Oleh: Dr. Junaidi Raupele, SE, M.Si.

Akhir tahun kerap menjadi momentum refleksi bagi lembaga publik dalam menilai capaian sekaligus kekurangan kinerja. Dalam konteks penegakan hukum di Pulau Buru, Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru patut mendapat apresiasi atas upayanya memberantas tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan keterangan resmi Kejari Buru dalam konferensi pers 9 Desember 2025, tercatat delapan perkara korupsi telah ditangani. Empat di antaranya telah berkekuatan hukum tetap, tiga masih dalam proses persidangan, dan satu berada pada tahap penyidikan. Lebih dari itu, Kejari Buru juga berhasil memulihkan kerugian negara senilai lebih dari Rp10 miliar melalui penyitaan, pemblokiran aset, serta pengembalian kerugian negara oleh para terpidana.

Capaian ini menunjukkan adanya keseriusan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas keuangan negara dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Bagi masyarakat Kabupaten Buru dan Buru Selatan, keberhasilan tersebut menjadi sinyal positif bahwa harapan akan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi bukan sekadar slogan.

Namun demikian, apresiasi tidak boleh menutup ruang kritik. Justru kritik yang konstruktif diperlukan agar penegakan hukum semakin kuat, transparan, dan akuntabel.

Lembaga Pelayanan Publik dan Pengawasan Pembangunan Pulau Buru (LP4PB) mencatat adanya kekurangan dalam penyampaian informasi publik oleh Kejari Buru. Dalam paparan kinerjanya, Kejari Buru belum mengungkapkan jumlah perkara yang masih mengendap atau backlog dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal, data tersebut penting untuk mengukur kinerja secara menyeluruh, menilai tingkat penyelesaian perkara, serta memastikan tidak ada kasus yang mandek tanpa kejelasan hukum.

Ketiadaan informasi mengenai backlog perkara berpotensi menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas internal kejaksaan.

Selain itu, LP4PB juga menyoroti belum adanya respons resmi Kejari Buru terhadap laporan terkait dugaan penyimpangan Bantuan Tugas Belajar Dokter Spesialis. Isu ini tidak sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut langsung keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat, pemanfaatan anggaran daerah, serta tanggung jawab moral pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis di Pulau Buru.

Penanganan perkara yang berdampak langsung pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar seharusnya menjadi prioritas, mengingat efeknya yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, LP4PB mendorong Kejari Buru untuk membuka data backlog perkara secara transparan, memberikan perkembangan resmi terhadap laporan masyarakat, serta membangun komunikasi yang lebih intens dan konstruktif dengan lembaga pengawasan publik. Penegakan hukum yang terbuka bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk membangun kepercayaan publik.

LP4PB menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan pembangunan. Sebab, hanya dengan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik, Pulau Buru dapat melangkah menuju masa depan yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan.(Syam)

Editorial Redaksi

Di tengah upaya negara menata pertambangan rakyat agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan, sebuah ironi justru mencuat dari Buru, Maluku. Kasus hukum yang menjerat Ruslan Arif Soamole—Ketua Koperasi Parusa Tanila Baru—menyisakan tanda tanya besar: apakah ini murni penegakan hukum, atau justru potret buram kriminalisasi di balik tata kelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR)?

Ruslan kini menyandang status tersangka atas dugaan pemalsuan surat dan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik, sebagaimana Pasal 263 dan 266 KUHP. Tuduhan serius ini berdiri di atas satu klausul dalam akta notaris—sebuah klausul yang justru ia sanggah sejak awal. Dari sinilah polemik bermula, dan keadilan dipertaruhkan.

Dari Niat Membantu hingga Jerat Hukum

Perkara ini berakar dari sebuah rapat sederhana pada 26 Juni 2024, ketika sepuluh ketua koperasi pemegang IPR berkumpul di Namlea. Ruslan, sebagai salah satu di antaranya, berniat ke Ambon untuk mengurus pengambilan IPR koperasinya. Niat itu berkembang menjadi permintaan kolektif: ia diminta sekaligus membantu mengurus IPR koperasi lain. Sebagai dasar administrasi, disepakati pembuatan surat kuasa di bawah tangan—jelas dan terbatas—semata untuk pengambilan IPR, bukan untuk penggabungan koperasi.

