Mediaistana.com | Jakarta — Penguatan tata kelola ekosistem karbon biru sebagai bagian dari strategi pembangunan kelautan dan perikanan nasional menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia bertema “Menjembatani Sains–Kebijakan–Pasar untuk Keberlanjutan dan Perdagangan Karbon”. Kegiatan ini digelar Kamis (5/2/2026) di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, serta diikuti peserta secara luring dan daring.
Seminar nasional ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, akademisi, peneliti, pemerintah daerah, hingga praktisi kelautan dan perikanan. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas arah kebijakan, peluang, serta tantangan implementasi karbon biru secara berkelanjutan di Indonesia.
Sebagai pembina Yayasan Samudera Indonesia Timur, Prof. Dr. Ir. Alex Retraubun, MSc menegaskan bahwa karbon biru harus ditempatkan sebagai pondasi kebijakan pembangunan pesisir dan kelautan, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Karbon biru bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga menyangkut masa depan ekonomi dan keberlanjutan masyarakat pesisir. Indonesia memiliki modal ekologis yang sangat besar, sehingga tata kelola karbon biru harus menjadi agenda strategis nasional,” ujar Prof. Alex.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat pesisir agar kebijakan karbon biru tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata.
“Forum seperti seminar nasional ini menjadi ruang penting untuk menjembatani sains, kebijakan, dan pasar, sehingga pengelolaan karbon biru mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Dietriech C. Bengen, DEA, Guru Besar IPB University, menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan karbon biru tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus menggunakan pendekatan multisektor dan terintegrasi.
“Wilayah pesisir tidak bisa ditangani secara parsial. Di dalamnya terdapat perikanan, ekologi, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, seluruh sektor dan pemangku kepentingan harus terlibat secara terpadu,” ujar Prof. Dietriech.
Ia menilai seminar ini menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran bersama bahwa karbon biru—yang berasal dari ekosistem mangrove, lamun, dan rawa pesisir—memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim serta mendukung ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Lebih lanjut, Prof. Dietriech menyampaikan bahwa implementasi kebijakan karbon biru membutuhkan waktu dan konsistensi. Namun demikian, ia optimistis bahwa dalam rentang lima tahun atau satu siklus kebijakan pemerintahan, dampak pengelolaan karbon biru yang dirancang secara kolaboratif sudah dapat mulai dirasakan.
“Dengan kebijakan yang berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, serta peran aktif masyarakat pesisir, pengelolaan karbon biru akan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kelautan dan perikanan nasional yang sejalan dengan agenda Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas,” pungkasnya.
Seminar nasional ini menghadirkan Keynote Speaker Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kartika Listriana, S.T., M.PMM, serta sejumlah narasumber nasional dan internasional, di antaranya Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Dr. Udhi Eko Hermawan, PhD, Dr. Fery Kurniawan, S.Kel., M.Si, dan Prof. Chien-Ming Lee dari National Taipei University.
Melalui forum ini, para peserta sepakat bahwa tata kelola karbon biru harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan kelautan dan perikanan nasional, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global dan mewujudkan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
(red)
