Kasus penembakan yang menewaskan seorang pria bernama Husain (35) di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, akhirnya mulai menemui titik terang. Aparat Kepolisian Resor (Polres) Polman berhasil mengamankan tiga orang pelaku yang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga pelaku berinisial DR, FR, dan AK ditangkap di dua lokasi berbeda di wilayah Polman pada Minggu (19/10/2025) dini hari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiganya merupakan masyarakat sipil, bukan aparat aktif sebagaimana sempat beredar di tengah masyarakat.

Alhamdulillah, kami sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan mereka telah kami tahan untuk proses hukum lebih lanjut,” ungkap Kasatreskrim Polres Polman AKP Budi Adi, saat memberikan keterangan di Mapolres Polman, Jl. Ratulangi, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Senin (20/10/2025).

Penyidik Satreskrim Polres Polman kini tengah mendalami motif dan peran masing-masing pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, para tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Polres Polman memastikan penyidikan dilakukan secara transparan dan profesional.

Proses penyidikan terus berlanjut. Kami juga akan memastikan tidak ada pelaku lain yang terlibat, dan semua pihak akan diperlakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tambah AKP Budi.

Sementara itu, keluarga korban berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku.

Kasus penembakan ini menjadi pengingat bahwa praktik kekerasan bersenjata di masyarakat sipil tidak boleh ditoleransi, dan penegakan hukum harus dijalankan dengan tegas demi menjaga rasa aman di wilayah Sulawesi Barat.

POLMAN – Kasus penembakan misterius yang menewaskan Husain (35), warga Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, akhirnya mulai terurai. Setelah melalui proses penyelidikan intensif, Polres Polman berhasil menangkap tiga orang terduga pelaku yang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiganya masing-masing berinisial DR, FR, dan AK. Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda di wilayah Polman pada Minggu (19/10/2025) dini hari. Dari hasil pemeriksaan sementara, seluruh pelaku diketahui merupakan warga sipil, bukan aparat aktif, seperti sempat beredar di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, kami sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan mereka telah kami tahan untuk proses hukum lebih lanjut, tegas Kasatreskrim Polres Polman AKP Budi Adi, saat memberikan keterangan pers di Mapolres Polman, Senin (20/10/2025).

Penyidik kini mendalami motif dan peran masing-masing tersangka, termasuk kemungkinan adanya dalang atau pihak lain yang turut terlibat. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, ketiganya dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Polres Polman menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan dan profesional, tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat.

Proses penyidikan terus berlanjut. Kami juga akan memastikan tidak ada pelaku lain yang lolos, dan semua pihak akan diperlakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tambah AKP Budi.

Sementara itu, keluarga korban mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman maksimal terhadap para pelaku.

Peristiwa penembakan terhadap Husain menjadi pengingat keras bahwa kekerasan bersenjata di tengah masyarakat sipil tidak boleh ditoleransi. Aparat penegak hukum kini dituntut menunjukkan ketegasan dan keadilan agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.

MediaIstana | KUTAI TIMUR,- Belum terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar dikeluhkan warga Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Kebutuhan dasar tersebut seperti aliran listrik, air bersih, dan penerangan lampu jalan.

Masyarakat sekitar bahkan sudah merasakan keluhan ini selama hampir 10 tahun terakhir.

Salah satu warga setempat, Dahri, mengatakan bahwa permasalahan ini telah menjadi keluhan panjang yang belum ada solusinya sampai saat ini.

“Listrik, air bersih, tempat pembuangan sampah, kami warga Tepian Langsat sudah 20 tahun belum mendapatkan listrik dan fasilitas penerangan,” katanya, Senin (20/10/2025).

Menurut dia, meskipun warga telah beberapa kali mengajukan permohonan ke dusun serta balai desa untuk mendapatkan aliran listrik dan tiang listrik, namun hingga kini belum ada tanggapan atau realisasi dari pihak pemerintah maupun PLN hingga PDAM.

“Belum juga ada realisasi baik dari pemerintah maupun PLN dan PDAM. Kami mohon agar pemerintah bisa membantu warga Desa Tepian Langsat dalam hal kebutuhan dasar seperti listrik, penerangan jalan yang layak, air bersih dan tempat sampah,” ujar Dahri.