Namun realitas birokrasi berkata lain. Pemerintah Provinsi Maluku, melalui sejumlah pejabatnya, mengisyaratkan bahwa penerbitan IPR hanya dapat dilakukan jika koperasi pemegang IPR bergabung dengan koperasi non-IPR. Alasan yang dikemukakan terdengar mulia: mencegah konflik sosial dan membuka ruang keadilan bagi masyarakat adat.

Ruslan pun berada di persimpangan: menolak berarti menghentikan proses IPR, mengikuti berarti memasuki wilayah kebijakan yang tak sepenuhnya ia rancang. Ia memilih melanjutkan, hadir dalam rapat penggabungan koperasi di hadapan notaris.

Akta, Klausul, dan Kontroversi

Masalah muncul ketika Akta Pernyataan Penggabungan dibacakan. Di dalamnya termuat klausul yang menyatakan Ruslan bertindak berdasarkan tujuh surat kuasa tertanggal 26 Juni 2024 yang diperlihatkan kepada notaris dan dilekatkan pada minuta akta. Klausul inilah yang dipersoalkan.

Ruslan menyatakan tegas: ia tidak pernah memperlihatkan surat kuasa tersebut kepada notaris, apalagi menggunakannya sebagai dasar penggabungan koperasi. Keberatannya disampaikan langsung saat akta dibacakan. Ironisnya, klausul itu justru menjadi batu sandungan yang menyeretnya ke ranah pidana.

Siapa Dirugikan?

Pertanyaan mendasar yang patut diajukan: di mana letak kerugian? Fakta menunjukkan bahwa koperasi-koperasi pelapor justru telah menerima IPR pada Oktober 2024 dan memperoleh keuntungan finansial signifikan dari kerja sama dengan investor. Tidak ada laporan kerugian, tidak ada penolakan manfaat, dan tidak ada bukti Ruslan mengambil keuntungan pribadi.

Jika demikian, apakah hukum pidana layak digunakan sebagai instrumen penyelesaian? Ataukah ia sedang dijadikan alat dalam konflik kepentingan dan persaingan bisnis yang menyaru sebagai laporan hukum?

Menimbang Keadilan dengan Jernih

Dalam hukum pidana, niat jahat (mens rea) adalah ruh dari sebuah tindak pidana. Begitu pula dengan unsur kerugian dan peran subjek hukum dalam memasukkan keterangan ke dalam akta autentik. Ketika akta disusun, diketik, dan dicetak oleh notaris, maka kejelasan tanggung jawab menjadi krusial. Mengaburkan peran ini sama saja dengan menyesatkan arah penegakan hukum.

Dugaan kriminalisasi yang disuarakan pihak Ruslan bukanlah tanpa dasar. Dalam iklim hukum yang sehat, perbedaan tafsir administratif seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata atau etik profesi, bukan langsung dimutlakkan sebagai kejahatan pidana.

Menunggu Keberanian Membuka Tabir

Kasus ini adalah ujian bagi nurani penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut tidak sekadar membaca pasal, tetapi juga menangkap konteks, niat, dan dampak nyata dari sebuah perbuatan. Keadilan tidak boleh lahir dari tekanan kepentingan, melainkan dari keberanian menempatkan hukum pada relnya yang benar.

Publik berhak tahu: siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari perkara ini? Dan lebih penting lagi, apakah hukum sedang ditegakkan, atau justru digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan?

Di sanalah editorial ini berdiri—mengajak semua pihak untuk berhenti sejenak, menimbang dengan jernih, dan memastikan bahwa keadilan tidak menjadi korban berikutnya.(CS)

Bupati Indramayu Luky Hakim Apresiasi Petani Ubinan Berdikari, Desa Kedokan Agung, Ini Katanya

Indramayu_mediaIstana, com

Lomba ubinan di tingkat kecamatan Kedokan Bunder yang di ikuti dari tiga desa,
Desa Kedokan Bunder, Desa Kedokan agung dan Desa Kedokan Bunder Wetan, yang berlangsung di Agro Wisata Andalan, jalan tambak Desa Kedokan Agung, kecamatan Kedokan Bunder, Senin 15/12/2025.
Akhirnya di kunjungi oleh bupati Indramayu Luky Hakim, Selasa, 16/12/2025.

