Mediaistana.com – Pangandaran, Sabtu 6 Desember 2025
Memasuki masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, destinasi wisata Citumang Body Rafting di Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran kembali menjadi salah satu tujuan utama para wisatawan. Kenaikan jumlah pengunjung mulai terlihat sejak awal Desember, di mana jalur masuk menuju lokasi wisata tampak ramai oleh wisatawan keluarga, komunitas pecinta alam, hingga rombongan wisatawan dari luar daerah.

Keindahan alam Citumang dengan airnya yang berwarna hijau jernih, dikelilingi pepohonan lebat dan tebing batu alami, menjadi magnet kuat bagi para pengunjung. Sensasi body rafting yang memacu adrenalin juga menjadi pengalaman yang selalu dicari wisatawan di akhir tahun.

Menurut pengelola Citumang, peningkatan jumlah wisatawan tahun ini terjadi lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

> “Sejak awal Desember, kami mencatat peningkatan pengunjung hingga 40 persen. Biasanya puncak kunjungan terjadi H-2 menjelang Natal dan berlanjut hingga awal Januari,” kata Riyanto, salah satu koordinator pemandu wisata Citumang.

Pihak pengelola juga menegaskan bahwa seluruh persiapan keamanan dan pelayanan bagi wisatawan telah dimaksimalkan. Mereka menambah jumlah pemandu bersertifikat, memperbarui perlengkapan pengamanan, serta meningkatkan pengawasan di beberapa titik rawan.

edi menyampaikan “Keamanan pengunjung adalah prioritas utama kami. Semua peralatan seperti pelampung, helm, dan pengaman jalur sudah melalui pengecekan. Tim pemandu juga kami tambah agar wisatawan bisa menikmati wahana dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Selain itu, pengelola dan masyarakat sekitar juga bekerja sama menjaga kebersihan kawasan wisata. Mengingat meningkatnya jumlah wisatawan, petugas lapangan dikerahkan untuk memastikan area sungai, jalur trekking, hingga tempat istirahat tetap terawat dan bebas sampah.

Pedagang lokal, penyedia jasa parkir, dan UMKM di area wisata pun merasakan dampak positif dari ramainya wisatawan. Para pelaku UMKM mengaku omzet penjualan meningkat, terutama untuk produk makanan lokal, minuman segar, serta penyewaan perlengkapan outdoor.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga memberikan imbauan kepada wisatawan untuk tetap mengutamakan keselamatan serta mematuhi aturan yang berlaku di kawasan wisata.

“Kami menyambut baik tingginya minat wisatawan. Namun keselamatan tetap harus menjadi hal utama. Kami mengimbau para pengunjung mengikuti arahan pemandu dan menjaga kelestarian alam Citumang agar tetap indah bagi generasi berikutnya,” ujar Edi Polhut Pariwisata Pangandaran.
Mediaistana.com

Gubernur Jabar KDM,Mendadak Telpon Bupati Indramayu Lucky Hakim, Ada Apa?

Viral banjir rob di pesisir Eretan, Gubernur Dedi Mulyadi langsung telfon Bupati Lucky Hakim. Jumat, 5/12/2025.

Pada kesempatan tersebut Bupati Lucky Hakim melaporkan banjir rob disebabkan karena air laut yang naik dan adanya air dari hilir. Selain itu juga adanya pendangkalan sungai, namun normalisasi sungai terkendala bangunan rumah yang berada di bantaran sungai dengan jumlah sekitar 200 rumah.

Mendengar laporan dari Bupati Lucky Hakim, Gubernur Dedi Mulyadi minta Bupati Indramayu tertibkan bangunan rumah dibantaran sungai daerah Pesisir Eretan yang jumlahnya sekitar 200 rumah sebagaimana dilaporkan Bupati.

Hal tersebut dilakukan untuk pengerukan sungai agar tidak terjadi pendangkalan. Dan Nantinya rumah yang akan ditertibkan akan dibantu sepuluh juta dari Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengontrak rumah dan juga rumah yang ditertibkan akan direlokasi.

Iyons74. Kabiro indramayu*<img src="https://mediaistana.com

Rapat pembahasan penertiban aktivitas tambang emas Gunung Botak digelar di Aula Polres Buru dengan menghadirkan berbagai unsur terkait, Jumat (5/12). Pertemuan tersebut melibatkan Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, SH, S.I.K., MM, Dandim 1506/Namlea Letkol Heribertus Purwanto, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Abdul Haris, Kadis Koperasi Kabupaten Buru Baharudin Besan, perwakilan Satpol PP, DPD KNPI Buru, serta Aliansi Masyarakat Adat Bupolo.

