Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF

Penataan kawasan pertambangan Gunung Botak telah memasuki fase krusial. Setelah bertahun-tahun menjadi ruang tarik-menarik kepentingan—antara ekonomi, hukum, sosial, dan lingkungan—kini negara dituntut hadir secara utuh. Dalam konteks inilah pernyataan Tokoh Adat Regetschaap Kayeli, Kabupaten Buru, Ibrahim Wael, menemukan relevansinya: penataan Gunung Botak harus berpijak pada legalitas, pengakuan hak adat, dan keadilan sosial.

Selama ini, Gunung Botak kerap dipersepsikan semata sebagai wilayah tambang ilegal yang harus ditertibkan. Padahal, persoalan di kawasan ini jauh lebih kompleks. Di sana hidup masyarakat adat dengan sejarah penguasaan lahan yang panjang, jauh sebelum istilah izin dan konsesi diperkenalkan. Mengabaikan fakta sosial ini sama artinya dengan menanam bibit konflik baru di masa depan.

Pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, patut diapresiasi karena mulai menunjukkan keseriusan menata Gunung Botak dalam koridor hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum—Kepolisian, Kejaksaan, serta TNI—menjadi langkah penting untuk mengakhiri praktik pertambangan yang tidak tertib dan merusak lingkungan. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pendekatan represif semata.

Seperti ditegaskan Ibrahim Wael, legalitas harus berjalan beriringan dengan pengakuan hak adat. Kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan lahan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bentuk keadilan negara terhadap masyarakat yang selama ini menjadi penonton di tanahnya sendiri. Tanpa pengakuan itu, legalitas justru berpotensi menjadi alat peminggiran baru.

Peran Satuan Tugas Penertiban Gunung Botak menjadi strategis dalam memastikan proses penataan berjalan terukur dan berkelanjutan. Koordinasi lintas lembaga yang solid sangat dibutuhkan agar kebijakan tidak tumpang tindih dan penindakan tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Penelusuran terhadap pihak-pihak yang memprovokasi masyarakat tanpa dasar hukum yang jelas juga harus dilakukan secara profesional dan transparan, demi menjaga kepercayaan publik.

Lebih dari itu, penataan Gunung Botak harus diletakkan dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan. Sumber daya alam yang besar tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan produksi, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru dan Maluku secara luas. Prinsip ini sejalan dengan visi nasional yang menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.

Gunung Botak tidak boleh terus menjadi simbol konflik, ketidakpastian, dan ketimpangan. Dengan kebijakan yang konsisten—tegas dalam hukum, adil dalam perlakuan, dan bijak dalam pelaksanaan—kawasan ini justru dapat menjadi contoh bagaimana negara menata sumber daya alam secara legal, menghormati hak adat, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Di titik inilah pesan Ibrahim Wael menemukan maknanya yang paling substantif.(AS..CS)

Editorial Redaksi

Di tengah riuhnya opini dan prasangka, klarifikasi menjadi cahaya. Pertemuan di Jakarta terkait pengelolaan Gunung Botak—yang kini ditegaskan berlangsung legal dan terbuka—menunjukkan satu hal penting: ikhtiar membenahi sumber daya alam tidak selalu lahir dari sorotan kamera, tetapi dari komunikasi yang jujur, prosedural, dan bertanggung jawab.

Penegasan Ketua Satgas Penertiban Gunung Botak, Djalaludin Salampessy, patut diapresiasi. Ia menjelaskan dengan terang bahwa mekanisme pengelolaan telah berjalan sesuai hukum: Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan kepada koperasi, dan koperasi—sebagai entitas legal—berhak menentukan mitra investasinya secara mandiri. Di sinilah prinsip kedaulatan rakyat dan ekonomi kerakyatan bertemu: negara memberi kerangka hukum, masyarakat mengelola dan menentukan arah.

Kehadiran unsur pemerintah dalam pertemuan tersebut justru menegaskan watak keterbukaan. Tidak ada agenda terselubung, tidak ada kesepakatan di luar aturan. Yang ada adalah dialog untuk mencari jalan terbaik bagi daerah—sebuah praktik yang seharusnya menjadi teladan, bukan sasaran kecurigaan.

