Kalbar, Sintang : Melihat masa kerja kontrak yang begitu mepet, masyarakat yakin proyek pembangunan perkuatan tebing di sungai Melawi segede Rp. 20 Miliar Lebih, milik BWSK 1, bakal molor dan terjadi keterlambatan.
” Kami pesimis kalau paket basah ini selesai. Pasalnya, teken kontrak tanggal 25 Juni. Waktu pelaksanaan 160 hari kalender. Bulan Nopember 2025 belum ngapa-ngapain. Desember baru dikit dikerjakan. Sementara anggaran sudah hampir tutup tahun, ” ucap warga sekitar.
Papan plang proyek menyebutkan, Nomor kontrak: P.15.02.Bws-9.1/PPK/04/2025.Tanggal kontrak 12 Juni 2025. Nilai kontrak: Rp 20.178.800.000. Waktu pelaksanaan: 160 hari kalender. Pelaksana: PT. Jaya Teknik Lestari.
” Sekiranya akhir Desember pekerjaan tersebut tidak selesai, sesuai aturan hukum kontrak kerja, kami minta kontraktor dan PPK diperiksa. Polda Kalbar punya kewajiban untuk memanggil mereka sekaligus melakukan penyelidikan, ” pinta Ask, masyarakat setempat.
Ia menuding pihak Balai terlalu lemah dan tidak becus dalam mengelola termasuk memplanning rencana kerja terhadap paket tersebut. ” Karna ini menyangkut penyerapan anggaran yang lambat, kami ingin mereka mendapat sanksi, ” tegas Ask sambil menambahkan kita tetap monitor sampai tuntas.
Proyek Tebing Sei Melawi : Jika Tidak Selesai, Polda Punya Wewenang Panggil Dan Selidiki Mereka
Kalbar, Sintang : Melihat masa kerja kontrak yang begitu mepet, masyarakat yakin proyek pembangunan perkuatan tebing di sungai Melawi segede Rp. 20 Miliar Lebih, milik BWSK 1, bakal molor dan terjadi keterlambatan.
” Kami pesimis kalau paket basah ini selesai. Pasalnya, teken kontrak tanggal 25 Juni. Waktu pelaksanaan 160 hari kalender. Bulan Nopember 2025 belum ngapa-ngapain. Desember baru dikit dikerjakan. Sementara anggaran sudah hampir tutup tahun, ” ucap warga sekitar.
Papan plang proyek menyebutkan, Nomor kontrak: P.15.02.Bws-9.1/PPK/04/2025.Tanggal kontrak 12 Juni 2025. Nilai kontrak: Rp 20.178.800.000. Waktu pelaksanaan: 160 hari kalender. Pelaksana: PT. Jaya Teknik Lestari.
” Sekiranya akhir Desember pekerjaan tersebut tidak selesai, sesuai aturan hukum kontrak kerja, kami minta kontraktor dan PPK diperiksa. Polda Kalbar punya kewajiban untuk memanggil mereka sekaligus melakukan penyelidikan, ” pinta Ask, masyarakat setempat.
Ia menuding pihak Balai terlalu lemah dan tidak becus dalam mengelola termasuk memplanning rencana kerja terhadap paket tersebut. ” Karna ini menyangkut penyerapan anggaran yang lambat, kami ingin mereka mendapat sanksi, ” tegas Ask sambil menambahkan kita tetap monitor sampai tuntas.(Tem)
