MEDIAISTANA.COM — TANGERANG — Proyek Peningkatan Jalan Sitanala, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, yang disebut bernilai sekitar Rp1.922.025.000, menjadi sorotan setelah jaringan pipa air milik Perumda Tirta Benteng diduga mengalami kebocoran saat aktivitas pekerjaan menggunakan alat berat berlangsung. Air bersih yang mengalir di sekitar lokasi pekerjaan memunculkan pertanyaan serius mengenai pengamanan jaringan utilitas dan efektivitas pengawasan proyek. 1 September 2026
Jika hasil pemeriksaan teknis nantinya membuktikan bahwa kerusakan pipa berkaitan dengan aktivitas pekerjaan, persoalannya tidak berhenti pada kerusakan jaringan. Publik patut mempertanyakan apakah pemetaan utilitas bawah tanah telah dilakukan sebelum penggalian, apakah kontraktor telah berkoordinasi dengan Perumda Tirta Benteng, serta apakah mandor dan konsultan pengawas menjalankan fungsi pengawasan secara langsung di lapangan.
Kawasan Jalan Sitanala merupakan wilayah perkotaan yang tentunya memiliki berbagai jaringan utilitas di bawah maupun sekitar badan jalan. Karena itu, pekerjaan menggunakan alat berat seharusnya dilakukan dengan memperhatikan keberadaan jaringan air, kabel, telekomunikasi dan utilitas lainnya. Posisi jaringan pipa perlu diketahui sebelum pekerjaan dimulai agar potensi kerusakan dapat diminimalkan.
Dugaan kebocoran tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai potensi air bersih yang terbuang. Perumda Tirta Benteng perlu menjelaskan kapan kebocoran diketahui, berapa lama air mengalir, berapa perkiraan volume air yang terbuang, apakah pelanggan mengalami gangguan serta bagaimana proses perbaikan dilakukan. Apabila kerusakan berkaitan dengan pekerjaan proyek, perlu pula dijelaskan mekanisme pertanggungjawaban atas kerusakan jaringan tersebut.
Sorotan tidak hanya tertuju kepada kontraktor pelaksana, tetapi juga kepada konsultan pengawas. Publik berhak mengetahui apakah pengawasan dilakukan ketika alat berat bekerja, apakah terdapat laporan harian mengenai pekerjaan galian, apakah insiden kebocoran dicatat dalam dokumen proyek dan apakah telah dilakukan pemeriksaan bersama antara kontraktor, konsultan pengawas, DPUPR Kota Tangerang dan Perumda Tirta Benteng.
DPUPR Kota Tangerang juga perlu memberikan penjelasan mengenai status proyek, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, nilai kontrak, masa pelaksanaan serta kronologi dugaan kerusakan jaringan pipa. Transparansi diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan kerusakan tidak berkaitan dengan proyek, hal itu perlu disampaikan berdasarkan data teknis. Sebaliknya, apabila ditemukan hubungan antara pekerjaan dan kerusakan pipa, mekanisme pertanggungjawaban harus dijalankan sesuai ketentuan.
Pembangunan Jalan Sitanala pada dasarnya merupakan bagian dari peningkatan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Namun pembangunan tidak boleh mengorbankan fasilitas pelayanan publik lainnya. Jalan diperbaiki, tetapi jaringan air bersih juga harus terlindungi. Target pekerjaan harus berjalan, tetapi pengawasan terhadap utilitas publik tidak boleh diabaikan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi kelalaian atau pelanggaran prosedur, instansi pengawasan pemerintah patut melakukan evaluasi sesuai kewenangannya. Pengawasan terhadap proyek yang menggunakan anggaran publik semestinya dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian, bukan baru bergerak setelah persoalan menjadi perhatian masyarakat.
Sejumlah pertanyaan publik kini masih menunggu jawaban: siapa kontraktor pelaksana proyek, siapa konsultan pengawas, siapa mandor yang bertanggung jawab di lapangan, apakah posisi pipa Tirta Benteng telah dipetakan sebelum pekerjaan, apakah koordinasi dengan Perumda telah dilakukan, apakah kebocoran benar berkaitan dengan aktivitas alat berat, berapa volume air yang diduga terbuang, apakah pelanggan terdampak dan siapa yang bertanggung jawab apabila kerusakan terbukti akibat pekerjaan proyek.
Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan data, dokumen, pemeriksaan lapangan dan keterangan resmi para pihak, bukan berdasarkan asumsi.
Masyarakat tidak menolak pembangunan. Publik hanya menuntut agar proyek yang menggunakan anggaran miliaran rupiah dikerjakan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab. Jika kebocoran tidak berkaitan dengan proyek, jelaskan hasil pemeriksaannya. Jika terbukti berkaitan dengan pekerjaan, ungkap mekanisme pertanggungjawabannya. Jika terdapat kerugian, lakukan penanganan sesuai aturan.
Jangan sampai jalan selesai dibangun, tetapi pipa rusak, air bersih terbuang, sementara pertanggungjawaban tidak jelas.
Kini pertanyaan publik sederhana namun penting: siapa yang mengawasi alat berat ketika pipa diduga mengalami kebocoran?
Mediaistana.com akan terus mengawal persoalan ini berdasarkan fakta lapangan, dokumen proyek, keterangan resmi para pihak dan hasil pemeriksaan teknis.
RED DAVID E, SE.
