Namlea — Bupati Buru Ikram Umasugi menyoroti keras dualisme Raja Petuanan Kaiely yang hingga kini belum terselesaikan. Dua nama, Fandy Ashari Wel dan Abdullah Wael, sama-sama mengklaim sebagai raja. Ikram menegaskan, persoalan tersebut harus segera dituntaskan agar kepemimpinan adat di Kaiely hanya diwakili oleh satu raja yang sah.
Penegasan itu disampaikan Ikram saat memimpin rapat bersama 10 ketua koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), unsur Muspida, para ahli waris, tokoh adat, kepala-kepala soa, Camat Kaiely, serta undangan lainnya di ruang rapat utama Kantor Bupati Buru, Senin (30/12).
“Raja itu satu, bukan dua. Dualisme ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Ikram di hadapan peserta rapat.
Ikram bahkan menyampaikan sikap tegas pemerintah daerah. Jika konflik penetapan raja tidak segera diselesaikan melalui mekanisme adat yang sah, maka ke depan kedua pihak tidak akan diundang dalam rapat-rapat resmi yang diselenggarakan pemerintah daerah
“Pemerintah daerah membutuhkan kejelasan. Kalau masih ada dua raja, maka pemerintah tidak bisa menentukan siapa yang mewakili petuanan secara sah,” ujarnya.
Menurut Ikram, dualisme kepemimpinan adat tidak hanya mencederai nilai-nilai adat, tetapi juga berpotensi menghambat urusan pemerintahan, investasi, serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah Petuanan Kaiely, termasuk yang berkaitan dengan koperasi pemegang IPR.
Ia meminta para ahli waris, tokoh adat, dan kepala soa untuk segera duduk bersama, membuka kembali silsilah dan mekanisme adat, serta menetapkan satu raja yang memiliki legitimasi kuat secara adat maupun sosial.
“Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal masa depan Kaiely. Jangan jadikan adat sebagai sumber konflik,” kata Ikram.
Rapat tersebut berlangsung dalam suasana serius. Sejumlah tokoh adat menyatakan perlunya penyelesaian bermartabat agar wibawa adat Kaiely tidak terus tergerus oleh konflik internal yang berkepanjangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kedua pihak yang mengklaim sebagai Raja Petuanan Kaiely terkait ultimatum Bupati Buru tersebut. Namun pemerintah daerah memastikan akan konsisten mendorong penyelesaian demi kepastian hukum adat dan stabilitas pemerintahan di wilayah Kaiely.(Syam)
