Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF

Gunung Botak di Kabupaten Buru, simbol kekayaan mineral Maluku, kini berada di persimpangan kritis. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Abdul Haris, menegaskan bahwa izin operasional 10 koperasi yang ditugaskan mengelola kawasan tambang ini terancam dicabut jika berbagai persyaratan administrasi tidak segera diselesaikan. Dokumen krusial seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagian besar masih belum rampung, sementara sengketa lahan dengan pemilik wilayah pun belum menemukan titik temu.

Lebih mengkhawatirkan lagi, pemerintah provinsi hanya menempatkan pasukan gabungan TNI–Polri di Gunung Botak hingga 14 Desember. Seluruh pengawasan dan pengamanan yang selama ini mencegah aktivitas ilegal ditanggung penuh oleh pemerintah hanya sampai tanggal tersebut. Setelah itu, tanggung jawab sepenuhnya beralih kepada koperasi, yang sejauh ini belum menunjukkan kesiapan penuh untuk mengelola dan mengamankan area tambang secara legal.

Kondisi ini menjadi alarm keras: penambangan ilegal hampir pasti akan kembali marak. Ketika aparat keamanan ditarik, tidak ada penghalang yang tersisa untuk penambang tradisional maupun pelaku illegal mining. Gunung Botak, yang seharusnya menjadi contoh pengelolaan tambang legal dan berkelanjutan, bisa kembali menjadi medan liar bagi praktik-praktik tambang yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Waktu terus berjalan. 14 Desember bukan sekadar tenggat administratif, melainkan batas akhir bagi koperasi untuk membuktikan kesiapan mereka. Jika gagal, bukan hanya izin yang terancam hilang, tetapi Gunung Botak pun berisiko jatuh ke tangan aktivitas ilegal yang sulit dikontrol. Pemerintah provinsi telah bersikap tegas, namun keputusan tegas ini juga harus diimbangi dengan kesiapan para pemegang izin untuk menegakkan tata kelola tambang yang sah.

Gunung Botak kini berdiri di ujung jurang: apakah ia akan dikelola secara legal dan berkelanjutan, atau kembali menjadi simbol penambangan liar yang mengancam alam dan masyarakat Maluku? Jawaban ada pada koperasi—dan pada waktu yang terus berlari menuju 14 Desember.

( Syam )

.Mediaistana.com- Senin 8 Desember 2025 – Pangandaran — Lonjakan harga cabai dalam beberapa hari terakhir membuat banyak masyarakat di Kabupaten Pangandaran mengeluhkan beratnya biaya kebutuhan dapur. Kenaikan harga ini terjadi hampir di seluruh pasar tradisional dan warung-warung kecil, sehingga berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga maupun pelaku usaha kuliner.

Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar, harga cabai rawit, cabai merah besar, hingga cabai keriting mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sebagian pedagang menyebutkan bahwa harga cabai rawit yang sebelumnya berada pada kisaran normal kini naik tajam, bahkan mencapai titik tertinggi dalam beberapa bulan terakhir.

Para pedagang mengungkapkan bahwa penyebab kenaikan harga disinyalir akibat menurunnya pasokan dari petani. Hal ini dipicu oleh kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga membuat hasil panen menurun. Di beberapa daerah penghasil, petani juga mengalami gagal panen akibat serangan hama dan curah hujan tinggi yang berlangsung beberapa minggu terakhir.

Dampak kenaikan harga ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Banyak warga mengaku harus mengurangi pemakaian cabai dalam masakan harian karena harga yang dianggap tidak wajar. Para pelaku usaha kuliner seperti pedagang nasi, warung makan, dan penjual sambal juga terpaksa menyesuaikan takaran demi menjaga kestabilan biaya operasional.

“Sekarang harga cabai benar-benar mahal. Setiap kali belanja, biaya jadi membengkak. Kami berharap ada tindakan dari pemerintah,” ujar salah seorang warga saat ditemui di pasar.