Untuk mengatasi masalah ini, warga secara mandiri membentuk untuk membeli genset maupun panel surya.

Hal ini agar bisa mengalirkan listrik ke rumah-rumah mereka.

Namun meski demikian, kualitas aliran listrik yang diterima warga sangat lemah.

Dengan lampu-lampu yang redup dan tidak cukup menerangi rumah-rumah mereka.

“Karena tidak ada gardu listrik, listrik yang diterima dari panel surya sangat lemah, lampu-lampu redup dan tidak bisa menerangi dengan baik,” ungkap Dahri.

Persoalan air bersih juga tak jauh berbeda. Selama 10 tahun terakhir, banyak air di wilayah tersebut yang masih belum bersih dan dalam kondisi memprihatinkan.

Dirinya berharap, Gubernur Kaltim dan Bupati Kutai Timur, dapat segera memberikan perhatian dan bantuan kepada warga Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

*Membodohi Rakyat*

KATANYA rakyat berdaulat dan menjadi penentu kebijakan negara. Maklum negara demokrasi. Akan tetapi praktiknya justru sering bertolak belakang

Rakyat tidak dihormati, dijerat, bahkan selalu dibohongi. Dianggap bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kasus-kasus politik atau hukum sering menjadi sarana pembodohan tersebut. Hal ini terindikasi dari keanehan-keanehan yang terjadi.

Pertama, hampir 10 bulan sejak dicanangkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) Yandri Susanto, Jumat (6/12/2024), Desa Tepian Langsat di Bengalon, Kutai Timur, disebut menjadi percontohan bagi desa lain.

Kedua, prestasi Desa Tepian Langsat telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari Kemendagri RI, dan diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kalimantan Timur dan Indonesia.

Penobatan-penobatan di atas sekadar contoh saja bahwa daulat rakyat dan daulat kesejahteraan masih menjadi fatamorgana. Daulat penentu politik jauh lebih nyata dan berkuasa. Sangat mampu merekayasa.

Perekayasa hebatnya bermantel Jas maupun Pancasila yang sibuk menimbun kekayaan.

Maka apakah ketika rakyat merasa dibodohi atas berbagai peristiwa yang terjadi maka harus dinyatakan kepadanya “ya jangan mau jadi rakyat” ?

Memang rakyat itu gudangnya salah. Yang pintar dan selalu benar adalah yang “bukan rakyat”.

*Terjadi Krisis Kepercayaan*

Kekhawatiran publik terletak pada kurangnya transparansi kepala desa (Kades) dalam mengelola uang negara, di mana kegiatan desa sering dianggap minim akuntabilitas dan dampaknya tidak terasa signifikan oleh masyarakat di daerahnya.

Para aktivis anti-korupsi mendesak Kades untuk segera menerapkan sistem akuntabilitas terbuka dan audit independen terhadap seluruh penggunaan dana desa maupun badan usaha milik desa (BUMDes) lantaran adanya lonjakan pendapatan asli desa (PADes) tersebut.

*Jadi Perhatian Serius*

Menyikapi itu, pemerhati kebijakan publik, Abdurrahman Daeng mengatakan, bahwa

kesenjangan akses energi berdampak langsung pada kualitas hidup.

Bagi dia, pemerataan energi menjadi bagian fondasi nyata agar masyarakat desa bisa hidup sejajar dengan masyarakat kota.

Pemerataan listrik akan membuka jalan bagi tumbuhnya pendidikan yang lebih baik, berkembangnya usaha kecil, serta meningkatnya layanan publik.

“Anak-anak di desa gelap harus belajar dengan penerangan seadanya, usaha kecil sulit berkembang, dan pelayanan publik seperti puskesmas tidak berjalan maksimal. Tanpa listrik, pemerataan pembangunan hanya akan menjadi slogan kosong,” tegas eks aktivis 98.

Namun, dia pun sangat kecewa melihat pemerintah dan PT PLN Persero, sebab hingga saat ini belum adanya aliran listrik yang mengalir (menerangi) ke desa tersebut.

“Saya berharap dan meminta kepada pemerintah dan PT PLN untuk turun melihat dan menyelesaikan dengan segara terkait persoalan ini. Ini menyangkut amanat penderitaan rakyat dan generasi penerus bangsa,” pungkasnya.