Media istana.Com
Kubu Raya,Kalbar-
Luar biasa dan pantas diacungi jempol terhadap Hermawansyah alias Boy selaku Kepala Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat,

Pasalnya lahan milik negara hutan mangrove dibuatkan ratusan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan mengatasnamakan warga. Untuk diperjualbelikan kepada pengusaha beberapa waktu lalu lepas dari jeratan hukum.

Dimana lahan tersebut, akan beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit oleh pengusaha bernama Ahong.

Maka publik mengharapkan aparat penegak hukum, untuk mengusut tuntas terkait ratusan SPT tersebut, diduga ada penyalahgunaan wewenang oleh Kades kubu Hermawansyah.

Karena Kades kubu Hermawansyah selaku Pejabat Pemerintahan desa sebagaimana diatur di dalam
Pasal 421 KUHP ,” Jika Pejabat pemerintah menyalahgunakan jabatannya dengan memaksa atau membiarkan sesuatu yang melanggar aturan,hukum maka bisa dikenakan hukuman pidana”.

Terkait hal diatas Ketua DPW LSM Forum Asfirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) Kalimantan Barat,Edi Ashari,SH yang juga seorang aktivis anti Korupsi yang sudah lama menggeluti pergerakan pemberantasan korupsi di Kalbar angkat bicara, bahwa Kades Kubu, Hermawansyah harus diproses secara hukum, meskipun ratusan SPT telah dibatalkan akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan oleh aparat penegak hukum.

Karena kami menduga terjadi ada pemalsuan tanda tangan warga di SPT tersebut, Maka kami berharap APH di Kalimantan Barat. Konsisten untuk mengusut tuntas, terkait lahan milik negara kawasan hutan mangrove yang diterbitkan SPT nya.

Maka tindakan tersebut, bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 263 KUHP (tentang pemalsuan surat) atau Pasal 264 (tentang penggunaan surat palsu), sebut Edi Ashari,SH dengan nada tegas mengakhiri pembicaraan, pada hari Selasa (29/04/2025).

Kemudian awak media ini konfirmasi Ke Kades Hermawansyah, melalui pesan WhatsApp 0816 4542 xxxx tentang SPT tersebut. Namun hingga berita ini diterima redaksi media ini belum memberikan keterangan.

Script Analisis Lembaga TINDAK INDONESIA.

Yayat Darmawi,SE,SH,MH Koordinator Lembaga Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi saat memberikan komentarnya terkait dengan Mirisnya hutan mangrove di desa kubu yang di perjual belikan via WhatsApp yayat mengatakan bahwa jualbeli hutan mangrove di desa kubu pelakunya tanpa ada penyesalan sama sekali, padahal manfaat dari keberadaan hutan mangrove sangatlah berarti bagi daerah yang berada pesisir maka oleh karena itu perlu untuk di lestarikan dan dijaga agar tidak rusak dan tidak punah, namun kejadian di desa kubu sangatlah berbalik justru hutan mangrove dijual belikan dengan bahasa yang kamuflase, kata yayat.

Sudah saatnya pemerintah menetapkan hutan mangrove menjadi hutan lindung karena nilai manfaatnya sangatlah berarti bagi daerah pesisir, Hutan Mangrove di Indonesia saat ini menjadi Program Unggulan ketika pemerintah menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional [ PEN ] dengan program konservasi berfokus pada upaya rehabilitasi dan restorasi lahan basah dan hutan mangrove mengalami degradasi akibat aktivitas manusia seperti ; penebangan liar, perambahan dan akumulasi limbah maka salah satu strateginya adalah penanaman pohon mangrove, dalam skala program berarti pemerintah sudah memasukkan hutan mangrove menjadi hutan konservasi, sebut yayat.

Perbuatan jualbeli hutan mangrove di desa kubu perlu di dalami secara hukum dan perbuatannya perlu diproses secara hukum karena sudah memiliki unsur-unsur yang mengarah pada potensi pidana khusus apalagi jikalau jual-beli hutan mangrovenya hasil dari penyebaran bibit mangrovenya yang menggunakan Uang Negara maka sudah tidak bisa dihindari lagi dimana Perbuatan Kejahatannya sudah dapat dikategorikan memperkaya diri sendiri, orang-lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka pelakunya mesti diproses secara hukum tipikor untuk mempertanggungjawab kan perbuatannya, pinta yayat.

