Media istana.com – Sabtu 13 Juni 2026 Tangerang – Polemik keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kota Tangerang, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan adanya aliran dana yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas PKL yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di lokasi tersebut.
Menurut keterangan sejumlah warga, keberadaan PKL di kawasan yang merupakan fasilitas umum itu telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari penyempitan akses jalan, penggunaan trotoar, hingga gangguan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Warga menilai kondisi tersebut berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan dan pengelolaan di lapangan.
“Kalau memang selama ini ada pungutan atau aliran dana tertentu, kami berharap bisa diungkap secara transparan. Jangan sampai muncul spekulasi yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Masyarakat berharap pengusutan dilakukan secara objektif dan profesional dengan menelusuri seluruh pihak yang terkait, termasuk mekanisme pengelolaan lapak, pungutan yang diduga dilakukan kepada pedagang, serta penggunaan dana yang terkumpul apabila memang terdapat aktivitas tersebut.
Selain dugaan aliran dana, warga juga meminta dilakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di kawasan GOR Gondrong. Menurut mereka, keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari munculnya berbagai asumsi liar yang dapat merugikan banyak pihak.
Warga menegaskan bahwa permintaan pengusutan ini bukan ditujukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum berjalan sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat mengapresiasi langkah penertiban yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan Satpol PP. Namun demikian, warga berharap penertiban tidak hanya bersifat sementara, melainkan disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap akar persoalan yang selama ini terjadi.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya penertiban sesaat. Yang paling penting adalah keterbukaan, kepastian hukum, dan pengungkapan fakta secara jelas agar persoalan ini tidak terus berulang setiap tahun,” kata warga lainnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat pengawasan internal, serta APH dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang berkembang dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan data, fakta, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hal tersebut dapat dijelaskan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
Hingga kini, tuduhan mengenai adanya aliran dana maupun pungutan terkait aktivitas PKL masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu, warga meminta seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sembari menunggu hasil penyelidikan dan klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Mediaistana.com
Redaksi : David E,S.E.
