hukum daerah yang jelas dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

“Atas kondisi tersebut, Pemda Buru harus berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Buru agar lebih mengedepankan kajian hukum yang komprehensif sebelum melakukan aksi atau menyampaikan tuntutan. Menurutnya, setiap gerakan sosial seharusnya dilakukan semata-mata untuk kepentingan daerah dan kemaslahatan masyarakat luas.

“Perjuangan harus didasarkan pada pemahaman hukum yang utuh, agar tidak justru merugikan masyarakat yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidupnya pada angkutan tradisional tersebut,” pungkasnya.(Syam.AS)

Pemerintah Kabupaten Buru berkomitmen mempercepat penyelesaian persoalan Gunung Botak. Hal ini disepakati dalam rapat yang digelar di ruang utama Kantor Bupati Buru, Selasa, (30/12), yang dipimpin langsung Bupati Buru Ikram Umasugi.

Rapat tersebut dihadiri Ketua dari 10 koperasi, para tokoh adat, kepala soa, ahli waris pemilik lahan, serta ibu dan bapak angkat koperasi. Turut hadir Wakil Bupati Buru Sudarmo dan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Buru.

Dalam rapat itu, disepakati bahwa pemerintah daerah akan membentuk tim kecil. Tim ini bertugas memfasilitasi pertemuan dalam waktu singkat antara tiga soa, para ketua koperasi, ahli waris pemilik lahan, serta bapak dan ibu angkat koperasi, guna mencari solusi bersama atas persoalan yang selama ini menghambat pengelolaan Gunung Botak.

Bupati Buru Ikram Umasugi menegaskan, pembentukan tim kecil merupakan langkah strategis agar permasalahan Gunung Botak yang belum terselesaikan hingga kini dapat segera dituntaskan melalui musyawarah dan kesepakatan semua pihak terkait.

“Pemerintah berharap proses ini berjalan cepat dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak,” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan harapan agar paling lambat akhir Januari 2026, seluruh 10 koperasi yang telah ditetapkan dapat mulai beraktivitas secara resmi di kawasan Gunung Botak. Dengan beroperasinya koperasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat kembali bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam menata pengelolaan Gunung Botak secara legal dan berkelanjutan.(Syam.AS)

Namlea — Bupati Buru Ikram Umasugi menyoroti keras dualisme Raja Petuanan Kaiely yang hingga kini belum terselesaikan. Dua nama, Fandy Ashari Wel dan Abdullah Wael, sama-sama mengklaim sebagai raja. Ikram menegaskan, persoalan tersebut harus segera dituntaskan agar kepemimpinan adat di Kaiely hanya diwakili oleh satu raja yang sah.

Penegasan itu disampaikan Ikram saat memimpin rapat bersama 10 ketua koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), unsur Muspida, para ahli waris, tokoh adat, kepala-kepala soa, Camat Kaiely, serta undangan lainnya di ruang rapat utama Kantor Bupati Buru, Senin (30/12).

“Raja itu satu, bukan dua. Dualisme ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Ikram di hadapan peserta rapat.

Ikram bahkan menyampaikan sikap tegas pemerintah daerah. Jika konflik penetapan raja tidak segera diselesaikan melalui mekanisme adat yang sah, maka ke depan kedua pihak tidak akan diundang dalam rapat-rapat resmi yang diselenggarakan pemerintah daerah

“Pemerintah daerah membutuhkan kejelasan. Kalau masih ada dua raja, maka pemerintah tidak bisa menentukan siapa yang mewakili petuanan secara sah,” ujarnya.

Menurut Ikram, dualisme kepemimpinan adat tidak hanya mencederai nilai-nilai adat, tetapi juga berpotensi menghambat urusan pemerintahan, investasi, serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah Petuanan Kaiely, termasuk yang berkaitan dengan koperasi pemegang IPR.

Ia meminta para ahli waris, tokoh adat, dan kepala soa untuk segera duduk bersama, membuka kembali silsilah dan mekanisme adat, serta menetapkan satu raja yang memiliki legitimasi kuat secara adat maupun sosial.

“Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal masa depan Kaiely. Jangan jadikan adat sebagai sumber konflik,” kata Ikram.