Penulis: Siti Nurjana

Media istana.Com
Kalbar-
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) buka suara terkait viralnya video dugaan penggeledahan di kantor Dinas PUPR kabupaten mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

‘Tessa Mahardhika’ Juru bicara KPK membenarkan adanya penyidik KPK memang sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kabupaten mempawah yang berada di daerah Provinsi Kalimantan barat katanya.

“ya Benar, penyidik KPK telah melakukan kegiatan penggeledahan di kabupaten mempawah Provinsi Kalimantan barat pada dinas PUPR,Untuk detail perkara dan yang lainnya akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan,” ungkapTessa menjawab pertanyaan kanfirmasi Wartawan.pada hari Minggu Pagi, 27 April, THN ,2025.

Terkait hal tersebut, Tessa Mahardika belum mau merinci kasus apa yang membuat Penyidik KPK turun kelokasi. Publik diminta bersabar menunggu hingga seluruh proses penggeledahan selesai ujarnya.

Saat diberitakan sebelumnya, video yang memperlihatkan aktivitas dugaan penggeledahan di kantor PUPR Mempawah ini viral di media sosial. Dalam video itu, menyebutkan adanya pengambilan sejumlah arsip oleh penyidik KPK dengan pengawalan ketat polisi. Isu ini juga dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan air baku di Pantai Kijing senilai Rp19 miliar yang mangkrak sampai saat ini, bahkan issue terkait proyek BP2TD mempawah Yang belum tuntas hingga saat ini.

Penulis:Siti Nurjana

Media istana.Com
Lagi asyik-asyik bercengkrama sama ayang beb di malam minggu, ada kawan share link berita. “Bang, Kantor PU Mempawah digeledah KPK.” Budak ni suke benar nak menggerakkan pena saya. Baiklah, kita telisik, benarkah komisi anti rasuah sedang menyatroli dinas paling basah di Bumi Opu Daeng Manambon. Tambah lagi kopinya wak.

Ada yang mendadak bergetar malam itu di Mempawah. Mungkin selap (pingsan). Bukan karena gempa bumi, bukan juga karena konser dangdut dadakan. Tapi karena sebuah kabar super panas yang sukses membakar kuping seluruh warga. KPK turun tangan menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, Kalbar! Daerah gue ni wak ucapnya.

Video penggeledahan pun cepat beredar, diunggah akun Instagram @bpmkalbar1, menampilkan suasana kantor PUPR yang digambarkan lebih panas dari panci rebusan bakso. Perekam video, yang sepertinya telah menamatkan seluruh season Naruto, dengan suara penuh ketegangan membisikkan fakta: ada pengambilan arsip. Bukan main-main,lho. Bukan cuma sekedar buka-buka lemari sambil cari surat cerai lama, tapi benar-benar serius, kayak mau mengungkap rahasia negara.

“Sedang ada pengambilan arsip-arsip di PUPR Mempawah, mungkin ada dugaan korupsi,” kata perekam itu, dengan nada seolah sebentar lagi alien akan mendarat. Jangan salah, penggeledahan ini diiringi iring-iringan mobil polisi, lengkap, rapi, gagah, kayak pasukan kerajaan yang mau menjemput tahta, atau lebih tepatnya, mau menjemput kebenaran dari balik tumpukan dokumen proyek.

Sumber di lapangan menyebutkan, penggeledahan ini berlangsung Jumat malam, 25 April 2025. Bukan waktu yang biasa untuk kerja lembur, kecuali ente penyidik KPK yang menjadikan malam minggu sebagai jam kerja resmi. Aroma penggeledahan ini sudah jadi perbincangan panas di semua warung kopi. Dari pengopi warkop di Kuala sampai Pinyuh, semua sibuk debat, siapa yang bakal duluan digiring? Apakah bakal ada adegan dramatis buka laci, ketemu duit berlapis tisu? Ataukah terungkap catatan proyek fiktif yang nilainya bisa buat beli tiga kampung?