Kita perlu jujur mengakui bahwa penataan sektor pertambangan rakyat adalah pekerjaan besar dan bertahap. Ia menuntut kesabaran, konsistensi, dan kepercayaan publik. Pemberitaan yang tergesa-gesa tanpa konfirmasi berisiko mengaburkan upaya baik yang sedang dirintis, serta menggerus kepercayaan yang justru sedang dibangun.

Editorial ini berpihak pada prinsip: transparansi, legalitas, dan kepentingan masyarakat. Ketika dialog dilakukan terbuka, aktor-aktor hadir resmi, dan aturan menjadi rujukan utama, maka tudingan “pertemuan gelap” kehilangan pijakan. Yang kita saksikan adalah praktik pemerintahan yang berupaya rapi—mengikat kepentingan investasi dengan perlindungan hukum, serta menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan penonton.

Mari kita rawat ruang publik dengan verifikasi dan itikad baik. Gunung Botak membutuhkan kerja bersama, bukan prasangka bersama. Dan ketika transparansi menyala, harapan pun ikut terang.(AS-CS)

Jakarta — Ketua Satgas Penertiban Gunung Botak, Djalaludin Salampessy, menegaskan bahwa pertemuan yang berlangsung di Jakarta terkait pengelolaan Gunung Botak bukan pertemuan gelap, melainkan bagian dari komunikasi terbuka untuk mencari langkah terbaik bagi daerah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Djalaludin menjelaskan, mekanisme pengelolaan Gunung Botak telah berjalan sesuai aturan. Pemerintah telah memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada 10 koperasi, dan selanjutnya koperasi-koperasi tersebut secara mandiri melakukan komunikasi dengan pihak mana pun yang ingin berinvestasi sebagai bapak/ibu angkat.

“Tidak ada campur tangan, tidak ada intervensi. Koperasi pemegang IPR menentukan sendiri bapak/ibu angkatnya. Itu hak mereka secara legal,” tegas Djalaludin, Selasa, (23/12/2025)

Ia juga meluruskan kronologi pertemuan yang kini menjadi sorotan. Djalaludin mengaku saat itu berada di Jakarta dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Maluku ke Kementerian Sosial. Pada Senin sore, ia dihubungi oleh Laode Ida untuk datang ke kantornya di kawasan Kemayoran.

“Saat saya tiba, sudah ada Camat Kayaeli, Bapak Ibrahim Wael, dan Bapak Salem Wael. Pembicaraan kami terbuka dan fokus pada langkah terbaik untuk pengelolaan Gunung Botak,” jelasnya.

Menurut Djalaludin, kehadiran unsur pemerintah justru menjadi bukti bahwa pertemuan tersebut bukan pertemuan gelap. Ia menegaskan, tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada kesepakatan ilegal, dan tidak ada perencanaan di luar mekanisme pengelolaan IPR.

“Kalau pemerintah hadir, kalau pembicaraan dilakukan secara terbuka, lalu di mana letak ‘gelapnya’?” ujarnya.

Djalaludin menyesalkan munculnya pemberitaan yang menggiring opini tanpa konfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang terlibat. Ia menilai, pemberitaan semacam itu berpotensi menyesatkan publik dan mencederai upaya penataan pengelolaan Gunung Botak yang tengah dibenahi secara legal dan bertahap.

“Harusnya setiap pemberitaan dikonfirmasi terlebih dahulu. Jangan membangun asumsi seolah ada pertemuan rahasia, padahal yang dibicarakan adalah kebaikan daerah dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Ia menutup dengan menegaskan komitmen Satgas Penertiban Gunung Botak untuk tetap bekerja transparan, taat hukum, dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prosedur dan tidak disandera oleh opini yang tidak berdasar.(CS)

Tim Monev Kabupaten Indramayu, Monitor BUMDes Ketahanan Pangan Desa Kedokan Agung.

