Mediaistana.com | Jakarta — Industri hiburan malam kembali menjadi sorotan tajam warga Jakarta Barat. Di tengah maraknya karaoke plus-plus yang diduga menjadi kedok praktik prostitusi dan peredaran minuman ilegal, salah satu tempat yang kini paling banyak menuai keluhan publik adalah Karaoke Wijaya 37, bagian dari jaringan PT Wijaya Group yang disebut memiliki sedikitnya delapan cabang di wilayah Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan langsung wartawan Sorot News di lapangan, sejumlah aktivitas mencurigakan diduga terjadi di lokasi yang berada di kawasan Ruko Jl. Gang Macan, Kebon Jeruk tersebut. Informasi yang dihimpun dari beberapa narasumber memperkuat dugaan bahwa tempat karaoke itu tidak hanya menyediakan layanan hiburan biasa, namun juga praktik ilegal yang meresahkan warga.

Seorang narasumber kunci mengungkapkan kepada awak media bahwa dirinya memiliki bukti percakapan, mengetahui alur transaksi, bahkan menyatakan siap menjadi saksi resmi apabila aparat penegak hukum ingin menindaklanjutinya.

“Saya tahu persis aktivitas di dalamnya. Ada dua talent berinisial P dan R yang bekerja sebagai LC (pemandu lagu). Dari apa yang saya lihat, mereka bukan hanya menemani tamu, tapi juga bisa ‘di-open BO’. Kamarnya ada di dalam, bisa juga dibawa keluar. Semuanya ada tarifnya,” ujarnya.

Narasumber lain juga menyebut adanya dugaan mami dan pihak pengelola yang diduga ikut mengakomodasi praktik tersebut sehingga aktivitas diduga berjalan secara sistematis.

Dugaan Pelanggaran Hukum: Dari Prostitusi, Miras Ilegal, hingga Royalti Lagu

Selain dugaan prostitusi, warga dan sumber internal menyebut adanya indikasi pelanggaran lain, seperti:

Penjualan minuman beralkohol ilegal dengan kadar alkohol di atas 15%.

Pemutaran lagu tanpa pembayaran royalti, yang masuk dalam kategori pelanggaran hak cipta.

Diduga adanya mucikari atau pihak yang mengatur transaksi seksual di dalam lokasi.

Jika terbukti benar, aktivitas tersebut bisa masuk ranah pidana sebagaimana diatur dalam:

Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
yang mengancam pelaku dengan hukuman:

Penjara 6 bulan hingga 6 tahun,

Denda Rp250 juta sampai Rp3 miliar.

Warga, “Ini Sudah Rahasia Umum, Tempat Favorit Hidung Belang”

Hasil investigasi lapangan menunjukkan warga sekitar sudah lama mencurigai aktivitas tersebut. Salah seorang warga menyatakan:

“Bukan rahasia, mas. Di Wijaya ini memang banyak laki-laki hidung belang datang buat nyanyi sekalian BO. Kamarnya ada, tinggal cocok harga saja,” ujar seorang warga yang meminta namanya disamarkan.

Informasi warga menguatkan adanya dugaan bahwa sistem BO dilakukan terbuka dan terorganisir.

Harga LC dan BO Diduga Terstruktur

Dari data yang dihimpun, para LC disebut mendapat tarif:

Rp100.000 per jam untuk menemani tamu bernyanyi.

Rp350.000 per sekali BO/check-in, berdasarkan penuturan para narasumber.

Namun ironisnya, menurut pengakuan salah satu pekerja wanita berinisial M, para LC justru menerima penghasilan yang kecil karena diduga mengalami potongan hingga 50% oleh manajemen dan agensi. Ia mengaku tak mendapatkan: gaji tetap, jaminan kesehatan, perlindungan kerja sebagaimana diatur pemerintah.

“Tempatnya sudah besar, PT lagi. Tapi para pekerja dipotong besar. Kami dipaksa melayani tamu, tapi penghasilan sangat kecil,” ungkap M.

Beroperasi Hampir 8 Tahun, Cabang Bertebaran di Jakbar

Warga menyebut Karaoke Wijaya telah beroperasi hampir delapan tahun di Jakarta Barat, dengan sebaran lokasi di:

Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Tambora, Kembangan dan wilayah lainnya.

Beberapa wanita LC yang bekerja di sana disebut merupakan “pindahan” dari area hiburan malam di kawasan Royal, Penjaringan, Jakarta Utara.

Desakan Publik: Tiga Pilar Harus Bertindak

Gelombang desakan terhadap aparat pemerintah semakin besar. Warga menilai tidak ada alasan bagi pihak kepolisian, Satpol PP, maupun pemerintah kota untuk membiarkan aktivitas dugaan prostitusi berkedok karaoke terus berjalan.

“Kalau tidak berani menutup tempat seperti ini, wajar publik bertanya ada apa?” ujar seorang tokoh warga.

Sejumlah aktivis muda di Jakarta Barat bahkan meminta Kapolda Metro Jaya, Pemprov DKI, hingga TNI turun tangan menindak tegas.

“Tempat seperti ini bukan hanya merusak moral, tapi jadi potensi penyebaran penyakit berbahaya. Harus ada keberanian pemerintah untuk menutup,” tegas salah satu aktivis.

Ada pula seruan ke Bapak Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memberi atensi khusus.

Sorot News hingga berita ini disusun masih berupaya meminta klarifikasi dari manajemen PT Wijaya Group dan penanggung jawab Karaoke Wijaya 37.
Warga berharap pemerintah segera memeriksa, mengawasi, dan memutuskan langkah hukum yang tepat agar dugaan praktik prostitusi dan pelanggaran hukum di wilayah Jakarta Barat tidak terus berkembang.

