KOTA TANGERANG – Mediaistan.com – 31 Oktober 2026 —
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui proyek pembangunan turap Sungai Irigasi (S.I.) Tanah Tinggi, yang membentang di kawasan Jalan Sipon, Poris Plawad Utara hingga menuju wilayah Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, kini menjadi sorotan publik.
Pasalnya, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp959.642.932 dari Tahun Anggaran 2026 tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi kegiatan, pekerjaan tersebut merupakan program Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dengan rincian sebagai berikut:
Sub Kegiatan: Pembangunan Tanggul Sungai.
– Nama Paket: Pembangunan Turap S.I. Tanah Tinggi.
– Lokasi Kegiatan: Kecamatan Tangerang, Kelurahan Tanah Tinggi.
– Nilai Kontrak: Rp959.642.932,00.
– Tahun Anggaran:2026.
– Pelaksana: CV. Arya Kamandanu Konstruksi.
– Waktu Pelaksanaan:90 Hari Kalender.
Pembangunan turap tersebut merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk memperkuat struktur bantaran sungai, mencegah abrasi, serta mengantisipasi potensi banjir dan luapan air, khususnya saat musim penghujan.
Namun, berdasarkan informasi dan pantauan di lokasi, muncul dugaan bahwa konsultan pengawas maupun mandor proyek tidak terlihat saat aktivitas pekerjaan berlangsung.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana pengawasan teknis dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan anggaran publik hampir Rp1 miliar.
Dalam pekerjaan konstruksi pemerintah, keberadaan konsultan pengawas bukan sekadar formalitas administrasi. Pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, gambar perencanaan, volume pekerjaan, mutu material, serta ketentuan kontrak.
Begitu pula mandor yang memiliki tanggung jawab mengoordinasikan tenaga kerja agar pekerjaan berjalan sesuai arahan teknis dan target pelaksanaan.
Jika konsultan pengawas dan mandor tidak terlihat di lokasi ketika pekerjaan berlangsung, publik berhak mempertanyakan siapa yang memastikan kualitas dan kesesuaian pekerjaan tersebut.
Jangan sampai pekerjaan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat hanya mengejar penyelesaian fisik tanpa memastikan kualitas konstruksi dan ketahanan bangunan.
Pembangunan turap di sepanjang kawasan Jalan Sipon, Poris Plawad Utara hingga Tanah Tinggi merupakan pekerjaan infrastruktur yang memiliki kepentingan langsung bagi lingkungan masyarakat.
Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika ada kunjungan atau pemeriksaan sesaat.
Masyarakat tentu berharap pembangunan tersebut benar-benar memberikan manfaat, terutama dalam memperkuat bantaran sungai dan mengurangi risiko banjir.
Akan tetapi, manfaat tersebut harus dibuktikan melalui kualitas pekerjaan yang sesuai standar, bukan sekadar bangunan yang terlihat selesai dari luar.
Atas persoalan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang beserta bidang terkait diminta melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan proyek.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:
1. Memastikan konsultan pengawas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan.
2. Memastikan mandor dan tenaga teknis melakukan pengawasan terhadap aktivitas pekerja.
3. Memeriksa kesesuaian material dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
4. Memastikan volume serta mutu pekerjaan sesuai perencanaan dan RAB.
5. Memeriksa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
6. Memastikan progres pekerjaan sesuai masa pelaksanaan 90 hari kalender.
7. Melakukan evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif dari pihak pelaksana. Pemeriksaan fisik secara langsung diperlukan untuk memastikan kualitas pembangunan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Penggunaan anggaran publik harus disertai transparansi dan pertanggungjawaban. Proyek senilai Rp959.642.932 bukan angka kecil bagi masyarakat.
Jangan sampai anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan pengendalian banjir justru menimbulkan persoalan baru apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atau pengawasannya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana proyek tersebut dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, serta apakah hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan awal.
Apabila nantinya ditemukan indikasi penyimpangan, ketidaksesuaian volume, mutu material, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai kontrak, pihak berwenang perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan penjelasan resmi dari Dinas PUPR Kota Tangerang, konsultan pengawas, serta pihak pelaksana CV. Arya Kamandanu Konstruksi terkait dugaan tidak terlihatnya konsultan pengawas dan mandor ketika pekerjaan berlangsung.
Redaksi mempertanyakan:
– Apakah konsultan pengawas selalu melakukan pemantauan selama pekerjaan berlangsung.
– Siapa penanggung jawab teknis yang memastikan kualitas pekerjaan.
– Apakah seluruh material dan volume pekerjaan sudah sesuai kontrak.
– Bagaimana progres pekerjaan terhadap target 90 hari kalender.
– Apakah DPUPR telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
Pembangunan infrastruktur bukan sekadar menghabiskan anggaran dan menyelesaikan pekerjaan fisik. Kualitas, transparansi, pengawasan, serta keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.
Publik kini menunggu bukti bahwa pembangunan turap Sungai Irigasi Tanah Tinggi di sepanjang Jalan Sipon, Poris Plawad Utara hingga Tanah Tinggi, benar-benar dikerjakan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelum diterbitkan, lengkapi dengan foto lapangan, tanggal pemantauan, dokumentasi pekerjaan, serta hasil konfirmasi kepada DPUPR dan kontraktor. Dengan demikian, sorotan publik terhadap proyek ini memiliki dasar pemberitaan yang kuat dan berimbang.
Red David E,SE.