Yang membuat semuanya semakin seru adalah latar belakang kisah ini. Sebelum KPK turun tangan, di beberapa titik di Mempawah sudah bertebaran spanduk anti-mafia tanah. Spanduk yang tak kalah berani dibanding orasi mahasiswa kelaparan. Spanduk yang bahkan secara blak-blakan menuding adanya dugaan korupsi proyek pengadaan air baku di Pantai Kijing, sebuah proyek bernilai Rp19 miliar yang, alih-alih mengalirkan air, justru mengalirkan kecurigaan.

Bayangkan, wak. Rp19 miliar itu kalau dipakai untuk bikin sumur bor, mungkin satu kecamatan sudah bisa mandi sambil berendam kayak di spa hotel bintang lima. Tapi ini? Proyeknya terbengkalai. Airnya entah di mana. Yang kelihatan cuma aroma amis proyek mangkrak dan mimpi-mimpi basah pejabat rakus.

Kantor PUPR malam itu tampak seperti kapal yang dibajak oleh bajak laut KPK. Para staf mungkin ada yang pura-pura tidur di meja, ada yang mendadak hobi pergi ke toilet lima belas kali dalam sejam, ada juga yang mungkin dalam hati kecilnya berdoa, “Ya Tuhan, jangan temukan flashdisk itu, jangan temukan flashdisk itu…”

Sementara itu, penyidik KPK tetap kalem. Dengan langkah seperti malaikat pencabut dosa, mereka mengobrak-abrik lemari, membuka brankas, mencatat, memotret, dan kadang-kadang, mungkin, nahan tawa melihat akrobatik usaha sembunyi-sembunyi yang terlalu telat.

Malam itu, satu pelajaran hidup yang pasti terpatri dalam sejarah Mempawah, “Kamu bisa lari dari kenyataan, tapi kamu tidak bisa lari dari KPK.” Seberapapun cepat kamu sembunyi, secerdik apapun kamu menghilangkan jejak, begitu KPK mengetuk pintu, semua keberanianmu meleleh lebih cepat dari lilin di atas kue ulang tahun.

Kini, warga Mempawah tidur dengan damai, berharap pagi membawa angin keadilan.Tapi di sisi lain, di sebuah sudut gelap, ada orang-orang yang malam itu tak bisa tidur. Mereka mungkin berguling-guling di kasur, berkeringat dingin, menghitung dosa sambil bertanya-tanya, “Apakah aku akan menjadi meme berikutnya di Instagram?’

Kaperwil kallbar:Edi A

Penulis: Siti Nurjana

Muara Enim,29/4/2025

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Tanjung Enim terpaksa mematikan sementara operasional pompa intake Amor pada Senin malam (28/4/2025) pukul 20.50 WIB. Keputusan ini diambil akibat kondisi air baku dari sungai yang mengalami tingkat kekeruhan sangat tinggi, melebihi ambang batas yang dapat dikelola oleh sistem pengolahan.

Sartono Direktur Utama PDAM dalam keterangannya, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sumber air baku saat ini. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kekeruhan yang ekstrem menyebabkan kebutuhan bahan kimia untuk pengolahan air meningkat drastis, namun tetap belum mampu menghasilkan air layak distribusi, pada Selasa (29/4/2025).

“Kondisi air baku sangat memprihatinkan. Kekeruhannya sudah jauh di atas ambang batas normal, sehingga pengolahan air menjadi sangat sulit. Kami sudah menggunakan banyak bahan kimia, namun hasilnya tetap tidak maksimal,” ungkap Sartono.

Akibat dari dimatikannya pompa intake, proses distribusi air bersih ke pelanggan mengalami gangguan. Pihak PDAM memohon pengertian dari masyarakat dan menyatakan tengah berupaya semaksimal mungkin agar pelayanan dapat kembali normal secepatnya.

Hingga berita ini diturunkan, tim teknis PDAM masih memantau kondisi air sungai dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi permasalahan ini.

Repoter : Jopi