Hadir dalam acara kunjungan Bupati Tersebut, yang di dampingi oleh kadis ketahanan pangan dan pertanian Drs. Sugeng Heryanto,Camat kedokan Bunder, Roshadian Purnama,SH, Kapolsek Kedokan Bunder, IPDA.Eryana SH, Danramil 1608 Kap. Inf. Dadang, Kepala UPTD BPP, (Dedi,) Kuwu Desa kedokan Agung,Badrudin,S,ip, Kuwu desa kedokan Bunder, M.Waskim, dan Kuwu desa Kedokan Bunder Wetan, H. Khamdan, serta semua petani yang hadir.

Dalam kunjungan nya bupati Indramayu Luky Hakim menjumpai para petani yang mengikuti lomba ubinan menyampaikan,

“Saya sampai kan apresiasi kepada petani dari tiga desa yang mengikuti lomba ubinan, karena ini sangat luar biasa, dari satu hektar sawah bisa menghasilkan 12,1 ton Padi, ini sangat luar biasa, ” Ucap bupati.
Dikatakan kembali menurut bupati Luky hakim,

“Karena ideal nya itu rata rata cuma sampai 10 ton yang / hektare nya, itu sudah bagus, jadi menurut saya kalau benar benar bisa mencapai 12 ton lebih, ini sangat luar biasa, “ujarnya.

Insya allah, nanti akan saya Ajukan ke presiden prabowo,
Saya minta untuk dibantu, alsinta petaninya dan baik untuk tersier nya, bantuan bibit dan yang utama bantuan pinjaman untuk petani juga akan saya ajukan ke presiden prabowo,” Ucap nya sambil di ikuti tepuk tangan oleh seluruh petani.

Bupati juga sebelum nya tidak menyangka dengan adanya kegiatan lomba ubinan Yang di lakukan oleh para petani ini, pada akhirnya bupati berdialog dengan kadis pertanian, dari mulai tata cara tanam, jenis bibit Padi, hingga sampai terbentuknya lomba ubinan yang di bentuk oleh tiga desa tersebut, dan semuanya di jawab oleh kadis pertanian Sugeng.

Harapan bupati sendiri kedepan di harapkan petani yang mempunyai lahan luas, masing masing petani bisa menghasilkan 10 ton, jadi bisa di bayangkan bila ini bisa keseluruh kecamatan Kedokan Bunder,”pungkas nya.

Disisi lain camat kedokan Bunder, Roshadian Purnama, SH juga menyampaikan,
Terimakasih atas kunjungan bupati kita (Reang), yang dalam hal ini, bupati Luky Hakim mengapresiasi petani kita, karena hasil panen yang melimpah hingga bisa mencapai 12,1 ton / hektare, yang sehingga ini bisa menjadikan contoh buat desa desa lainnya, yang tentunya Indramayu tetap menjadi lumbung Padi nasional, dan saya berharap untuk petani kita tingkatkan Pertanian ini agar kedokan Bunder menjadi yang terbaik dan hebat di tingkat nasional, “Ujar Roshadian, camat kedokan Bunder.

Iyons74

Kasus hukum yang menjerat Rusman Arif Soamole, Ketua Koperasi Parusa Tanila Baru, memunculkan polemik serius terkait dugaan kriminalisasi dalam proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Maluku. Rusman saat ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan surat dan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana Pasal 263 dan 266 KUHP, meski ia membantah keras seluruh tuduhan tersebut.

Awal Mula Perkara

Peristiwa ini berawal dari rapat lintas sepuluh ketua koperasi pemegang IPR yang digelar pada 26 Juni 2024 di Kantor Rusman Arif Soamole, Jalan Bandar Angin, Namlea. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Rusman itu, ia menyampaikan rencana keberangkatan ke Ambon untuk mengurus pengambilan IPR Koperasi Parusa Tanila Baru di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah ketua koperasi lain meminta Rusman sekaligus mengurus IPR koperasi mereka. Rusman kemudian meminta agar dibuatkan surat kuasa sebagai dasar hukum. Permintaan itu disepakati, dan staf administrasi Rusman, Alsyar Papalia, menyusun surat kuasa di bawah tangan tertanggal 26 Juni 2024 untuk keperluan pengambilan IPR, bukan penggabungan koperasi.

