Editorial Redaksi
Ada kabar baik yang patut disyukuri Kabupaten Buru.Tambahan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 79.266.172.000 bukan sekadar angka yang bertambah dalam lembar postur anggaran. Di balik angka itu ada harapan, ada ruang untuk bernapas, dan ada kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjawab sebagian dari begitu banyak kebutuhan yang selama ini menunggu penyelesaian.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi keterbatasan, tambahan Rp 79,2 miliar tentu memiliki arti penting.Namun, setiap tambahan anggaran selalu membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar kemampuan membelanjakan uang.
Ia membawa tanggung jawab untuk menentukan mana yang harus didahulukan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru dari Fraksi Golkar, Jaidun Sa’anun, melihat tambahan fiskal tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kemampuan daerah sekaligus memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat dan aparatur.
Sikap itu patut diapresiasi.
Sebab pembangunan daerah tidak hanya diukur dari berapa besar uang yang masuk ke kas daerah, tetapi dari seberapa jauh uang tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat.
Dari angka menjadi manfaat Rp 79,2 miliar jangan berhenti sebagai angka dalam dokumen.Ia harus menjelma menjadi kebijakan yang terasa. Menjadi hak pegawai yang dapat diselesaikan.
Menjadi PPPK yang memperoleh kepastian. Menjadi TPP yang dapat dibayarkan sesuai kemampuan dan ketentuan. Menjadi pelayanan publik yang semakin baik.
Dan pada saat yang sama, ruang fiskal tersebut juga harus memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat.
Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan aparatur yang sejahtera, tetapi juga membutuhkan jalan yang baik, fasilitas publik yang layak, akses pelayanan yang mudah, serta program pemberdayaan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
Karena itu, ketika pemerintah daerah bersama DPRD menyusun prioritas pemanfaatan tambahan anggaran tersebut, keseimbangan harus menjadi kata kunci.
Aparatur diperhatikan, masyarakat diberdayakan, infrastruktur dibangun, dan pelayanan publik diperkuat.
Tetapi semuanya harus dilakukan berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan tetap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Tidak boleh ada pembangunan yang hanya mengejar kemegahan tetapi mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Tidak boleh pula ada belanja aparatur yang mengorbankan pembangunan yang menjadi kebutuhan rakyat.
Kesejahteraan pegawai dan denyut ekonomi masyarakat.Dorongan Jaidun Sa’anun agar tambahan ruang fiskal dapat memberi perhatian terhadap PPPK dan TPP juga memiliki alasan ekonomi yang kuat.
Pegawai bukan hanya bagian dari mesin birokrasi.Mereka juga bagian dari denyut ekonomi daerah.Ketika hak pegawai dibayarkan, uang itu tidak berhenti di rekening pribadi. Ia bergerak kembali ke pasar, warung, toko, jasa transportasi, rumah makan, pelaku UMKM dan berbagai sektor ekonomi lainnya.
Dengan demikian, memenuhi hak aparatur bukan semata-mata persoalan administratif.Ada efek ekonomi berantai yang dapat dirasakan masyarakat.
Tetapi sekali lagi, setiap kebijakan harus ditempatkan dalam koridor kemampuan keuangan daerah dan regulasi yang berlaku.
Sebab niat baik dalam pengelolaan anggaran harus berjalan bersama disiplin fiskal.Infrastruktur jangan dilupakanDi sisi lain, Kabupaten Buru juga tidak boleh kehilangan perhatian terhadap persoalan infrastruktur.
Jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dan berbagai infrastruktur dasar lainnya merupakan wajah paling nyata dari kehadiran pemerintah.
Masyarakat di desa-desa tidak membaca APBD melalui angka-angka.Mereka merasakan pemerintah melalui jalan yang bisa dilewati, jembatan yang aman, fasilitas kesehatan yang tersedia, sekolah yang layak dan pelayanan publik yang mudah dijangkau.
Karena itu, tambahan fiskal ini harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali kebutuhan infrastruktur yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Prioritas harus lahir dari kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Pemberdayaan masyarakat harus mendapat tempat Pembangunan juga tidak boleh hanya membangun benda.
Pembangunan harus membangun manusia.Karena itu, program pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dan ketentuan regulasi.
UMKM, kelompok usaha masyarakat, sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif dan berbagai potensi ekonomi lokal perlu mendapatkan ruang untuk tumbuh.
Buru tidak boleh hanya menjadi daerah yang menerima anggaran.Buru harus menjadi daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Jika masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, maka ketergantungan terhadap bantuan pemerintah perlahan dapat dikurangi.
Di situlah makna pemberdayaan yang sesungguhnya.Tidak perlu berebut siapa yang paling berjasaTambahan dana ini juga tidak semestinya menjadi panggung untuk saling mengklaim keberhasilan.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Para wakil rakyat memiliki ruang untuk memperjuangkan kepentingan daerah melalui komunikasi politik.Dan pemerintah pusat memiliki kebijakan fiskal untuk menjaga keseimbangan pembangunan nasional dan daerah.
Semua memiliki peran.Karena itu, sebagaimana disampaikan Jaidun Sa’anun, yang paling penting bukanlah siapa yang paling menonjol, melainkan apa yang akhirnya dirasakan masyarakat.
Politik yang sehat bukan politik yang sibuk mencari siapa yang paling berjasa.Politik yang sehat adalah politik yang mampu mengubah perjuangan menjadi manfaat.
Rp 79,2 miliar adalah amanah.Pada akhirnya, tambahan Rp 79,2 miliar bukanlah uang tanpa tujuan.Ia adalah amanah publik.Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap program harus memiliki dasar yang jelas.Setiap pembangunan harus memiliki manfaat.Setiap kebijakan harus tunduk pada regulasi.Dan setiap keputusan anggaran harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama.
Masyarakat Buru tidak sedang menunggu angka.Mereka sedang menunggu perubahan yang bisa dirasakan.Mereka menunggu jalan yang lebih baik.Pelayanan yang lebih cepat.Aparatur yang lebih sejahtera.
PPPK yang memperoleh kepastian.Ekonomi masyarakat yang bergerak.UMKM yang tumbuh.Dan pembangunan yang tidak meninggalkan mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
Karena itu, tambahan fiskal Rp 79,2 miliar seharusnya tidak hanya menjadi kabar baik hari ini.Ia harus menjadi awal dari kerja besar untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat Buru.
Dan ketika seluruh proses tersebut dijalankan dengan perencanaan yang matang, transparansi, pengawasan yang kuat, serta tetap berpegang pada regulasi, maka uang negara tidak hanya habis dibelanjakan.
Ia akan meninggalkan jejak.Jejak dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, infrastruktur yang lebih layak, aparatur yang lebih sejahtera, masyarakat yang lebih berdaya, dan Kabupaten Buru yang bergerak menuju masa depan yang lebih baik.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah anggaran bukanlah seberapa besar uang yang masuk, tetapi seberapa besar manfaat yang kembali kepada rakyat.
