JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

SDI Desak Disdik Jabar dan DPRD Bekasi Turun Tangan, Usai Korban Penganiayaan Kena SP

MEDIA ISTANA.COM

Bekasi – Seorang siswa baru tingkat SMA di Kota Bekasi mengalami luka robek di bagian wajah hingga harus mendapat tiga jahitan usai diduga dianiaya sesama siswa. Ironisnya, alih-alih mendapat perlindungan penuh, korban justru dijatuhi surat peringatan (SP) oleh pihak sekolah.

​Insiden penganiayaan itu terjadi pada 21 September 2026 lalu.
Berdasarkan keterangan pihak keluarga, rekaman CCTV yang diperlihatkan sekolah menunjukkan adanya pukulan bertubi-tubi ke arah dada dan wajah korban tanpa perlawanan.

​Kasus ini telah dilaporkan keluarga ke kepolisian dan tengah berproses hukum. Keluarga juga telah berkonsultasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bekasi guna mencari pendampingan.

​Namun di tengah pemulihan, pihak sekolah justru menerbitkan SP untuk korban—perlakuan administratif yang dinilai keluarga menyamakan korban dengan pelaku.

Padahal, dokumen pemeriksaan medis mencatat korban mengalami sakit kepala, pusing, mual, hingga tubuh melemah.

​Tak hanya fisik, pemeriksaan psikologis pada 30 Oktober 2026 juga mencatat adanya indikasi awal reaksi stres pascatrauma, kecemasan, gangguan tidur, hingga menurunnya kepercayaan diri korban untuk berinteraksi di sekolah. Konsentrasi belajarnya pun terganggu hingga terpaksa mengikuti ulangan susulan.

SDI Soroti Penerbitan SP Sepihak

​Pengamat Perempuan dan Perlindungan Anak Swarna Dwipa Institute (SDI), Febby Lintang, mengkritik keras langkah sekolah yang menerbitkan SP tanpa proses mediasi dan klarifikasi menyeluruh.

Ia menegaskan sekolah wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan maupun perundungan yang diketahui seluruh orang tua murid.

​”Biasanya penanganannya dilakukan internal antarsiswa, dipanggil guru BK atau kesiswaan. Jika tidak menemukan titik temu, dipanggil orangtua kedua siswa yang berkonflik dan di-crosscheck.

Sekolah tidak boleh serta-merta mengeluarkan surat peringatan tanpa proses mediasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak,” ujar Febby dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

​Febby menekankan, satuan pendidikan dilarang mengambil kebijakan sepihak yang berisiko memicu stigmatisasi terhadap anak, terlebih mengacu pada Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Pasal 2 ayat 1–10 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

​”Intinya, sekolah tidak boleh melakukan tindakan sepihak karena setiap anak pada prinsipnya tidak boleh mengalami stigmatisasi.

Prinsip kepentingan anak harus diutamakan dengan tetap mengedepankan hak dasar anak, termasuk hak menyatakan pendapat dan mendapatkan perlindungan,” tegasnya.

Reporter,Aristono

Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
Berita Terkait

MOHON DIBACA SEBELUM MENULIS BERITA

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menulis Berita :

- Perhatikan hukum:

Pastikan informasi yang Anda bagikan legal dan tidak mendukung ujaran kebencian, diskriminasi, kekerasan, atau aktivitas berbahaya lainnya.

 

- Hargai privasi:

Jangan bagikan informasi pribadi tentang orang lain tanpa persetujuan mereka. Ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan detail sensitif lainnya.

 

- Pertimbangkan

dampaknya: Pikirkan tentang bagaimana kata-kata Anda dapat memengaruhi orang lain. Meskipun sesuatu secara teknis legal, itu mungkin menyakitkan atau menyinggung.

 

- Verifikasi informasi:

Sebelum membagikan informasi, terutama berita atau rumor, pastikan itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

 

- Bertanggung jawab: Bertanggung jawablah atas informasi yang Anda bagikan. Bersiaplah untuk menjelaskan alasan Anda dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin terjadi.

Ingat, membangun komunitas daring yang aman dan saling menghormati adalah tanggung jawab semua orang. Mari kita gunakan kebebasan berekspresi kita dengan bijak!