Arahan Penggabungan Koperasi

Namun sebelum Rusman mengurus IPR ke Ambon, ia menerima panggilan dari Nikolaus Nurlatu dan Jafar Nurlatu yang menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak akan menerbitkan IPR jika tidak ada penggabungan antara koperasi pemegang IPR dan koperasi non-IPR.

Rusman kemudian berangkat ke Ambon dan, bersama Nikolaus Nurlatu, Jafar Nurlatu, serta Notaris Muhammad Husain Tuasikal, menemui Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku dan Asisten I Pj Gubernur Maluku, Jalaluddin Salampessy. Menurut Rusman, kedua pejabat tersebut menyampaikan bahwa penggabungan koperasi dimaksudkan untuk mencegah konflik sosial dan memberi kesempatan yang adil bagi masyarakat adat.

Pembuatan Akta di Hadapan Notaris

Menindaklanjuti arahan tersebut, pada 30 Juni 2024 dilakukan rapat penggabungan koperasi di Kantor Notaris Muhammad Husain Tuasikal, Ambon. Dalam pertemuan itu, tujuh koperasi pemegang IPR secara lisan menyepakati Rusman sebagai wakil mereka dalam penggabungan dengan koperasi non-IPR.

Pada 2 Juli 2024, Notaris membacakan Akta Pernyataan Penggabungan Nomor 11. Saat itulah Rusman menyampaikan keberatan terhadap salah satu klausul akta yang menyebutkan bahwa ia bertindak “berdasarkan 7 surat kuasa di bawah tangan tertanggal 26 Juni 2024 yang diperlihatkan kepada Notaris dan dilekatkan pada minuta akta”.

Rusman menegaskan bahwa ia tidak pernah memperlihatkan surat kuasa tersebut kepada notaris, dan kuasa tertanggal 26 Juni 2024 hanya untuk pengambilan IPR, bukan untuk penggabungan koperasi.

Berujung Laporan Pidana

Keberadaan klausul tersebut kemudian menjadi dasar laporan pidana terhadap Rusman atas dugaan pemalsuan surat dan keterangan palsu dalam akta autentik. Ironisnya, menurut Rusman dan kuasa hukumnya, para pelapor justru telah menerima IPR masing-masing pada 9 Oktober 2024 dan memperoleh keuntungan finansial hingga ratusan juta rupiah dari kerja sama dengan investor.

“Tidak ada kerugian, tidak ada niat jahat, dan tidak ada keuntungan yang saya ambil secara pribadi. Justru koperasi-koperasi itulah yang diuntungkan,” ujar Rusman melalui kuasa hukumnya.

Pertanyaan Besar

Pihak Rusman mempertanyakan dasar penetapan tersangka tersebut. Mereka menilai bahwa akta tersebut disusun, diketik, dan dicetak oleh Notaris Muhammad Husain Tuasikal, sehingga klausul yang dipersoalkan bukan berasal dari kehendak Rusman.

Kuasa hukum Rusman menyatakan akan menguji unsur Pasal 263 dan 266 KUHP, khususnya terkait unsur niat jahat (mens rea), kerugian, serta pihak yang sebenarnya memasukkan keterangan dalam akta autentik.

Dugaan Kriminalisasi

Pihak Rusman menduga perkara ini berkaitan dengan konflik kepentingan dan persaingan bisnis antar kelompok koperasi. Mereka menilai proses hukum yang berjalan mengarah pada kriminalisasi terhadap Rusman Arif Soamole.

“Ini bukan soal hukum semata, tapi ada kepentingan besar di baliknya. Siapa yang diuntungkan dari penetapan tersangka ini, itulah yang harus dibuka secara terang benderang,” tegas kuasa hukum Rusman.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Notaris Muhammad Husain Tuasikal belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut, sementara aparat penegak hukum menyatakan proses hukum masih berjalan.(Syam)