PURWOREJO || Mediaistana.com – Keselamatan pekerja semestinya menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan konstruksi, terlebih pada proyek revitalisasi satuan pendidikan yang menggunakan anggaran pemerintah. Namun, keberadaan alat pelindung diri (APD) saja tidak cukup apabila penggunaannya di lapangan justru diabaikan.
Sorotan tersebut mengarah pada proyek revitalisasi SMK VIP Ma’arif NU, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dengan nilai anggaran Rp834.208.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Proyek ini dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Saat ditemui awak media pada Sabtu (24/10/2026), mandor pembangunan menyampaikan bahwa APD sebenarnya telah tersedia. Namun, menurut keterangannya, sejumlah pekerja enggan menggunakannya.
“APD sudah ada, Mas, namun banyak yang tidak mau pakai,” ujar mandor tersebut singkat.
Pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan mendasar: jika APD telah tersedia, siapa yang memastikan para pekerja benar-benar menggunakannya saat bekerja?
APD Tersedia Bukan Berarti Keselamatan Terjamin
Dalam pekerjaan konstruksi, penyediaan APD tidak semestinya berhenti pada pengadaan perlengkapan semata. Penggunaan APD sesuai risiko pekerjaan, pengawasan di lapangan, serta penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Terlebih, pekerjaan bangunan yang melibatkan perancah dan aktivitas pada ketinggian memiliki potensi bahaya serius apabila tidak disertai langkah pengamanan yang memadai.
Alasan bahwa pekerja enggan memakai APD tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan pekerjaan. Kondisi tersebut justru perlu menjadi bahan evaluasi agar aturan keselamatan tidak sekadar menjadi formalitas.
Pertanyaan publik pun patut diarahkan kepada pelaksana P2SP: bagaimana pengawasan penggunaan APD dilakukan? Apakah pekerja telah diberikan pemahaman mengenai risiko pekerjaan? Dan apakah pekerjaan berisiko diawasi sesuai ketentuan K3 yang berlaku?
Jawaban Singkat, Pertanyaan Publik Belum Terjawab
Ketika dikonfirmasi mengenai penggunaan APD, mandor memberikan jawaban singkat. Respons tersebut meninggalkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak pelaksana proyek.
Sikap singkat dalam memberikan keterangan tidak dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran. Namun, dalam proyek yang menggunakan uang negara, keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan, termasuk aspek keselamatan pekerja, merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Pengawasan media bukanlah bentuk intervensi terhadap pekerjaan proyek. Sebaliknya, konfirmasi dan klarifikasi merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Proyek bernilai ratusan juta rupiah tidak cukup hanya mengejar penyelesaian fisik. Keselamatan pekerja juga harus menjadi perhatian serius.
Jangan sampai APD hanya tersedia sebagai perlengkapan, tetapi penggunaannya tidak diawasi secara konsisten. Sebab, keselamatan kerja bukan perkara pilihan pribadi semata, melainkan persoalan kepatuhan terhadap prosedur dan tanggung jawab pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari P2SP mengenai mekanisme pengawasan K3 dan langkah yang dilakukan untuk memastikan seluruh pekerja menggunakan APD sesuai risiko pekerjaannya.
Awak media membuka ruang klarifikasi bagi P2SP maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek revitalisasi SMK VIP Ma’arif NU Kecamatan Kemiri tersebut.
Tim