Sementara itu, pemerintah daerah melalui dinas terkait diminta segera melakukan langkah-langkah konkret, termasuk melakukan pengecekan terhadap rantai distribusi, memonitor stok di tingkat pedagang besar, serta berkoordinasi dengan daerah penghasil cabai untuk memastikan kelancaran pasokan. Upaya stabilisasi harga diharapkan dapat segera dilakukan agar lonjakan tidak berlangsung lama dan tidak menambah beban masyarakat menjelang akhir tahun.

Masyarakat berharap pemerintah turut mengawasi kemungkinan adanya permainan harga oleh oknum di lapangan. Transparansi pasokan dan distribusi dinilai penting agar harga cabai kembali stabil dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Editorial oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Larangan penggunaan alat berat di kawasan tambang emas Gunung Botak kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan koperasi tambang rakyat. Kebijakan ini bukan sekadar keputusan teknis, tetapi menyangkut tiga hal sekaligus: keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial-ekonomi daerah. Seperti dua sisi mata uang, langkah pelarangan ini membawa keuntungan sekaligus kerugian yang tidak dapat diabaikan.

Di satu sisi, larangan ini sering dipandang sebagai langkah penting untuk menyelamatkan lingkungan Gunung Botak yang selama bertahun-tahun mengalami kerusakan parah akibat aktivitas penambang ilegal. Tanah yang terkelupas, hutan yang hilang, dan sedimentasi sungai adalah bukti nyata bagaimana pengerukan mekanis dengan cepat mengubah kondisi ekologis. Dengan dilarangnya alat berat, laju kerusakan dapat ditekan; otoritas lebih mudah mengawasi aktivitas penambangan; dan risiko bencana seperti longsor yang biasanya dipicu galian besar dapat diminimalkan.

Namun, bagi koperasi tambang rakyat, dampak kebijakan ini tidak sesederhana itu. Tanpa alat berat, produktivitas penambangan merosot tajam. Penggalian manual tidak mampu menandingi kecepatan dan kedalaman yang dicapai mesin. Koperasi menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi, terutama karena harus menyerap lebih banyak tenaga kerja untuk pekerjaan yang sama, sementara hasil yang diperoleh jauh lebih sedikit. Pada akhirnya, pendapatan koperasi dan para penambang ikut menurun. Ironisnya, kelangkaan hasil dapat mendorong sebagian pihak untuk mencari jalan ilegal—sebuah persoalan yang justru ingin diberantas pemerintah.

Secara sosial, larangan ini membawa dua sisi dampak. Benar bahwa absennya alat berat mengurangi potensi ketegangan dan konflik akibat persaingan penguasaan lahan—sesuatu yang sering muncul ketika alat berat dimasukkan oleh kelompok tertentu. Tetapi di sisi lain, penurunan pendapatan masyarakat dapat memicu tekanan ekonomi baru. Keluarga yang selama ini bergantung pada tambang terpaksa mengencangkan ikat pinggang, atau mencari alternatif yang belum tentu lebih aman maupun lebih legal.

Pemerintah daerah juga berada dalam posisi dilematis. Di satu pihak, menjaga alam Gunung Botak adalah mandat moral dan administratif. Di pihak lain, penurunan volume produksi berarti berkurangnya kontribusi ekonomi ke daerah, baik dari retribusi maupun perputaran ekonomi yang selama ini menjadi nafas bagi banyak pelaku usaha lokal.

Melihat seluruh dinamika tersebut, sudah saatnya diskusi mengenai tambang Gunung Botak tidak lagi terjebak pada dikotomi “alat berat atau tidak sama sekali.” Pendekatan hitam-putih hanya akan memicu persoalan baru. Yang dibutuhkan adalah regulasi cerdas yang menyeimbangkan produktivitas dengan keberlanjutan: penetapan zona khusus penggunaan alat berat yang terkontrol, batas kedalaman galian, teknologi ramah lingkungan, serta tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.

Gunung Botak adalah bagian dari identitas dan sumber penghidupan masyarakat setempat. Menyelamatkannya tidak boleh berarti memiskinkan rakyat, sementara memakmurkan rakyat tidak boleh berarti merusak masa depan alam. Editorial ini mengajak semua pihak—pemerintah, koperasi, dan masyarakat—untuk bergerak menuju titik tengah yang lebih bijaksana: model penambangan rakyat yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

( AS)