KOTA TANGERANG | MEDIAISTANA.COM | 22 NOVEMBER 2026
Penegakan hukum di Indonesia tidak boleh berhenti sebatas slogan, instruksi, dan pernyataan tegas di hadapan publik. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, pembuktian, serta keberanian negara untuk menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, termasuk apabila pelanggaran tersebut melibatkan oknum aparat penegak hukum.
Masyarakat Kota Tangerang mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto agar memperkuat pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota Polri maupun TNI dalam praktik pembekingan kegiatan ilegal.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Praktik usaha ilegal, penyalahgunaan kewenangan, pungutan liar, hingga berbagai kegiatan yang diduga melanggar ketentuan hukum harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum.
Jika ditemukan bukti adanya oknum yang memberikan perlindungan, membiarkan, memfasilitasi, atau menerima keuntungan dari aktivitas ilegal, maka tidak boleh ada kompromi. Siapa pun orangnya, apa pun pangkat dan jabatannya, harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana mungkin negara dapat berbicara lantang mengenai pemberantasan kejahatan apabila masih terdapat dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir oknum yang justru seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
Seragam aparat merupakan simbol pengabdian kepada negara dan masyarakat, bukan alat untuk menekan masyarakat, mencari keuntungan pribadi, atau memberikan perlindungan kepada kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
Apabila dugaan pembekingan benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran disiplin. Hal tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara dan merusak wibawa penegakan hukum.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan memastikan agenda pemberantasan korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan praktik ilegal benar-benar dilaksanakan sampai ke tingkat daerah.
Pengawasan harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk Kota Tangerang, kabupaten dan kota lainnya, hingga pelosok Indonesia.
Jangan hanya pelaku kecil yang ditindak, sementara pihak yang diduga memiliki kekuatan, jaringan, atau jabatan justru tidak tersentuh pemeriksaan.
Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok maupun jaringan yang mencoba memanfaatkan kekuasaan untuk melindungi aktivitas ilegal.
Masyarakat meminta adanya evaluasi terhadap mekanisme pengawasan internal, pemeriksaan kekayaan apabila terdapat indikasi yang sah, penelusuran aliran dana berdasarkan bukti, serta pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto diharapkan menunjukkan ketegasan dalam menjaga kehormatan institusi masing-masing.
Jangan sampai tindakan segelintir oknum merusak nama baik jutaan personel yang selama ini menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Pengawasan harus dilakukan secara serius terhadap dugaan keterlibatan anggota dalam berbagai kegiatan ilegal, mulai dari perjudian, peredaran barang ilegal, penyelundupan, pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan distribusi barang bersubsidi, pungutan liar, hingga bentuk kegiatan lain yang melanggar hukum.
Apabila ditemukan indikasi keterlibatan aparat, pemeriksaan harus dilakukan secara independen, transparan, dan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan pelaku lapangan.
Siapa yang memberikan perintah, Siapa yang memberikan perlindungan, Apakah terdapat aliran uang, Apakah ada penyalahgunaan jabatan,Semua harus dijawab melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang sah.
Tidak boleh ada upaya menutup-nutupi fakta apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Secara khusus, masyarakat Kota Tangerang meminta perhatian pemerintah pusat dan jajaran aparat penegak hukum agar melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas usaha yang diduga melanggar peraturan.
Masyarakat tidak ingin muncul kesan bahwa kegiatan ilegal dapat berjalan bebas hanya karena diduga memiliki perlindungan dari oknum tertentu.
Pemerintah daerah, aparat kepolisian, unsur TNI, Satpol PP, serta instansi pengawasan terkait harus menjalankan kewenangannya sesuai aturan.
Apabila ditemukan pelanggaran, lakukan pemeriksaan. Apabila terdapat bukti tindak pidana, proses sesuai hukum. Apabila ada anggota yang menyalahgunakan jabatan, berikan sanksi tegas sesuai ketentuan.
Jangan biarkan masyarakat terus-menerus menjadi pihak yang dirugikan akibat lemahnya pengawasan.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Namun, kepercayaan itu tidak bisa dibangun hanya melalui slogan. Kepercayaan lahir dari tindakan nyata, keteladanan, transparansi, dan keberanian menindak pelanggaran tanpa melihat pangkat maupun kedudukan.
Masyarakat juga meminta agar saluran pengaduan terhadap dugaan pembekingan dan penyalahgunaan kewenangan benar-benar berfungsi. Setiap laporan yang disertai informasi dan bukti harus ditindaklanjuti secara profesional, serta pelapor mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai masyarakat takut melaporkan dugaan pelanggaran hanya karena pihak yang dilaporkan diduga memiliki pengaruh atau kedudukan tertentu.
Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Suyudi Ario Seto, dan Panglima TNI Agus Subiyanto diminta menjadikan pembenahan internal dan pemberantasan praktik ilegal sebagai agenda serius yang dapat diukur hasilnya.
Masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan ketegasan. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang.
Jangan sampai hukum hanya keras terhadap masyarakat kecil, tetapi melemah ketika berhadapan dengan mereka yang mempunyai pangkat, jabatan, kekuasaan, maupun jaringan.
Siapa pun yang terbukti menjadi pelindung, fasilitator, atau pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tidak peduli seragam apa yang dikenakan. Tidak peduli jabatan apa yang disandang. Tidak peduli seberapa kuat jaringan yang dimiliki.
Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Mediaistana.com
Mengawal aspirasi masyarakat, mengkritisi kebijakan publik, dan memperjuangkan supremasi hukum.
1. Presiden memerintahkan penguatan pengawasan terhadap dugaan praktik ilegal yang melibatkan oknum aparat.
2. Kapolri melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
3. Panglima TNI memperketat pengawasan internal dan menindak anggota yang terbukti melanggar hukum.
4. Dugaan jaringan pembekingan, aliran dana, dan penyalahgunaan jabatan ditelusuri berdasarkan bukti.
5. Pemerintah daerah Kota Tangerang tidak melakukan pembiaran terhadap kegiatan usaha ilegal.
6. Seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
RED David E,S.E.