MEDIAISTANA.COM | BANYUWANGI – Sebuah surat undangan resmi dari Pemerintah Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, mulai menjadi perhatian warga setelah beredar luas di masyarakat. Surat bernomor 005/233/429.524.004/2026 tertanggal 19 Mei 2026 itu berisi undangan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan warga Dusun Silirkrombang untuk menghadiri agenda “Penyampaian Rencana Perbaikan Jalan Kabupaten di Desa Seneporejo”.
Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026 pukul 14.00 WIB di SD Negeri 5 Seneporejo, dan disebut sebagai tindak lanjut hasil rapat antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PTPN yang sebelumnya digelar di ruang rapat Asisten I Sekda Banyuwangi.
Namun di balik undangan formal tersebut, muncul banyak pertanyaan dari warga. Pasalnya, persoalan jalan di wilayah Seneporejo bukan isu baru. Kerusakan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat telah berlangsung cukup lama dan berulang kali menjadi bahan pembicaraan publik, namun realisasi perbaikannya dinilai lamban dan tidak jelas arah penyelesaiannya.
Yang kini menjadi sorotan bukan hanya isi undangan, tetapi juga momentum dan pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Warga mempertanyakan mengapa pembahasan baru dilakukan setelah kondisi jalan menjadi perhatian luas dan menimbulkan keresahan berkepanjangan.
“Kalau memang sudah ada rencana perbaikan, kenapa baru sekarang masyarakat diajak bicara? Selama ini warga hanya disuruh sabar,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Lebih jauh, keterlibatan PTPN dalam pembahasan juga memunculkan spekulasi dan tanda tanya di tengah warga. Sebab selama ini masyarakat kerap mendengar narasi bahwa kerusakan jalan berkaitan dengan aktivitas kendaraan berat maupun kepentingan distribusi tertentu. Karena itu, publik mulai menduga bahwa persoalan jalan ini bukan sekadar urusan teknis infrastruktur biasa, melainkan berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar.
Dalam surat tersebut, tembusan juga dikirimkan kepada sejumlah pejabat penting mulai dari Asisten I Sekda Banyuwangi, Kepala Dinas PU CKPP, Kepala Dinas Pertanian, Bapeda, Kesbangpol, Camat Siliragung, Kapolsek hingga Danpos Koramil Siliragung. Banyaknya pihak yang dilibatkan justru memperlihatkan bahwa persoalan ini dianggap serius dan memiliki dampak sosial yang cukup luas di masyarakat.
Situasi ini memunculkan dugaan bahwa pemerintah sedang berupaya meredam potensi gejolak warga dengan pendekatan dialog terbuka. Sebab beberapa waktu terakhir, keluhan masyarakat terkait kondisi jalan di wilayah tersebut terus bermunculan dan berkembang menjadi pembicaraan publik yang semakin tajam.
Di sisi lain, warga berharap agenda yang digelar bukan sekadar forum seremonial atau formalitas administratif. Masyarakat meminta adanya kepastian konkret: kapan perbaikan dimulai, sumber anggaran berasal dari mana, siapa pelaksana proyeknya, serta bagaimana komitmen pengawasan agar kualitas pekerjaan tidak kembali mengecewakan warga.
“Jangan hanya rapat dan sosialisasi. Yang dibutuhkan warga itu alat berat turun dan jalan benar-benar diperbaiki,” ungkap warga lainnya.
Publik kini menunggu apakah pertemuan tersebut benar-benar akan menghasilkan solusi nyata atau hanya menjadi bagian dari pola lama: rapat, janji, lalu kembali sunyi tanpa kepastian.
Jika pemerintah serius ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka transparansi dan keberanian membuka fakta di hadapan publik menjadi kunci utama. Sebab di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak pelayanan publik, warga tidak lagi mudah puas hanya dengan undangan dan penjelasan normatif.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Apakah “rencana perbaikan jalan” itu benar-benar akan diwujudkan, atau kembali menjadi janji yang menguap setelah forum selesai digelar.