(red/tim)

Mediaistana.com | Jakarta — Dibalik lampu warna-warni dan ruang karaoke kedap suara, dugaan praktik gelap di sebuah jaringan hiburan bernama Wijaya Group Entertainment kembali menyeruak ke permukaan. Beroperasi selama delapan tahun dan memiliki sejumlah cabang di Jakarta Barat, salah satu lokasi yang kini menjadi sorotan tajam publik adalah Wijaya Karaoke Taman Ratu, Duri Kepa, Kebon Jeruk. (20/11/2025)

Hasil penelusuran lapangan yang dilakukan tim kami mengungkap indikasi aktivitas ilegal yang cukup sistematis di ruang-ruang karaoke yang seharusnya hanya digunakan sebagai tempat hiburan keluarga.

Di Balik Pintu Ruang Karaoke: Tarif Prostitusi Diatur, LC Dijajakan Per Jam

Seorang narasumber yang pernah masuk ke dalam salah satu room karaoke memberikan kesaksian yang memperkuat dugaan tersebut. Ia mengaku ditawarkan pemandu lagu (LC) dengan tarif Rp100.000 per jam.

Namun yang lebih mengejutkan, narasumber ini mengungkapkan bahwa LC dapat langsung di-booking untuk kegiatan prostitusi dengan tarif Rp350.000 per sekali transaksi–semuanya dilakukan secara terselubung namun terstruktur.

“Mereka menawarkan secara langsung. Tarifnya sudah jelas. Bahkan ada kode tertentu dari karyawan,” ungkap narasumber tersebut.

Selain praktik transaksi layanan seksual, tempat ini juga diduga menjual minuman beralkohol ilegal dengan kadar di atas 15%. Alkohol tersebut tidak memiliki label resmi dan tidak tercatat dalam izin usaha karaoke yang mereka miliki.

Warga Sekitar: ‘Setiap Malam Ramai, Tapi Ada yang Aneh’

Penelusuran kami ke sejumlah warga sekitar menunjukkan keresahan yang sudah berlangsung lama. Aktivitas pengunjung yang keluar-masuk hingga dini hari, suara gaduh, serta perputaran kendaraan diduga menjadi tanda adanya praktik usaha yang tidak wajar.

Seorang tokoh pemuda setempat mengatakan bahwa dampak keberadaan karaoke tersebut sudah sangat terasa.

“Ini bukan tempat karaoke biasa. Anak-anak muda bisa keluar masuk bebas, ada minuman, dan kami mendengar ada praktik prostitusi. Ini merusak lingkungan,” ujarnya.

Warga mengaku sudah berulang kali menyampaikan keluhan, namun penindakan dinilai hanya seperti formalitas.

Sidak Hanya Formalitas? Warga Pertanyakan Keseriusan Aparat

Tuntutan dari warga Duri Kepa sangat jelas: instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, hingga aparat kepolisian harus bertindak nyata dan tidak sekadar sweeping yang dilakukan di jam-jam yang tidak menunjukkan aktivitas mencurigakan.

Warga bahkan menilai ada ketidakberesan dalam pola pengawasan.

“Kalau sidaknya hanya sore atau jam siang, ya tidak bakal ketahuan. Kami curiga ada permainan atau setoran sehingga tempat seperti ini bisa bebas beroperasi,” ujar seorang warga lainnya yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Aturan Sudah Ada, Tapi Penindakan Tak Sejalan

Ironisnya, aturan yang mengatur usaha hiburan di Jakarta cukup jelas dan ketat.

Beberapa payung hukum yang seharusnya menjadi landasan penindakan antara lain:

Perda DKI Jakarta No. 4/2015 tentang Usaha Hiburan

Pergub No. 195/2016 tentang Penataan dan Pengawasan Usaha Hiburan

Pasal 303 KUHP tentang minuman keras ilegal

UU Pornografi No. 44/2008, Pasal 30 junto Pasal 4 ayat (2) huruf d, yang mengatur larangan prostitusi dengan ancaman 6 bulan hingga 6 tahun penjara serta denda hingga Rp3 miliar

Dengan dugaan kuat adanya transaksi prostitusi serta penjualan alkohol ilegal, karaoke ini seharusnya dapat langsung dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Namun di lapangan, penegakan hukum dinilai berjalan lambat—bahkan mandek.

Operasi Penertiban: Ada di Atas Kertas, Tak Terlihat di Lapangan

Meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah melakukan berbagai operasi penertiban, kenyataannya berdasarkan pantauan warga, karaoke-karaoke dengan dugaan praktik ilegal justru semakin menjamur dan tetap beroperasi tanpa hambatan.

Kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan warga.

Apakah ada pihak yang sengaja melindungi?
Mengapa tempat yang diduga melanggar aturan tetap tidak tersentuh?

Warga juga memperingatkan bahwa praktik prostitusi yang dibiarkan dapat berpotensi menjadi media penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS.

Kesimpulan: Warga Menyerukan Penindakan Nyata, Bukan Sekadar Janji

Warga Duri Kepa menegaskan bahwa mereka tidak menolak usaha hiburan, tetapi menolak keras praktik ilegal yang mengancam moral, keamanan, dan kesehatan publik.

Kini bola panas ada di tangan aparat dan pemerintah daerah. Warga menunggu langkah tegas, bukan sekadar retorika atau sidak seremonial.

“Kami tidak ingin lingkungan kami dijadikan sarang prostitusi. Kami minta aparat turun tangan, bukan jadi penonton,” tutup salah satu tokoh lingkungan.

(red/tim)