Indramayu_MediaIstana.com
Pemerintah Kabupaten Indramayu, melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketahanan Pangan di Desa Kedokan agung, Kabupaten Indramayu, pada selasa, (23/12/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengawal perkembangan serta kemajuan BUMDes di wilayahnya.

Fokus monev kali ini pada BUMDes yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 20% dari total Dana Desa tahun 2025, yaitu sebesar Rp 1.305.777.000 Alokasi yang signifikan ini ditujukan untuk mendorong sektor ketahanan pangan yang menjadi Prioritas Dana desa.

Jenis usaha yang menjadi prioritas BUMDes Ketahanan Pangan Desa Kedokan Agung adalah di bidang peternakan yang sedang di jalankan sudah direalisasikan meliputi Peternakan Budi daya ikan Nila, Ikan Lele, dan Ternak kambing. yang berlokasi di Agro wisata kolam renang blok tambak, dengan lahan dari Aset Desa kedokan Agung.

Kegiatan monev yang dilaksanakan bersifat komprehensif. Dari Tim Monev Kabupaten tidak hanya melakukan peninjauan langsung ke lokasi operasional untuk melihat sarana dan prasarana, juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap administrasi dan laporan keuangan BUMDes. Selain itu, dilakukan pula evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah diraih sejauh ini.

Melalui monev ini, pemerintah berharap dapat mengidentifikasi secara detail berbagai kendala operasional yang dihadapi, sekaligus memetakan potensi yang dimiliki oleh BUMDes setempat.

“Dari hasil identifikasi ini, nantinya dapat diformulasikan strategi yang tepat dan efektif untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes. Tujuan akhirnya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa kedokan Agung melalui badan usaha milik desa ini,” ujar perwakilan dari Tim Monev Kabupaten Indramayu.

Seluruh data dan temuan dari kegiatan monev ini akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi Pemerintah kecamatan kedokan bunder dalam memberikan pembinaan, arahan, dan pendampingan teknis yang lebih terarah kepada pengelola BUMDes Desa kedepan nya.

“Terimakasih, kepada tim monev Kabupaten yang sudah hadir, dan meninjau langsung hasil ketahanan pangan Desa kedokan Agung, semoga kedepan kami Bisa mengembangkan BUMdes ini dengan lebih baik lagi, “ujar Kuwu Badruddin, S,ip.

Iyons74

Peringatan Hari Ibu dijadikan sebagai momentum refleksi oleh Alyana Busou selaku penanggung jawab kegiatan diskusi publik memperingati hari ibu dengan tema “Suara Pembaharuan Perempuan Timur untuk Generasi Emas Indonesia”, di Aula kampus Iqra Buru, Selasa, (23/12/2025). Dalam sambutannya, Alyana menekankan bahwa Hari Ibu tidak hanya dimaknai sebagai peringatan seremonial, tetapi sebagai ruang evaluasi dan perenungan bersama dalam menyiapkan generasi emas dari timur Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa refleksi tersebut diwujudkan melalui pembukaan ruang diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen kepemudaan, mulai dari perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Buru hingga mahasiswa Universitas Iqra Buru. Forum ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk menangkap, mengidentifikasi, serta membahas isu-isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Buru.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menegaskan peran strategis perempuan dan ibu dalam membentuk karakter generasi masa depan. Nilai-nilai keibuan dipandang sebagai fondasi penting dalam menumbuhkan kepedulian, empati, serta semangat kebangsaan di kalangan generasi muda, pernyataan ini disampaikan oleh salah satu narasumber yakni Nina Batuatas selaku anggota DPRD Provinsi Maluku

Melalui momentum Hari Ibu ini diharapkan dapat terbangun komitmen kolektif untuk mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Buru, Kegiatan dihadiri oleh 3 narasumber yang diambil oleh Politisi, Birokrasi dan akademisi, kehadiran narasumber ini untuk membuka ruang diskusi kepada mahasiswa dan seliruh elemen OKP Cipayung plus yang hadir gagasan dan suara generasi muda diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi nyata timur Indonesia bagi masa depan bangsa.(AS..CS)