Rapat ini bertujuan mendengarkan pemaparan dari Ketua Tim Satgas Penertiban Gunung Botak Kabupaten Buru, Jalaludin Salampessy, mengenai maksud dan tahapan penertiban serta menampung sejumlah masukan dari masyarakat adat dan organisasi kepemudaan.

Kurangnya Sosialisasi Jadi Pemicu Ketegangan

Dalam diskusi, perwakilan peserta rapat, Zulkifli Nustelu, S.Sos, menyoroti minimnya sosialisasi dari pihak koperasi kepada masyarakat sehingga memicu protes dari penambang dan masyarakat adat.

“Semestinya sebelum penertiban dilakukan, koperasi menjelaskan rencana kerja dan mekanisme rekrutmen anggota. Jika itu dilakukan, penyisiran tak perlu melibatkan personel TNI–Polri dalam jumlah besar,” ujar Zulkifli. Ia meyakini pemahaman yang baik akan membuat penambang bersedia menaati aturan tanpa konflik.

Masalah Administrasi WPR dan Royalti Desa

Perwakilan masyarakat adat, Stefanus Waemese, menekankan perlunya peninjauan administrasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan pemerintah provinsi. Ia menyebut lokasi WPR tercantum di Desa Kaiely, Kecamatan Kaiely, sementara Gunung Botak secara geografis berada di Desa Dava, Kecamatan Waelata.

“Ini berkaitan dengan pembagian royalti bagi desa tempat kegiatan berlangsung. Harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya. Waemese menambahkan, para penambang berharap diberikan waktu bekerja menjelang hari besar keagamaan, sembari pemerintah dan koperasi melakukan penataan serta komunikasi dengan pemilik lahan.

KNPI Tekankan Koperasi Harus Penuhi Kewajiban

Ketua KNPI Kabupaten Buru, Taher Fua, mengingatkan bahwa izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan gubernur mencantumkan kewajiban koperasi, termasuk penyelesaian hak atas tanah dengan pemilik lahan.

“Suara penolakan penyisiran oleh KNPI bukan berarti kami menolak kehadiran koperasi. Kami mendukung pengelolaan legal karena memberi kontribusi daerah. Namun koperasi harus menyelesaikan kewajibannya dan melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat,” tegas Taher.

Ia juga mengapresiasi TNI–Polri yang dinilai telah bertindak persuasif dan humanis dalam menghadapi gelombang protes warga sehingga situasi tetap kondusif.

ESDM Maluku Siapkan Tindak Lanjut

Menanggapi berbagai masukan, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Abdul Haris menyatakan akan menindaklanjuti seluruh catatan rapat dan menyampaikannya kepada pihak koperasi. Ia juga menyebut adanya rencana pembukaan pendaftaran keanggotaan koperasi bagi masyarakat agar proses penataan berjalan lebih tertib.

Rapat ditutup dengan harapan bahwa komunikasi antara pemerintah, aparat, koperasi, penambang, dan masyarakat adat dapat diperkuat demi penyelesaian persoalan tambang Gunung Botak secara damai, legal, dan berkelanjutan. (Ahmad)

Mediaistana.com – Pangandaran – Sabtu 6 Desember 2025 Rakyat berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar bekerja Keras untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar memberikan panggung untuk para menteri dan Pejabat ,yang hanya mengejar pencitraan, seremonial media, dan menikmati fasilitas negara tanpa kinerja nyata.

Pertanyaan publik sederhana:
“Untuk siapa mereka bekerja? Untuk rakyat atau untuk kamera?”

Karena faktanya, masih banyak :
– Kebijakan yang hanya indah di spanduk dan baliho dan Mensos
– Program yang viral di media, tapi rakyat tidak merasakan manfaat nyata
– Kunjungan menteri dan Pejabat Blusukan ,yang sekadar foto di lokasi bencana, sementara bantuan tak kunjung terasa datang , rakyat berteriak kelaparan,
– Anggaran besar untuk publikasi, bukan untuk solusi

Jika ada menteri dan Pejabat yang lebih sibuk tampil, bukan menyelesaikan persoalan, maka itu beban bagi Presiden & rakyat.

Rakyat menuntut :
1️⃣ Evaluasi dan audit kinerja setiap menteri secara transparan
2️⃣ Menteri yang gagal → dicopot! Jangan ditunggu lima tahun
3️⃣ Hentikan politik pencitraan: yang diperlukan kerja, bukan kamera
4️⃣ Prioritas anggaran untuk kesejahteraan rakyat, bukan seremonial

*Harapan publik jelas* :
Prabowo harus berani, tegas, dan cepat melakukan perombakan jika ada yang hanya menjadi penumpang fasilitas negara.