Rapat tersebut berlangsung dalam suasana serius. Sejumlah tokoh adat menyatakan perlunya penyelesaian bermartabat agar wibawa adat Kaiely tidak terus tergerus oleh konflik internal yang berkepanjangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kedua pihak yang mengklaim sebagai Raja Petuanan Kaiely terkait ultimatum Bupati Buru tersebut. Namun pemerintah daerah memastikan akan konsisten mendorong penyelesaian demi kepastian hukum adat dan stabilitas pemerintahan di wilayah Kaiely.(Syam)

Upaya penyelesaian sengketa kepemilikan lahan Gunung Botak kembali mengemuka dalam rapat resmi yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Buru, Selasa, 30 Desember 2025. Dalam forum tersebut, Hasan Wael hadir membawa dokumen historis penguasaan lahan beserta surat-surat kepemilikan sebagai dasar klaim hak atas wilayah Gunung Botak.

Presentasi materi disampaikan oleh Haris Bessy selaku perwakilan ahli waris, yang menjelaskan secara rinci sejarah penguasaan lahan oleh keluarga besar ahli waris yang terdiri dari Dusun Kayu Putih Sampeno, Dusun Kayu Putih Anhoni, dan Dusun Kayu Putih Kepala Mawsait (Gunung Botak). Paparan tersebut menegaskan keterkaitan adat, sejarah pemanfaatan lahan, serta bukti tertulis yang selama ini menjadi pegangan para ahli waris.

Rapat strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Buru Ikram Umasugi, Wakil Bupati Sudarmo, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, SH, S.I.K, MM,. Dandim 1506/Namlea, Letkol Inf. Haribertus Purwanto,Ketua DPRD Kabupaten Buru Bambang Langlangbuana, perwakilan 10 koperasi penambang IPR, Raja Kaiely, Camat Kaiely, perwakilan bapak angkat dan ibu angkat koperasi, serta para kepala adat dan kepala soa. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan Gunung Botak secara komprehensif dan berkeadilan.

Bupati Buru selaku pimpinan rapat menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mencari jalan keluar terbaik atas klaim kepemilikan Gunung Botak, tanpa mengabaikan aspek hukum, adat, dan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah daerah berharap penyelesaian yang dicapai nantinya dapat membuka ruang pemanfaatan Gunung Botak secara legal, tertib, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Kabupaten Buru.

Editorial ini mencatat bahwa langkah Hasan Wael dan para ahli waris menghadirkan bukti historis dalam forum resmi merupakan bagian penting dari proses klarifikasi dan dialog terbuka. Ke depan, dibutuhkan kebijaksanaan semua pihak agar Gunung Botak tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi aset daerah yang dikelola secara adil, transparan, dan berkelanjutan demi generasi sekarang dan yang akan datang (Syam)

Dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M. bersama Forkopimda Kabupaten Buru melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah Pos Pengamanan (Pospam), Selasa (30/12/2025).

Pengecekan dilakukan pada Pos Pengamanan Pantai Baikole Desa Jikumerasa, Kecamatan Lilialy, serta Pos Pengamanan Pelabuhan Laut Namlea. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buru, Dandim 1506/Namlea, Ketua DPRD Kabupaten Buru, serta unsur TNI-Polri dan instansi terkait.

Kapolres Buru menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang melaksanakan pengamanan dan menekankan pentingnya pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personel yang bertugas di Pos Pengamanan.

Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tetap humanis, dan utamakan keselamatan masyarakat. Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom,” ujar Kapolres Buru.

Lebih lanjut, Kapolres Buru menekankan bahwa lokasi wisata dan pelabuhan laut menjadi titik rawan yang membutuhkan kesiapsiagaan ekstra selama libur Natal dan Tahun Baru.

“Pos Pengamanan Pelabuhan Laut Namlea merupakan pintu gerbang utama masuknya masyarakat. Oleh karena itu, lakukan pemeriksaan secara maksimal terhadap penumpang dan barang bawaan, cegah peredaran miras ilegal maupun narkoba, serta siapkan langkah cepat apabila terjadi situasi darurat. Sinergi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Kapolres Buru juga mengingatkan seluruh personel agar tetap menjaga kesehatan dan melaporkan setiap perkembangan situasi secara real-time.

“Tetap jaga kesehatan, laksanakan patroli secara intensif, dan laporkan setiap kejadian dengan cepat.

Mari kita bersama-sama menciptakan suasana Natal dan Tahun Baru yang aman, nyaman, dan damai bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buru,” pungkas Kapolres Buru.

Kegiatan pengecekan pos pengamanan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Polres Buru berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat guna memberikan rasa aman serta pelayanan terbaik selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.(Syam)