Presiden harus menunjukkan bahwa kabinet ini benar-benar Kabinet Kerja Nyata, bukan Kabinet Pencitraan.

Rakyat sedang melihat. Rakyat sedang menilai.
Dan rakyat siap bersuara lebih rentang dan keras jika masih banyak yang lalai .

SUARA PUBLIK ,SUARA RAKYAT
Bersuara untuk Indonesia yang lebih berani, jujur, dan berpihak pada rakyat.

Mediaistana. com
David Tasti

PALEMBANG – Ketua Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) DPW Sumatera Selatan, Nathan, menyampaikan adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam aktivitas pertambangan serta pengeboran sumur minyak dan gas illegal yang masih beroperasi di wilayah tersebut. Dugaan ini kembali mengemuka setelah insiden meledaknya sumur minyak illegal beberapa bulan lalu yang menewaskan 5 orang.

Menurut Nathan, peristiwa tragis tersebut patut menjadi perhatian serius, terlebih para korban disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dekat dengan Bupati Muba. “Kami melihat ada banyak kejanggalan yang harus diusut. MPG menduga ada keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam aktivitas ilegal tersebut, dan itu tidak boleh dibiarkan,” ujar Nathan dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025).

MPG DPW Sumsel mendesak PT Pertamina, SKK Migas, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil langkah tegas, terukur, dan transparan dalam menangani persoalan sumur minyak illegal yang kembali memakan korban. Nathan menegaskan, pembiaran terhadap aktivitas ilegal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, merusak lingkungan, serta menghilangkan pendapatan negara.

“Jangan ada kesan tutup mata. Jangan hanya diam. Kejadian serupa tidak boleh terulang karena risikonya sangat fatal, bukan hanya bagi warga tetapi juga bagi negara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nathan mengungkapkan bahwa MPG Sumsel telah merangkum berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan dalam setahun terakhir, termasuk isu pertambangan dan perminyakan ilegal di Muba. Seluruh temuan itu, menurutnya, akan disampaikan langsung dalam pertemuan bersama Presiden dan Wakil Presiden mendatang.

“MPG tidak akan tinggal diam apabila ada permasalahan yang berpotensi merusak republik ini. Semua persoalan yang terjadi di daerah, khususnya di Sumsel, akan kami sampaikan langsung kepada Pak Presiden dan Pak Wapres sebagai bentuk tanggung jawab moral kami,” tutup Nathan.

Pengacara muda Harkuna Litiloly SH mengimbau seluruh masyarakat yang selama ini bekerja di sektor pertambangan rakyat agar segera mendaftarkan diri pada 10 koperasi resmi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang telah disahkan pemerintah.

Menurut Harkuna, setelah dilaksanakannya penertiban aktivitas tambang di wilayah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi penambang yang beroperasi secara ilegal.

“Setelah penertiban ini, tidak boleh lagi ada masyarakat yang bekerja tanpa izin. Semua harus terdaftar di 10 koperasi resmi pemegang IPR. Itu satu-satunya cara agar aktivitas tambang masyarakat tetap legal,” ujarnya, Jumat, (5/12)

Harkuna menegaskan bahwa masyarakat yang tetap membandel dan melakukan aktivitas pertambangan tanpa terdaftar dalam koperasi resmi maupun tanpa izin yang sah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Minerba.

Dasar Hukum: Ancaman Pidana dalam UU Minerba

Aturan pidana bagi aktivitas pertambangan tanpa izin terdapat dalam:

1. Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 (Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba)

Berbunyi:

Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh bentuk usaha pertambangan, termasuk pertambangan rakyat yang semestinya berada di bawah IPR.

2. Pasal 161 UU Minerba

Mengatur ancaman bagi pihak yang menggunakan atau memanfaatkan alat, fasilitas, atau kegiatan pertambangan tanpa izin, yang juga dapat berujung pada sanksi pidana.

Harkuna: “Masyarakat Harus Lindungi Diri dengan Kepatuhan Hukum”

Harkuna menegaskan bahwa bergabung dengan koperasi pemegang IPR bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara untuk melindungi masyarakat dari risiko hukum.

“Dengan masuk koperasi, masyarakat bekerja secara aman dan legal. Pemerintah sudah menyediakan wadahnya. Yang tidak terdaftar dan tetap menambang akan dianggap melakukan penambangan ilegal dan bisa dipidana,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat segera menyesuaikan diri dengan aturan baru agar kegiatan ekonomi tetap berjalan namun tetap berada dalam koridor hukum.

Reporter ( Syam)